Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan RI.

Pemerintah membuka opsi pengenaan pajak tambahan atas produk asal China yang dijual melalui platform e-commerce, seiring meningkatnya keluhan pelaku usaha lokal terhadap maraknya barang impor berharga rendah di marketplace.

Gagasan itu mengemuka di Kementerian Keuangan setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menerima banyak masukan publik terkait dominasi produk asing di kanal daring. Ia menilai pergeseran dari perdagangan luring ke daring tidak sepenuhnya diikuti oleh pelaku usaha domestik, sementara pelaku luar justru semakin agresif memanfaatkan platform digital.

Menurut Purbaya, asumsi awal bahwa perdagangan online didominasi pelaku lokal tidak sepenuhnya tepat. 

“Kita sudah curiga cuma itu kan konfirmasi lebih lanjut, bahwa perdagangan yang offline itu terganggu oleh perdagangan online. Yang saya pikir tadinya online sebagian besar kan orang Indonesia juga. Rupanya banyak juga yang dikuasai bukan orang Indonesia,” ujarnya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (25/3/2026).

Ia menyinggung struktur kepemilikan platform sebagai salah satu faktor. Tokopedia, misalnya, kini sebagian besar sahamnya dimiliki ByteDance, perusahaan teknologi asal China yang juga mengoperasikan TikTok. Kondisi ini dinilai memperkuat arus barang impor melalui ekosistem yang sama.

Di sisi lain, pemerintah juga menyoroti dugaan praktik subsidi ekspor dari China yang membuat harga produk mereka lebih kompetitif di pasar Indonesia. Purbaya menyebut informasi awal menunjukkan adanya dukungan sekitar 15% bagi eksportir. 

“Kalau barang dari China bersaing dengan barang dari sini secara langsung kita at cost disadvantage atau at price disadvantage. Saya denger kalau orang China ekspor itu dapat 15 persen tunjangan dari pemerintahnya,” katanya, seraya menegaskan hal itu masih akan diverifikasi.

Pemerintah kini menimbang langkah fiskal dan kebijakan lain untuk menjaga daya saing pelaku usaha dalam negeri, baik di kanal offline maupun online. 

“Kita akan pikirkan langkah yang lebih taktis nanti supaya yang offline bisa hidup. Tapi kalau misalnya kita switch ke online juga harusnya yang Indonesia yang hidup,” ujar Purbaya.

Dukungan terhadap langkah tersebut datang dari Kadin Indonesia. Ketua Umum Anindya Bakrie menekankan pentingnya level playing field bagi pelaku usaha domestik, khususnya UMKM yang bergerak di sektor tekstil, furnitur, dan elektronik. Ia mendorong agar produk impor masuk dengan prinsip persaingan yang adil.

Saat ditanya soal kemungkinan kebijakan pajak tambahan untuk produk China, Purbaya hanya memberi jawaban singkat. “Saya tampung usul Anda, saya pikirin nanti,” ujarnya.