Tawanan perang Ukraina yang dibebaskan berpose untuk berfoto saat mereka tiba di wilayah Ukraina setelah pertukaran, di tengah invasi skala penuh Rusia yang sedang berlangsung ke Ukraina, di lokasi yang dirahasiakan di Ukraina, 5 Februari 2026. | UKRANIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE


Dua tentara Korea Utara yang menyatakan keinginan membelot ke Korea Selatan tidak termasuk dalam pertukaran tawanan antara Rusia dan Ukraina yang berlangsung pada 5 Februari 2026. Pertukaran ini menjadi yang pertama dalam lima bulan terakhir dan melibatkan pemulangan 314 tahanan yang masing-masing 157 orang dari kedua pihak, namun meninggalkan status dua prajurit Korea Utara tersebut dalam ketidakpastian, di tengah percepatan pembicaraan damai antara Moskwa dan Kyiv.

Informasi ini dikonfirmasi oleh pejabat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) serta laporan sejumlah media internasional. Kedua tentara tersebut saat ini masih ditahan Ukraina setelah ditangkap dalam operasi militer di wilayah Kursk, Rusia, pada Januari 2025.

Prinsip non-refoulement

Isu ini menjadi perhatian Pelapor Khusus PBB untuk hak asasi manusia Korea Utara, Elizabeth Salmón, yang tengah melakukan kunjungan lima hari ke Seoul. Dalam konferensi pers pada 6 Februari, Salmón menekankan risiko serius yang dihadapi kedua tentara tersebut jika dipulangkan ke negara asal mereka.

“Telah terdokumentasi dengan baik selama periode yang panjang bahwa individu-individu ini dapat menghadapi penyiksaan atau pelecehan jika dipulangkan ke Korea Utara,” ujar Salmón, seraya menyatakan harapannya agar Ukraina mengambil keputusan yang sejalan dengan hukum internasional.

Dalam wawancara dengan Kantor Berita Yonhap, Salmón menjelaskan bahwa meski keputusan akhir berada di tangan Ukraina, prinsip non-refoulement tetap berlaku. Prinsip ini melarang pemulangan individu ke wilayah di mana mereka berisiko mengalami pelanggaran serius terhadap hak-hak fundamental.

“Sesuai dengan hukum, keputusan berada di tangan Ukraina,” kata Salmón. “Kedua tawanan perang tersebut tidak harus menentukan tujuan mereka sendiri.”

Salmón juga menegaskan bahwa Ukraina telah mengakui status kedua prajurit itu sebagai prisoners of war berdasarkan Third Geneva Convention, yang membawa konsekuensi hukum terkait perlakuan, perlindungan, serta mekanisme pemindahan mereka.

Sikap konstitusional Korsel

Di sisi lain, Korea Selatan menyatakan kesiapannya menerima kedua tentara tersebut apabila mereka memilih membelot. Seorang pejabat Kementerian Luar Negeri Korea Selatan dalam beberapa pekan terakhir menegaskan bahwa posisi Seoul didasarkan pada konstitusi nasional.

“Tentara Korea Utara adalah warga negara kami berdasarkan Konstitusi,” ujar pejabat tersebut. Ia menambahkan bahwa “menghormati kehendak bebas individu dalam pemulangan tahanan sejalan dengan hukum internasional.”

Kedua prajurit yang hanya diidentifikasi dengan nama keluarga Ri (27) dan Baek (22) telah berulang kali menyampaikan niat mereka untuk menuju Korea Selatan. Pernyataan tersebut disampaikan melalui wawancara dengan stasiun televisi MBC Korea Selatan serta surat-surat yang disalurkan kepada kelompok advokasi.

“Niat saya untuk pergi ke Korea Selatan sudah pasti,” kata Ri dalam wawancara yang ditayangkan pada Oktober 2025.

Sementara itu, Baek menyampaikan kekhawatiran atas keselamatannya jika dipulangkan. “Ditangkap itu sendiri adalah kejahatan, jadi tidak mungkin bertahan hidup jika saya kembali ke Korea Utara,” ujarnya.

Risiko pemulangan

Di tengah negosiasi damai yang dimediasi Amerika Serikat antara Rusia dan Ukraina, sejumlah pengamat menilai percepatan kesepakatan berpotensi berdampak pada nasib para tahanan asing, termasuk tentara Korea Utara. Kekhawatiran ini mencuat karena skema pemulangan massal kerap menjadi bagian dari paket penyelesaian konflik.

Kim Young-mi, produser dokumenter yang sempat mewawancarai kedua tentara tersebut di Ukraina, memperingatkan bahwa risiko pemulangan paksa tetap terbuka. “Pemulangan paksa bisa menjadi hasil yang realistis jika pembicaraan damai dipercepat,” kata Kim, seraya menilai ruang untuk pengaturan alternatif semakin menyempit.

Isu ini juga dibahas dalam sebuah seminar kebijakan yang digelar di Majelis Nasional Korea Selatan pada 3 Februari. Sejumlah pakar menyerukan perlunya komunikasi langsung antara Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy agar status kedua tentara tersebut dibahas secara khusus sebelum terseret dalam negosiasi yang lebih luas.

Salmón dijadwalkan menyampaikan laporan terbarunya mengenai situasi hak asasi manusia di Korea Utara kepada Dewan Hak Asasi Manusia PBB pada Maret mendatang, serta kepada Majelis Umum PBB pada September.