Pejabat senior Hamas, Osama Hamdan, di kantornya di pinggiran selatan Dahiyeh di Beirut, Lebanon. 18 Januari 2024. | Oliver Marsden/Middle East Images


Tokoh senior Hamas, Osama Hamdan, menyatakan kelompoknya telah menghubungi pemerintah Indonesia terkait wacana penempatan Pasukan Stabilisasi Internasional atau International Stabilization Forces (ISF) di Jalur Gaza. Dalam pernyataan terbarunya, ia menegaskan warga Palestina tidak membutuhkan kehadiran pasukan asing untuk mengawasi wilayah tersebut.

Pernyataan itu disampaikan Hamdan dalam wawancara yang dikutip dari kanal YouTube Aljazeera Mubasher. Menurut dia, komunikasi telah dilakukan dengan sejumlah pihak, termasuk Indonesia, untuk menyampaikan sikap resmi Hamas terkait rencana pengerahan pasukan internasional.

“Kami telah memberitahukan kepada semua pihak, termasuk pemerintah Indonesia, bahwa kami, rakyat Palestina, tidak membutuhkan pengawasan atau penjagaan pihak luar,” ujar Hamdan.

Ia menambahkan, skema pengiriman pasukan asing dinilai berisiko menimbulkan persoalan baru di lapangan. Karena itu, ia meminta agar dunia internasional tidak menempatkan kontingen bersenjata yang berpotensi berhadapan langsung dengan warga setempat.

“Hal terakhir yang seharusnya dipertimbangkan dunia adalah mengirim pasukan untuk bertindak sebagai kekuatan pendudukan, berhadapan dengan rakyat Palestina atas nama pendudukan, atau mencoba menggantikan kehendak mereka sebagai pengganti tentara pendudukan. Tidak ada warga Palestina yang akan menerima hal ini,” tambahnya.

Meski begitu, Hamdan membuka kemungkinan peran berbeda jika pasukan internasional tetap dikerahkan berdasarkan keputusan Dewan Keamanan. Dalam skenario tersebut, ia menyebut kehadiran pasukan bisa difokuskan di area perbatasan untuk fungsi pengawasan dan pencegahan pelanggaran gencatan senjata.

“Namun, karena Dewan Keamanan telah memutuskan adanya pasukan internasional, biarkan pasukan tersebut ditempatkan di perbatasan untuk mencegah musuh melanjutkan agresinya terhadap rakyat kami, mencegah pelanggaran gencatan senjata, dan mencegah setiap tindakan pendudukan atau serangan lebih lanjut di Jalur Gaza seperti yang terjadi sebelumnya,” tuturnya.

Di sisi lain, laporan media Inggris, The Guardian, menyebut radio publik Israel, KAN, melaporkan pemerintah Israel telah menunjuk lokasi strategis di selatan Jalur Gaza sebagai barak atau pos pasukan Indonesia yang direncanakan masuk dalam kontingen internasional. Area tersebut berada di antara Rafah dan Khan Younis.

Lokasi itu disebut dipilih karena relatif lebih aman namun tetap dekat dengan garis perbatasan. Dengan posisi tersebut, pasukan disebut dapat menjalankan fungsi pemantauan dan pencegahan agresi tanpa masuk terlalu jauh ke urusan sipil internal Gaza.

Sebelumnya, Hamdan juga mengingatkan adanya pembahasan skema misi ISF yang melibatkan sejumlah negara. Indonesia, menurutnya, termasuk dalam daftar negara yang diproyeksikan mengirim ribuan personel. Ia menyebut mandat awal pasukan dirancang untuk memisahkan warga Palestina dari pasukan pendudukan serta meredam potensi serangan lanjutan, tanpa terlibat dalam pengelolaan administrasi sipil.

Sementara itu, laporan KAN juga menyebut Indonesia berpotensi menjadi negara pertama yang menurunkan pasukan internasional ke Gaza. Laporan itu muncul tak lama setelah Presiden AS Donald Trump menggelar pertemuan tingkat tinggi Dewan Perdamaian atau Board of Peace di Washington. Hingga kini belum ada pernyataan resmi dari pemerintah Indonesia terkait rencana pengerahan pasukan tersebut.