Presiden Prabowo Subianto pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Senin, 2 Februari 2026. | SEKRETARIAT PRESIDEN

Program gentengisasi nasional yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto menghadapi dua hambatan awal sekaligus: kepastian pendanaan dan ketersediaan bahan baku. Ketidakjelasan sumber anggaran muncul bersamaan dengan terganggunya pasokan tanah liat akibat penutupan tambang di Jawa Barat, wilayah pemasok utama industri genteng nasional. Isu tersebut mencuat sehari setelah peluncuran resmi program di Sentul, Bogor, Senin (2/2/2026).

Persoalan pendanaan mengemuka setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membuka peluang realokasi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk mendukung gentengisasi. Sementara itu, Kementerian Perindustrian menyoroti dampak kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang membatasi operasi tambang galian C, yang berpotensi mengganggu rantai pasok industri.

Program gentengisasi merupakan bagian dari Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, Indah), yang menargetkan penghapusan penggunaan atap seng di seluruh Indonesia dalam dua hingga tiga tahun. Pemerintah menilai atap genteng lebih ramah lingkungan sekaligus mendukung estetika kawasan, termasuk untuk kepentingan pariwisata.

Dari sisi fiskal, pemerintah masih menghitung kebutuhan anggaran program tersebut. Purbaya menyebut nilai yang dibutuhkan relatif kecil dan dinilai masih dapat ditopang dari sumber dana yang tersedia.

“Ada kemungkinan dari situ (anggaran MBG), ada kemungkinan dari tempat lain. Tapi cukuplah, enggak banyak-banyak amat kalau enggak salah anggarannya itu,” ujar Purbaya usai menghadiri Indonesia Economic Summit di Jakarta, Selasa (3/2/2026).

Ia memperkirakan kebutuhan anggaran gentengisasi tidak mencapai Rp 1 triliun dan dapat diambil dari dana cadangan pemerintah, tanpa merinci skema realokasi yang akan dipilih.

Namun, Kementerian Perindustrian menilai kendala pasokan bahan baku justru berpotensi menjadi hambatan yang lebih serius. Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil Kemenperin Taufik Bawazier menyatakan sekitar 60% pasokan tanah liat untuk industri genteng nasional selama ini berasal dari tambang galian C di Jawa Barat.

Pasokan tersebut terganggu sejak akhir 2025, setelah Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menghentikan operasi tambang melalui Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 7920/ES.09/PEREK tertanggal 25 September 2025. Kebijakan itu membatasi aktivitas tambang di wilayah Parung Panjang, Rumpin, dan Cigudeg, Kabupaten Bogor.

Pembatasan dilakukan dengan alasan dampak lingkungan dan keselamatan warga, termasuk kemacetan, polusi udara, serta kerusakan infrastruktur jalan. Meski demikian, Kemenperin berharap terdapat solusi agar kebutuhan industri tetap terpenuhi.

“Ada regulasi ya dari Pak Gubernur, saya kira mungkin maksudnya baik, tapi kami juga minta solusi supaya industri itu tetap mendapatkan manfaat,” kata Taufik.

Ia menambahkan, Kemenperin memahami pertimbangan pengetatan tambang, namun menilai industri genteng memiliki kontribusi ekonomi yang signifikan, terutama dalam mendukung program prioritas pemerintah.

Presiden Prabowo meluncurkan program gentengisasi dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul, Bogor. Dalam forum tersebut, ia menargetkan Indonesia bebas atap seng dalam waktu dua hingga tiga tahun.

Untuk mendukung pelaksanaan program, Prabowo memerintahkan Koperasi Desa Merah Putih dilengkapi dengan pabrik genteng. Ia juga menyebut kemungkinan penggunaan bahan baku alternatif berupa campuran tanah dan limbah industri, termasuk limbah batu bara.

“Bahan bakunya dari tanah dan dengan dicampur dengan zat limbah lainnya bisa ringan dan kuat. Saya dapat laporan dari profesor-profesor kita bahwa limbah batu bara dicampur dengan tanah bahan genteng yang baik,” kata Prabowo.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan proyek gentengisasi akan dibiayai melalui APBN dan dikaitkan dengan upaya meningkatkan daya tarik pariwisata. 

Di sisi lain, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita meminta pelaku industri bersiap menyambut program tersebut, meski asosiasi industri termasuk Asosiasi Keramik Indonesia (Asaki) masih menunggu kepastian pasokan bahan baku dan ketersediaan gas industri.