Bendera Korea Selatan, yang dikenal sebagai Taegeukgi, memiliki makna filosofis mendalam yang melambangkan harmoni, keseimbangan, dan prinsip-prinsip alam semesta. | UNSPLASH


Setiap tahun, jutaan turis dari seluruh dunia datang ke Korea Selatan. Mereka terpesona oleh K-pop, drama Korea, makanan jalanan di Myeongdong, dan kehidupan modern Seoul yang berkilauan. Namun bagi sebagian orang asing yang tinggal lebih lama terutama mereka yang bekerja di pabrik, ladang, atau sektor konstruksi Korea yang mereka temui terasa berbeda. Lebih dingin. Kadang memusuhi.

Survei Komisi Hak Asasi Manusia Korea Selatan pada 2019 menemukan angka yang mengejutkan, 94,5% responden asing melaporkan pernah mengalami diskriminasi. Bentuknya beragam, mulai dari penolakan layanan di restoran, komentar rasis yang dilontarkan di jalan, hingga perlakuan tidak adil di tempat kerja.

Lantas, Bagaimana sebuah negara yang begitu sukses mengekspor produk budayanya ke seluruh dunia dan kini menjadi simbol modernitas Asia justru menghadapi kritik keras terkait cara memperlakukan orang asing di dalam negeri?

Homogenitas sebagai identitas

Untuk memahami situasi ini, kita perlu melihat bagaimana Korea Selatan memandang dirinya sendiri. Sekitar 96% penduduk Korea adalah etnis Korea, angka yang membuat negara ini salah satu yang paling homogen di dunia. Konsep minjok sangat kuat di sini. sebuah istilah yang menyatukan ras, etnisitas, dan nasionalitas menjadi satu identitas tunggal.

aksi unjuk rasa di Myeong-dong, Seoul, Korea Selatan yang melibatkan pendukung mantan Presiden Yoon Suk Yeol. | X/DEULKIKKA22259

Narasi tentang "bangsa dengan darah murni yang bertahan 5.000 tahun" diajarkan di sekolah dan menjadi bagian penting dari identitas nasional. Meski secara historis tidak sepenuhnya akurat, gagasan ini diperkuat terus-menerus bahkan dalam wacana publik modern.

Latar belakang ini tidak muncul dari ruang hampa. Korea pernah dijuluki "Kerajaan Pertapa" pada era Joseon karena isolasinya dari dunia luar. Ketika akhirnya terbuka, pengalaman dengan orang asing sering kali traumatis, mulai dari invasi Mongol, dua invasi Jepang pada abad ke-16, dan yang paling membekas penjajahan Jepang selama 35 tahun (1910-1945) yang mencakup perbudakan seksual terhadap perempuan Korea dan eksploitasi ekonomi brutal.

Setelah Perang Korea, konsep danil minjok gukga atau "negara bangsa satu etnis" menjadi pilar pembangunan identitas nasional. Homogenitas dipandang bukan hanya sebagai fakta demografis, tapi sebagai kekuatan—sesuatu yang harus dijaga.

Ketika realitas berubah

Namun demografis Korea mulai berubah. Pada 2006, penduduk asing hanya 1,2% dari populasi. Pada 2022, angka itu meningkat menjadi 4,3% atau sekitar 2,2 juta orang. Mayoritas berasal dari China, Vietnam, Thailand, dan negara-negara Asia Tenggara lainnya.

Lebih dari 800.000 di antaranya adalah pekerja migran yang datang mengisi lowongan di pabrik, pertanian, dan konstruksi—pekerjaan yang semakin dijauhi oleh warga Korea sendiri seiring negara ini menjadi lebih makmur.

Tapi kehadiran mereka tidak disambut dengan tangan terbuka. Survei dari Komisi Hak Asasi Manusia Korea menemukan berbagai bentuk diskriminasi yang dialami pekerja asing: 33% ditolak dilayani di restoran atau toko, 44% menerima komentar rasis, 58% mengalami diskriminasi di tempat kerja, dan 41% kesulitan menyewa rumah.

International Organization for Migration pada 2021 menemukan kondisi yang lebih mengkhawatirkan. 72% pekerja migran melaporkan gaji mereka dipotong atau tidak dibayar penuh, 45% bekerja dalam kondisi berbahaya tanpa perlindungan memadai, dan 29% mengalami kekerasan verbal atau fisik.

Sistem Employment Permit System (EPS) yang mengatur pekerja migran juga dikritik karena mengikat pekerja pada satu pemberi kerja. Tanpa izin, mereka tidak bisa pindah—sebuah mekanisme yang, menurut Human Rights Watch, menciptakan ketergantungan yang memudahkan eksploitasi.

Hierarki yang tidak terucap

Tidak semua orang asing diperlakukan sama. Ada hierarki yang jelas, meski jarang dibahas terbuka.

Penelitian Yi Kwan-hyung dari Seoul National University pada 2017 menemukan pola ini. warga negara Barat khususnya dari Amerika Serikat dan Eropa Barat diperlakukan dengan respek tinggi. Mereka sering mendapat pekerjaan mengajar bahasa Inggris dengan gaji lebih baik, meski kualifikasi mereka tidak selalu lebih tinggi.

Foto bendera Korea Selatan, China dan Amerika Serikat. | SHUTTERSTOCK

Di tingkat berikutnya ada warga Jepang dan China—meski hubungan dengan kedua negara ini kompleks dan penuh beban sejarah. Sementara di tingkat paling bawah adalah warga dari Asia Tenggara, Asia Selatan, Afrika, dan Timur Tengah. Mereka menghadapi diskriminasi paling parah.

