kapal tanker minyak MT Gamsunoro milik PT Pertamina International Shipping (PIS). | PIS


Presiden Prabowo Subianto memerintahkan seluruh kapal yang dibutuhkan PT Pertamina dibangun di galangan kapal dalam negeri. Arahan itu disampaikan Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia sekaligus Utusan Khusus Presiden RI untuk Energi dan Lingkungan Hidup, Hashim Djojohadikusumo, dalam acara Revitalisasi Galangan Kapal dan Pelayaran Indonesia di Jakarta, Selasa (10/2/2026).

Hashim menegaskan, instruksi tersebut bersifat langsung dari kepala negara. “Ada petunjuk agar semua kapal yang diperlukan untuk Pertamina itu harus dibangun di dalam negeri. Itu petunjuk, itu perintah,” kata Hashim usai acara.

Kebijakan ini berkaitan dengan rencana pengadaan sekitar 80 kapal baru untuk mendukung operasional Pertamina. Saat ini, dari sekitar 300 kapal yang dimiliki perusahaan energi pelat merah tersebut, puluhan unit telah berusia lebih dari 30 tahun dan dinilai perlu segera diganti.

Langkah tersebut juga menjadi bagian dari agenda pemerintah mendorong kemandirian industri maritim nasional. Sejak Oktober 2024, Presiden Prabowo telah mengisyaratkan keberpihakan pada industri galangan kapal dalam negeri.

Di sisi lain, Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara mewajibkan PT PAL Indonesia menjadi jangkar sekaligus integrator bagi BUMN pelayaran dalam pengadaan kapal. Perusahaan yang masuk dalam skema itu antara lain PT Pertamina International Shipping (PIS), PT Pelni, dan PT ASDP.

Pemerintah juga menyiapkan dukungan fiskal untuk memperkuat kapasitas industri. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa disebut akan memberikan kemudahan berupa pembebasan bea masuk hingga 0% untuk komponen tertentu, serta skema pembiayaan jangka panjang dengan tenor hingga 30 tahun.

Dari sisi pelaku usaha, Ketua Umum Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Lepas Pantai Indonesia (Iperindo) Anita Puji Utami menyatakan kesiapan galangan kapal nasional untuk membangun kapal tanker Pertamina dalam berbagai tipe dan ukuran. Ia menyebut anggota Iperindo memiliki kapasitas hingga 36.000 dock space per tahun untuk reparasi dan sekitar 900 dock space untuk pembangunan kapal baru.

Menurut Hashim, sinergi antara pemerintah, BUMN, dan industri swasta dalam proyek ini mengusung konsep “Indonesia Incorporated”, merujuk pada model pembangunan industri Korea Selatan pada dekade 1960–1970-an.