Presiden Donald Trump menyampaikan pidato selama Acara Transformasi Kesehatan Pedesaan di Ruang Timur Gedung Putih, Jumat, 16 Januari 2026. | WHITE HOUSE/JOYCE N. BOGHOSIAN

Presiden dijadwalkan menggelar pertemuan perdana Board of Peace pada 19 Februari di Washington, Amerika Serikat. Agenda ini berlangsung di tengah kritik dari sejumlah sekutu Barat dan pakar hukum internasional yang menilai inisiatif tersebut melampaui mandat yang diberikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Menurut laporan Reuters, Trump akan mengumumkan dana rekonstruksi Gaza senilai miliaran dolar AS serta komitmen pengerahan pasukan untuk Pasukan Stabilisasi Internasional. Pertemuan itu disebut akan dihadiri 26 negara anggota pendiri. Namun, sejumlah kekuatan utama Eropa seperti Prancis, Inggris, dan Jerman tidak masuk dalam daftar peserta.

Dewan Perdamaian awalnya dibentuk berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 pada November 2025. Resolusi tersebut memberi mandat terbatas untuk mengawasi tata kelola transisi dan rekonstruksi Gaza hingga akhir 2027.

Meski begitu, piagam yang ditandatangani negara-negara anggota bulan lalu tidak secara eksplisit menyebut Gaza. Dokumen itu justru menggambarkan badan tersebut sebagai “sebuah organisasi internasional yang berupaya mempromosikan stabilitas, memulihkan tata kelola yang dapat diandalkan dan sah menurut hukum, serta mengamankan perdamaian yang berkelanjutan di wilayah-wilayah yang terdampak atau terancam oleh konflik”.

Sejumlah analis hukum menilai rumusan tersebut berpotensi melampaui mandat resolusi Dewan Keamanan. Dalam tulisan di Opinio Juris, para analis menyebut sebagian besar isi piagam dapat dikategorikan sebagai ultra vires, yakni melampaui kewenangan hukum yang diberikan oleh resolusi yang hanya berlaku untuk Gaza hingga 2027.

Di sisi lain, sejumlah pemerintah Eropa menyampaikan keberatan. Presiden Prancis menolak undangan pertemuan tersebut. Sumber yang dekat dengannya mengatakan kepada Le Monde bahwa piagam itu “melampaui kerangka Gaza saja” dan “menimbulkan pertanyaan-pertanyaan besar, khususnya mengenai penghormatan terhadap prinsip-prinsip dan struktur Perserikatan Bangsa-Bangsa”.

Menteri Luar Negeri Inggris juga menyuarakan kekhawatiran serupa. Ia menggambarkan dewan tersebut sebagai “sebuah perjanjian hukum yang menimbulkan isu-isu yang jauh lebih luas” dan menyoroti potensi partisipasi Rusia dalam struktur tersebut.

Kekuasaan luar biasa Trump sebagai ketua

Piagam Dewan Perdamaian memberikan kewenangan luas kepada Trump sebagai ketua pendiri. Ia memiliki hak veto atas keputusan dewan, mengendalikan undangan serta pemberhentian keanggotaan, dan berfungsi sebagai “otoritas akhir mengenai makna, interpretasi, dan penerapan Piagam ini”.

Selain itu, negara yang ingin memperoleh kursi permanen diwajibkan memberikan kontribusi lebih dari US$1 miliar pada tahun pertama. Skema pendanaan ini menjadi bagian dari agenda penggalangan dana yang akan dibahas dalam pertemuan perdana.

Perdana Menteri Israel mengonfirmasi partisipasi negaranya saat berkunjung ke Washington pekan ini. Ia bertemu dengan Trump menjelang pertemuan dewan tersebut.

Eropa Barat absen dari keanggotaan

Dengan absennya sejumlah negara Eropa Barat, komposisi anggota Dewan Perdamaian saat ini didominasi negara-negara Timur Tengah dan Asia. Arab Saudi, Turki, Mesir, Qatar, Uni Emirat Arab, Indonesia, dan Pakistan tercatat bergabung. Dari Uni Eropa, Hungaria dan Bulgaria termasuk dalam daftar anggota.

Organisasi hak asasi manusia Human Rights Watch mengkritik komposisi tersebut. Dalam pernyataannya, mereka menyebut susunan anggota dewan sebagai “galeri penjahat yang terdiri dari para pemimpin dan pemerintahan dengan catatan hak asasi manusia yang berkisar dari dipertanyakan hingga mengerikan”.

Sementara itu, seorang pejabat AS mengatakan kepada Axios bahwa pertemuan 19 Februari akan menjadi forum penggalangan dana untuk mendukung rekonstruksi Gaza. 

“Ini akan menandai pertemuan perdana Dewan Perdamaian dan berfungsi sebagai acara penggalangan dana untuk rekonstruksi Gaza,” kata pejabat tersebut.