Ilustrasi aplikasi whatsapp. | MOURIZAL ZATIVA/SHUTTERSTOCK


Rusia resmi memblokir total WhatsApp pada 12 Februari 2026. Keputusan tersebut diumumkan Kremlin dengan alasan aplikasi pesan instan milik Meta itu dinilai tidak mematuhi hukum setempat. Pemerintah Rusia sekaligus mendorong warga beralih ke aplikasi pesan MAX yang dikembangkan dengan dukungan negara.

Pemblokiran ini berdampak pada sekitar 100 juta pengguna WhatsApp di Rusia atau sekitar dua pertiga populasi negara tersebut. WhatsApp menilai langkah itu sebagai upaya membatasi komunikasi pribadi warga. 

Dalam pernyataan di platform X, perusahaan menyebut pemblokiran berpotensi membuat pengguna kurang aman karena membatasi akses komunikasi terenkripsi.

Otoritas Rusia dalam beberapa tahun terakhir memperketat regulasi terhadap perusahaan teknologi asing. Pemerintah menilai Meta tidak memenuhi kewajiban hukum nasional, termasuk penghapusan konten terlarang dan pembukaan kantor perwakilan di Rusia.

Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan pemblokiran dilakukan karena WhatsApp disebut kerap digunakan untuk mengorganisasi aksi teror, perekrutan pelaku kejahatan, serta berbagai bentuk penipuan.

"Karena keengganan Meta untuk mematuhi hukum Rusia, keputusan seperti itu memang dibuat dan dilaksanakan," ujar Peskov kepada Reuters.

Badan pengawas telekomunikasi Rusia, Roskomnadzor, telah menghapus WhatsApp dari direktori daring nasional. Langkah ini membuat perangkat di Rusia tidak lagi menerima alamat IP layanan tersebut sehingga akses hanya bisa dilakukan melalui jaringan pribadi virtual atau VPN.

Pembatasan terhadap WhatsApp sebenarnya telah dimulai sejak Agustus 2025 ketika Roskomnadzor membatasi fitur panggilan suara di WhatsApp dan Telegram. Kebijakan tersebut kemudian diperluas secara bertahap hingga berujung pemblokiran penuh.

Selain itu, pengadilan Rusia beberapa kali menjatuhkan denda kepada WhatsApp karena dianggap tidak menghapus konten terlarang. Pemerintah juga mewajibkan perusahaan teknologi asing memiliki kantor perwakilan di Rusia agar dianggap patuh terhadap regulasi.

Peskov menyatakan WhatsApp masih memiliki peluang kembali beroperasi jika Meta bersedia berdialog dengan pemerintah Rusia. 

"Jika perusahaan itu mengambil posisi yang tidak kompromi dan menunjukkan ketidaksiapan untuk mematuhi undang-undang Rusia, maka tidak ada kesempatan untuk mencapai kesepakatan," katanya kepada TASS.

Dorongan beralih ke MAX

Seiring pemblokiran tersebut, pemerintah Rusia mendorong masyarakat menggunakan MAX sebagai alternatif. Aplikasi yang dikembangkan oleh VK itu diluncurkan pada Maret 2025 sebagai super app yang menggabungkan layanan pesan instan, panggilan video, perdagangan elektronik, hingga akses layanan pemerintah.

"MAX adalah alternatif yang mudah diakses, sebuah messenger yang sedang berkembang, messenger nasional, dan tersedia luas bagi warga sebagai pilihan lain," ujar Peskov.

Sejak 1 September 2025, pemerintah Rusia mewajibkan MAX terpasang otomatis di perangkat pintar yang dijual di dalam negeri. Menurut VK, aplikasi tersebut memiliki sekitar 75 juta pengguna hingga Desember 2025 dengan rata-rata 22,5 juta pengguna aktif harian. Angka ini masih berada di bawah WhatsApp yang mencatat 94,5 juta pengguna aktif bulanan, serta Telegram dengan 93,6 juta pengguna.

Sejumlah pihak menyoroti potensi risiko privasi dari penggunaan MAX. WhatsApp dan sejumlah pengamat menilai aplikasi tersebut memungkinkan pemerintah memantau komunikasi warga karena tidak menyediakan sistem enkripsi end-to-end.

Kebijakan privasi MAX menyebut data pengguna, termasuk alamat IP, daftar kontak, dan riwayat aktivitas, dapat dibagikan kepada pihak ketiga, termasuk otoritas negara. Laporan Human Rights Watch menilai promosi MAX dan pemblokiran platform asing merupakan bagian dari upaya pemerintah Rusia mengontrol ekosistem digital domestik.

Tekanan terhadap platform lain

Pemblokiran WhatsApp terjadi beberapa hari setelah Rusia juga membatasi akses ke Telegram. Roskomnadzor menuduh platform tersebut gagal melindungi data pribadi pengguna dan tidak menghapus konten yang dianggap berkaitan dengan kejahatan.

Pendiri Telegram Pavel Durov mengkritik langkah tersebut. "Membatasi kebebasan warga tidak pernah menjadi jawaban yang benar," ujarnya. Ia menambahkan Telegram tetap berkomitmen mempertahankan kebebasan berekspresi dan privasi pengguna.

Sejak 1 Januari 2026, Rusia juga mewajibkan semua layanan internet menyimpan pesan pengguna, termasuk audio, video, teks, dan metadata selama tiga tahun dan menyerahkannya kepada badan keamanan negara jika diminta.

Platform media sosial lain seperti Facebook, Instagram, dan X telah diblokir sejak 2022 setelah invasi Rusia ke Ukraina. Meta bahkan ditetapkan sebagai organisasi ekstremis di Rusia. Sementara itu, YouTube masih dapat diakses meskipun dengan pembatasan kecepatan.

Upaya membangun internet kedaulatan

Pemblokiran WhatsApp menjadi bagian dari strategi Rusia membangun sistem yang mereka sebut sebagai internet kedaulatan. Pemerintah berupaya memastikan perusahaan teknologi asing mematuhi hukum nasional atau menghadapi pemblokiran layanan.

Sejak 2021, Rusia mewajibkan perangkat digital yang dijual di dalam negeri telah dilengkapi perangkat lunak domestik. Kebijakan tersebut diperluas pada 2025 dengan memasukkan MAX sebagai aplikasi wajib.

Saat ini, pengguna di Rusia masih dapat mengakses WhatsApp melalui VPN yang masih legal. Namun, pengawasan digital yang semakin ketat menimbulkan ketidakpastian terhadap keberlanjutan akses tersebut.