Presiden Prabowo Subianto (kiri) didampingi Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dalam acara "Bussines Summit" di Washington DC, Amerika Serikat, 18 Februari 2026. | Antara/Hafidz Mubarak A


Presiden Prabowo Subianto menyayangkan aksi demonstrasi yang menolak kebijakan pemangkasan anggaran pemerintah, saat berbicara dalam forum bisnis di Gedung U.S. Chamber of Commerce, Washington D.C., Amerika Serikat, Rabu (18/2/2026).

Di hadapan peserta business summit tersebut, Prabowo mengatakan langkah efisiensi yang ia jalankan sejak awal masa jabatan tidak berjalan tanpa hambatan. Ia menyebut aksi massa yang menentang penghematan anggaran sebagai peristiwa yang belum pernah ia lihat sebelumnya.

“Menurut saya, itu mungkin pertama kalinya dalam sejarah dunia, ada demonstrasi yang menentang efisiensi pemerintah,” ucap Prabowo di Amerika Serikat.

Ia juga mempertanyakan motif di balik aksi tersebut dan menduga ada pihak yang membiayai demonstrasi itu. "Saya tidak tahu siapa yang membayar demonstrasi itu, tapi itu cukup menyedihkan," tutur Prabowo.

Pemerintah, kata dia, tetap melanjutkan kebijakan penghematan. Prabowo mengklaim dalam beberapa bulan pertama menjabat, pemerintah telah menghemat anggaran negara sebesar US$ 18 miliar atau sekitar Rp 304 triliun. Penghematan disebut berasal dari pemangkasan proyek yang dinilai tidak produktif serta pengurangan belanja seremonial.

"Saya katakan ulang tahun cukup dirayakan di dalam kantor, mungkin dengan makan siang kecil atau makanan bungkus saja, untuk menjaga rasionalitas," ujar Prabowo.

Ia juga menyatakan pemerintah memangkas anggaran perjalanan dinas luar negeri pejabat, termasuk kegiatan studi banding yang disebutnya membebani keuangan negara. "Kami memangkas biaya perjalanan dinas luar negeri dari institusi pemerintah yang mencapai miliaran dolar," tutur Prabowo.

Dalam forum itu, Prabowo membandingkan langkah efisiensi yang ia lakukan dengan inisiatif di AS melalui Department of Government Efficiency (DOGE). "Mungkin ini mirip dengan apa yang sedang diupayakan di Amerika Serikat melalui DOGE. Namun, harus saya katakan bahwa saya memulainya lebih dulu beberapa bulan sebelumnya, dan saya merasa berhasil," kata Prabowo.

Di dalam negeri, kebijakan pemangkasan anggaran memicu aksi unjuk rasa mahasiswa dan koalisi masyarakat sipil. Pada Senin (17/2/2025), ratusan mahasiswa menggelar demonstrasi bertajuk “Indonesia Gelap” di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Aksi tersebut digalang oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) bersama sejumlah organisasi masyarakat sipil.

Para demonstran menyampaikan berbagai tuntutan, di antaranya evaluasi struktur dan teknis Kabinet Merah Putih, penerbitan Perppu Perampasan Aset, penolakan revisi UU TNI, Polri, dan Kejaksaan, hingga evaluasi program Makan Bergizi Gratis. Mereka juga menolak revisi UU Minerba, mendesak reformasi Polri, serta menyoroti isu dwifungsi militer di sektor sipil.

Salah satu organisasi yang menyatakan sikap adalah BEM Universitas Indonesia (UI). Ketua BEM UI, Iqbal Chiesa, menilai kebijakan efisiensi anggaran memperburuk kondisi masyarakat.

"Kami mahasiswa UI merasa resah dengan kondisi bangsa akhir-akhir ini, terlalu banyak kebijakan yang dibentuk secara ugal-ugalan, terlalu banyak penderitaan yang terus-menerus dirasakan oleh rakyat Indonesia," kata Iqbal dalam video yang diunggah di akun Instagram resmi BEM UI pada Sabtu (15/2/2025).

BEM UI juga menuntut Presiden mencabut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang pemangkasan anggaran. Selain itu, mereka meminta pembatalan rencana pemberian izin pengelolaan tambang kepada kampus dan mendesak pencairan tunjangan kinerja dosen.