Purbaya Yidhi Sadewa, Menteri Keuangan RI. | KRMENKEU

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmen melakukan reformasi menyeluruh di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar serangkaian operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pegawai di kedua institusi tersebut. Langkah itu diambil untuk menutup kebocoran penerimaan negara yang kembali disorot Presiden Prabowo Subianto.

Purbaya menyatakan tidak ingin lagi menerima teguran presiden terkait praktik penyimpangan perpajakan hingga akhir 2026. Ia menyampaikan pernyataan tersebut usai melantik 43 pejabat Kementerian Keuangan pada Jumat (6/2/2026).

Situasi ini muncul di tengah meningkatnya tekanan terhadap Kementerian Keuangan setelah KPK melakukan tiga OTT dalam waktu kurang dari satu bulan pada awal 2026. Operasi terbaru berlangsung pada Rabu (4/2/2026) dan menyasar pejabat pajak di Banjarmasin serta pejabat Bea Cukai di Jakarta dan Lampung dalam satu hari.

Dalam kasus di Banjarmasin, KPK menetapkan tiga tersangka, termasuk Kepala KPP Madya Banjarmasin Mulyono Purwo Wijoyo. Mereka diduga menerima suap terkait restitusi pajak PT Buana Karya Bhakti dengan nilai miliaran rupiah. Sementara itu, OTT terhadap Bea Cukai menjaring 17 orang, terdiri dari 12 pegawai DJBC dan lima pihak swasta. Dari operasi tersebut, enam orang ditetapkan sebagai tersangka, termasuk mantan Direktur Penyidikan dan Penindakan DJBC Rizal yang ditangkap di Lampung.

Purbaya menyebut rangkaian OTT tersebut sebagai peringatan keras bagi jajarannya agar tidak lagi melakukan penyelewengan. Ia menekankan pentingnya pembenahan internal untuk mencegah praktik seperti underinvoicing dan kebocoran penerimaan negara.

“Jangan sampai Presiden masih mengumumkan hal-hal seperti ini, ada kebocoran, pajaknya ada underinvoicing. Beliau mengungkapkan itu berkali-kali setiap meeting. Saya sedih melihatnya,” ujar Purbaya.

Sebagai bagian dari langkah cepat, Kementerian Keuangan telah melakukan mutasi besar-besaran. Pada akhir Januari 2026, sebanyak 34 pejabat DJBC dirombak, disusul pelantikan 43 pejabat DJP pada 6 Februari. Secara keseluruhan, lebih dari 80 pejabat telah dipindahkan untuk menutup celah penyimpangan di sektor penerimaan negara.

Reformasi dan target tax ratio

Di sisi lain, Purbaya memasang target menaikkan rasio pajak dari sekitar 9% menjadi 11–12% pada 2026. Target tersebut dipatok seiring ekspektasi membaiknya kondisi ekonomi nasional sepanjang tahun ini.

“Kalau sampai akhir tahun tax collection rate tidak membaik padahal ekonomi makin baik, saya akan digebukin DPR dan tidak bisa bertahan lagi,” kata Purbaya.

Ia juga menegaskan tidak akan menghalangi proses hukum terhadap pegawai yang terjerat kasus korupsi. Menurut Purbaya, pendampingan hukum tetap diberikan, tetapi tanpa intervensi terhadap penegakan hukum.

“Saya akan mendampingi mereka secara hukum, tapi tidak akan intervensi dalam pengertian datang ke presiden minta KPK hentikan kasus. Kalau salah ya bersalah,” ujarnya.

Sementara itu, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan lembaganya mendorong Kementerian Keuangan untuk melakukan pembenahan sistem secara serius. Menurut KPK, perbaikan tata kelola dan pengawasan internal diperlukan untuk menutup celah korupsi yang berpotensi merugikan keuangan negara.