Hierarki ini mencerminkan persepsi tentang "tingkat peradaban" dan kekuatan ekonomi negara asal. Semakin "maju" negara asalnya, semakin baik perlakuan yang diterima.

Anak-anak dari perkawinan campur juga tidak luput. Survei Korea Institute for Health and Social Affairs pada 2020 menemukan 68% anak multietnis di-bully karena penampilan fisik, 54% karena latar belakang etnis, dan 41% mengalami isolasi sosial di sekolah.

Paradoks Hallyu

Di tengah fenomena ini, Korea Selatan justru mengalami kesuksesan budaya yang luar biasa. Korean Wave atau Hallyu yang meliputi K-pop, drama Korea, film, dan produk budaya lainnya telah menjadi ekspor global senilai miliaran dolar. BTS menjadi fenomena dunia, Squid Game memecahkan rekor penayangan Netflix, dan musik Korea mendominasi tangga lagu internasional.

Ilustrasi penggemar K-pop. | ED JONES/AFP

Jutaan penggemar di seluruh dunia mengonsumsi budaya Korea dengan antusias. Mereka belajar bahasa Korea, mengikuti tren fesyen Korea, bahkan datang sebagai turis untuk merasakan langsung kehidupan ala drama yang mereka tonton.

Tapi globalisasi ini menciptakan ketegangan. Di satu sisi, Korea bangga dengan pengaruh globalnya. Di sisi lain, ada kecemasan mendalam tentang "pengenceran" identitas Korea dan invasi budaya asing. Fenomena gukppong —istilah slang yang menggambarkan nasionalisme ekstrem, seolah-olah "mabuk" patriotisme meningkat sebagai respons.

Beberapa penggemar K-pop internasional yang datang ke Korea justru kecewa. Mereka menemukan bahwa citra inklusif dan modern yang diproyeksikan industri hiburan tidak selalu mencerminkan sikap masyarakat luas. Seorang penggemar kulit hitam dari Amerika bercerita ditolak masuk ke beberapa klub malam di Seoul. Penggemar Asia Tenggara melaporkan diperlakukan berbeda dibanding penggemar kulit putih.

Ketegangan ini mencapai puncak baru pada Februari 2026, ketika sebuah insiden kecil di konser band Korea DAY6 di Kuala Lumpur memicu konflik digital besar-besaran. Sejumlah fansite Korea membawa kamera profesional dengan lensa besar ke dalam venue konser pada 31 Januari 2026, melanggar aturan yang ditetapkan promotor. Ketika penonton lokal memprotes, sebagian netizen Korea justru membela pelanggaran tersebut dan menuntut agar budaya "fan-idol" mereka dihormati, meski jelas melanggar aturan setempat.

Yang dimulai sebagai perdebatan etika konser dengan cepat meluas menjadi pertukaran komentar rasis. Sebagian netizen Korea melontarkan ejekan terhadap fisik, bahasa, hingga kondisi ekonomi masyarakat Asia Tenggara. Salah satu yang memicu amarah besar adalah komentar yang mengejek video klip grup vokal Indonesia dengan latar persawahan, menyindir mereka tidak punya uang untuk menyewa lokasi syuting yang "layak".


Respons dari netizen Asia Tenggara datang masif. Mereka bersatu di bawah julukan "SEAblings"—gabungan dari Southeast Asia dan siblings (saudara) sebagai simbol solidaritas. Netizen Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, dan Vietnam saling mendukung, membanjiri media sosial dengan konten yang merayakan budaya dan prestasi lokal mereka. Beberapa bahkan membalas dengan menggunakan bahasa daerah seperti Jawa, Batak, dan Sanskerta.

Konflik ini menjadi cermin yang tidak menyenangkan bagi industri hiburan Korea. Di satu sisi, mereka bergantung pada pasar Asia Tenggara yang besar dan setia. Di sisi lain, sebagian penggemar Korea menunjukkan sikap superioritas yang merendahkan basis penggemar internasional yang justru menjadi penopang kesuksesan global mereka. Hingga pertengahan Februari 2026, perdebatan masih berlangsung—menunjukkan betapa rapuhnya hubungan yang dibangun semata-mata atas konsumsi budaya tanpa respek timbal balik.

Perlawanan dari dalam

Namun ada juga perubahan yang terjadi, meski lambat. Generasi muda Korea menunjukkan tingkat penerimaan terhadap multikulturalisme 15% lebih tinggi dibanding generasi tua, menurut survei Gyeonggi Research Institute pada 2020. Sebanyak 52% generasi muda mendukung meningkatnya keberagaman di Korea, dibanding hanya 23% dari generasi tua.

Beberapa aktivis Korea mulai berbicara lantang. Ada kampanye untuk menghapus istilah kosian —istilah untuk orang berdarah campuran yang memiliki konotasi negatif. Organisasi hak asasi manusia lokal mengadvokasi perlindungan lebih baik untuk pekerja migran. Beberapa artis Korea terang-terangan mengkritik rasisme dalam industri hiburan mereka sendiri.

Pemerintah juga mulai bergerak, meski kritik mengatakan gerakannya setengah hati. Ada program integrasi untuk imigran dan kampanye kesadaran multikultural. Namun akademisi seperti Han Geon-soo berpendapat bahwa kebijakan ini lebih fokus pada asimilasibbyang membuat imigran "menjadi Korea" daripada menghargai keberagaman secara genuine.

Yang jelas, Korea belum memiliki undang-undang anti-diskriminasi yang komprehensif. Pelapor Khusus PBB untuk Rasisme pada 2014 merekomendasikan Korea untuk segera mengadopsi legislasi spesifik dan kampanye pendidikan publik. Hingga kini, rekomendasi itu belum sepenuhnya ditindaklanjuti.