Donald Trump menandatangani dokumen resmi di Resolute Desk di Oval Office, Gedung Putih. | The White House

Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan rencana pemberlakuan tarif impor progresif terhadap produk dari delapan negara anggota NATO yang menentang rencana Washington untuk mengakuisisi Greenland. Kebijakan itu diumumkan pada Sabtu, 17 Januari 2026, dan akan mulai berlaku bertahap sejak 1 Februari 2026, dengan tarif maksimum mencapai 25% pada 1 Juni 2026.

Dalam pernyataan yang disampaikan melalui platform media sosial Truth Social, Trump menyebut Denmark, Norwegia, Swedia, Prancis, Jerman, Inggris Raya, Belanda, dan Finlandia sebagai negara sasaran. Tarif tersebut, menurut Trump, akan tetap diberlakukan tanpa batas waktu hingga tercapai kesepakatan yang ia sebut sebagai “pembelian lengkap dan menyeluruh” atas Greenland.

Trump menyatakan langkah itu diambil sebagai respons atas kehadiran delegasi militer sejumlah negara Eropa di Greenland untuk kegiatan latihan bersama. Ia menilai aktivitas tersebut sebagai ancaman terhadap kepentingan strategis AS di kawasan Arktik.

Menurut Trump, penguasaan Greenland penting bagi keamanan nasional AS, termasuk untuk memperkuat sistem pertahanan rudal Golden Dome serta membendung pengaruh Rusia dan China di wilayah utara. Pandangan itu kembali menghidupkan ambisi lama Trump terkait Greenland, yang pertama kali ia sampaikan pada masa jabatan sebelumnya.

Pemerintah Denmark, yang memiliki kedaulatan atas Greenland, menolak tegas gagasan tersebut. Penolakan serupa datang dari negara-negara Eropa lain yang menilai Greenland bukan objek transaksi politik maupun ekonomi.

Dari Eropa, Perdana Menteri Inggris Keir Starmer menyebut kebijakan tarif terhadap sesama sekutu NATO sebagai langkah yang keliru. Ia menegaskan bahwa status Greenland merupakan urusan Denmark dan rakyat Greenland. Pernyataan itu dikutip oleh Time dalam laporannya pada 17 Januari 2026.

Presiden Prancis Emmanuel Macron juga menyampaikan penolakan keras. Dalam pernyataannya yang dilaporkan media Eropa, Macron menegaskan tidak ada intimidasi atau ancaman ekonomi yang dapat memengaruhi sikap Prancis, baik terkait Ukraina maupun Greenland.

Sikap serupa disampaikan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen. Melalui unggahan di platform Bluesky, ia menegaskan Uni Eropa memilih kemitraan dan perlindungan terhadap kepentingan ekonomi serta warganya, sebagaimana dikutip CNBC.

Perdana Menteri Swedia Ulf Kristersson menyatakan negaranya tidak akan tunduk pada tekanan ekonomi. Ia menekankan bahwa keputusan terkait Greenland hanya berada di tangan Denmark dan Greenland sendiri, menurut laporan ABC News.

Merespons situasi tersebut, para duta besar dari 27 negara anggota Uni Eropa menggelar pertemuan darurat pada Minggu, 18 Januari 2026, untuk menyusun langkah bersama menghadapi kebijakan tarif AS.

Di dalam negeri AS, kebijakan Trump juga menuai kritik lintas partai. Senator Lisa Murkowski dari Alaska menyebut ancaman tarif itu tidak perlu dan berpotensi merusak hubungan dengan sekutu dekat, sebagaimana dikutip The Hill. Senator Thom Tillis dari Partai Republik turut menyuarakan kekhawatiran serupa.

Delegasi bipartisan Kongres AS yang mengunjungi Denmark pada 16–17 Januari 2026 juga menyampaikan penolakan terbuka. Mereka menilai tidak ada kebutuhan untuk melakukan akuisisi atau tindakan bermusuhan terhadap Greenland ketika kerja sama keamanan Arktik dapat dilakukan bersama Denmark dan Greenland.

Di Greenland dan Denmark, rencana AS tersebut memicu aksi protes. Pada Sabtu, 17 Januari 2026, ratusan hingga ribuan orang turun ke jalan di Nuuk serta sejumlah kota di Denmark, termasuk Kopenhagen dan Aarhus, untuk menolak rencana akuisisi dan menegaskan dukungan terhadap kedaulatan Greenland.

Di sisi lain, dasar hukum kebijakan tarif Trump masih menjadi tanda tanya. Sejumlah pengamat menilai Trump berpotensi menggunakan International Emergency Economic Powers Act (IEEPA), meski undang-undang tersebut saat ini tengah diuji di Mahkamah Agung AS. Axios melaporkan bahwa putusan terkait kewenangan tersebut diperkirakan akan keluar dalam waktu dekat.

Sementara itu, Denmark dilaporkan meningkatkan kehadiran militernya di Greenland dan melanjutkan latihan bersama dengan sekutu Eropa. Namun, pejabat Denmark menegaskan tidak melihat indikasi bahwa AS akan mengambil langkah militer terhadap sesama anggota NATO.