Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. | BPMI SETPRES


Sejumlah fraksi partai di DPR menyatakan dukungan terhadap wacana pemotongan gaji pejabat negara yang dilontarkan Presiden Prabowo Subianto. Gagasan itu muncul sebagai bagian dari langkah antisipasi pemerintah menghadapi potensi dampak ekonomi dari konflik di Timur Tengah.

Usulan tersebut disampaikan Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara pada 13 Maret 2026. Presiden membuka kemungkinan pemangkasan gaji pejabat tinggi negara, mulai dari menteri hingga anggota DPR, sebagai bagian dari langkah penghematan jika tekanan ekonomi global meningkat.

Beberapa partai yang tergabung dalam koalisi pemerintah menyatakan siap mendukung opsi tersebut. Sekretaris Jenderal PKB yang juga anggota Komisi XI DPR, Hasanuddin Wahid, mengatakan partainya tidak keberatan jika kebijakan itu diterapkan.

Menurutnya, langkah penghematan diperlukan jika situasi ekonomi menuntut solidaritas dari para pejabat negara.

"Untuk negara, apa yang tidak kita berikan dan dukung," ujar Hasanuddin kepada wartawan pada Senin (16/3). "PKB dengan suka cita mendukung penuh kebijakan presiden dalam menghadapi dampak konflik Timur Tengah.

Dukungan serupa datang dari Partai Demokrat. Sekretaris Jenderal Demokrat Herman Khaeron menilai pengetatan fiskal dapat menjadi pilihan dalam situasi tertentu, termasuk melalui penyesuaian penghasilan pejabat publik.

Ia mengatakan opsi pemotongan gaji menteri maupun anggota DPR patut dipertimbangkan sebagai bagian dari kebijakan penghematan yang lebih luas. Namun ia menekankan langkah tersebut tidak boleh berdampak pada daya beli masyarakat atau target pertumbuhan ekonomi nasional.

"Pemotongan atau penyesuaian gaji pejabat tinggi, termasuk menteri dan anggota DPR, menjadi salah satu opsi kebijakan yang patut dipertimbangkan," kata Herman.

Pernyataan kesiapan juga disampaikan Ketua Fraksi Golkar DPR Muhammad Sarmuji. Ia mengatakan fraksinya tidak keberatan jika pemerintah memutuskan langkah tersebut demi kepentingan negara.

"Jika negara membutuhkan, kami siap dipotong gaji," ujar Sarmuji, seraya mendorong pemerintah melakukan simulasi kebijakan untuk menghadapi potensi tekanan ekonomi.

Contoh Pakistan jadi acuan

Wacana penghematan itu mencuat setelah Prabowo menyinggung kebijakan yang diambil pemerintah Pakistan dalam menghadapi tekanan fiskal.

Dalam sidang kabinet, ia menyebut Islamabad memangkas gaji anggota parlemen hingga 25% dan tidak memberikan gaji kepada anggota kabinet. Pemerintah Pakistan juga menerapkan sejumlah langkah penghematan lain, seperti kebijakan kerja dari rumah hingga 50%, pengurangan hari kerja menjadi empat hari, serta pembatasan penggunaan bahan bakar kementerian hingga 50%.

Prabowo mengatakan Indonesia tidak boleh menganggap dirinya sepenuhnya aman dari gejolak global.

"Kita tidak bisa menganggap bahwa apapun terjadi kita aman," kata presiden, seraya menyebut Indonesia dapat menjadi lebih kuat dalam dua hingga tiga tahun ke depan jika mampu mengendalikan konsumsi dan memperkuat disiplin fiskal.

Meski mendukung wacana tersebut, sejumlah politisi koalisi menekankan bahwa setiap kebijakan penghematan harus dihitung secara menyeluruh agar tidak membebani masyarakat.

Hingga kini pemerintah masih mengkaji berbagai opsi pengetatan anggaran dan belum mengumumkan keputusan resmi terkait kemungkinan pemangkasan gaji pejabat negara.