Prajurit Komando Cadangan Strategis TNI berbaris dalam upacara peringatan 80 tahun TNI di Jakarta, Indonesia, 5 Oktober 2025. | AP/TATAN SYUFLANA


Pemerintah Indonesia menyiapkan hingga 8.000 prajurit untuk kemungkinan bergabung dalam misi penjaga perdamaian internasional di Gaza. Rencana itu mencuat setelah Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdelatty mendesak penempatan pasukan stabilisasi internasional guna memantau gencatan senjata yang masih rapuh antara Israel dan Palestina.

Desakan tersebut disampaikan Abdelatty dalam pembicaraan telepon dengan Menteri Luar Negeri Yunani George Gerapetritis pada Minggu. Dalam komunikasi itu, Mesir menekankan perlunya mempercepat fase kedua rencana perdamaian yang diusulkan AS, termasuk pengerahan International Stabilization Force di Gaza. Gencatan senjata yang berlaku sejak 10 Oktober 2025 disebut masih kerap terganggu oleh insiden bersenjata yang menimbulkan korban jiwa.

Di sisi lain, Dewan Keamanan PBB pada November lalu mengesahkan pembentukan pasukan tersebut melalui Resolusi 2803. Berdasarkan resolusi itu, pasukan internasional diberi mandat mengawasi administrasi transisi, menjaga keamanan, mengelola perbatasan, serta menjalankan demiliterisasi wilayah Gaza hingga 2027, sebagaimana dilaporkan Reuters.

Indonesia menjadi salah satu negara yang menyatakan kesiapan awal untuk berkontribusi. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak menyebut antara 5.000 hingga 8.000 personel tengah dipersiapkan menyusul rapat keamanan dengan Presiden Prabowo Subianto di Jakarta, Senin.

Prabowo menegaskan langkah tersebut masih bersifat antisipatif. "Kami hanya mempersiapkan diri untuk berjaga-jaga jika tercapai kesepakatan dan kami harus mengirimkan pasukan penjaga perdamaian," kata Prabowo kepada wartawan.

Sementara itu, pemerintah AS berencana menggelar pertemuan perdana Dewan Perdamaian pada 19 Februari di Washington. Pertemuan tersebut juga dirancang menjadi forum penggalangan dana untuk rekonstruksi Gaza. Presiden Prabowo termasuk dalam daftar undangan, meski hingga kini belum mengonfirmasi kehadiran, menurut pejabat AS dan diplomat yang dikutip Reuters.

Lebih jauh, Mesir turut menyatakan dukungan terhadap pembentukan Komite Nasional Palestina yang bersifat teknokratis untuk mengelola administrasi Gaza. Badan yang dibentuk pada pertengahan Januari itu diproyeksikan menjadi otoritas transisi sebelum Otoritas Palestina kembali menjalankan pemerintahan penuh di wilayah tersebut. Abdelatty menilai keberadaan komite penting untuk menjamin kelancaran distribusi bantuan kemanusiaan sekaligus mendukung proses pemulihan awal dan rekonstruksi.

Rencana pasukan internasional diperkirakan melibatkan sekitar 20.000 tentara dari berbagai negara kontributor. Turki, Pakistan, Azerbaijan, Malaysia, dan Bangladesh telah menyatakan ketertarikan bergabung dalam misi tersebut. 

Meski begitu, Mesir dan Yordania dilaporkan masih melakukan konsultasi internal dan bersikap lebih berhati-hati terkait kemungkinan pengerahan pasukan mereka sendiri, menurut sumber diplomatik yang dilaporkan Reuters.