Ilustrasi menara pendingin pembangkit listrik tenaga nuklir konvensional. Indonesia saat ini masih merencanakan pembangunan PLTN berbasis reaktor modular kecil (SMR).

Dewan Energi Nasional (DEN) mengusulkan agar pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) berbasis Small Modular Reactor (SMR) masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN), seiring target ambisius Indonesia membangun kapasitas nuklir hingga 44 GW pada 2060.

Usulan itu disampaikan dalam Workshop on Small Modular Reactor Deployment Considerations for Indonesia di Jakarta, Selasa (3/3), di tengah penguatan kerja sama trilateral Indonesia dengan Amerika Serikat dan Jepang di bidang teknologi nuklir.

Anggota DEN Satya Widya Yudha mengatakan status PSN dinilai krusial untuk mempercepat proses lintas kementerian dan lembaga. Penetapan tersebut, menurut dia, akan memangkas prosedur yang selama ini dinilai kompleks.

"Apabila proyek ini dapat dimasukkan ke dalam PSN, tentu akan ada banyak prosedur dan proses yang bisa membuat pengembangan PLTN serta reaktor nuklir kecil dan menengah menjadi jauh lebih mudah," ujarnya.

Pemerintah menargetkan kapasitas awal 500 MW pada 2032–2033. Dua unit PLTN masing-masing 250 MW direncanakan dibangun di Kalimantan Barat dan Bangka Belitung, sebagaimana tercantum dalam RUPTL PLN 2025–2034. Dalam peta jalan jangka panjang, dari total 44 GW pada 2060, sekitar 35 GW dialokasikan untuk kelistrikan publik dan 9 GW untuk produksi hidrogen nasional.

Arah kebijakan ini ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN). Porsi nuklir dalam bauran energi primer ditetapkan 0,4% pada 2032 dan meningkat menjadi 12,1% pada 2060. Regulasi tersebut menggeser posisi nuklir dari opsi terakhir menjadi bagian strategi transisi energi rendah karbon.

Di tingkat internasional, Indonesia memperkuat kolaborasi dengan Amerika Serikat dan Jepang untuk pengembangan teknologi SMR. Media CNBC Indonesia melaporkan kedua negara menawarkan teknologi reaktor modular yang dinilai lebih fleksibel untuk negara kepulauan karena dapat ditempatkan di wilayah terpencil dan terhubung ke jaringan listrik regional secara bertahap.

Kuasa Usaha Ad Interim Kedutaan Besar AS, Peter Haymond, menyebut kesepakatan kerja sama penerapan SMR bersama Jepang telah dicapai pada Februari lalu di Washington D.C. Studi kelayakan bersama ketiga negara rampung pada September 2025. Rencana awal mencakup pembangunan dua unit PLTN 250 MW melalui kemitraan dengan NuScale Power dan JGC Corporation.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, yang dilantik sebagai Ketua Harian DEN periode 2026–2030 pada Januari, menyatakan peta jalan pembangunan PLTN telah disusun dan kini menunggu persetujuan presiden untuk pengesahan Peraturan Presiden tentang percepatan pembangunan PLTN. 

DEN bersama Kementerian ESDM juga tengah menyiapkan Nuclear Energy Program Implementing Organization (NEPIO) sebagai lembaga pelaksana program nuklir nasional.

Satya menekankan faktor dukungan politik tingkat tinggi menjadi penentu laju proyek. "Kami terbuka untuk semua vendor, tetapi kebetulan Amerika dan Jepang menawarkan teknologi SMR yang mereka yakini bisa memenuhi kebutuhan kita," ujarnya.