Presiden Donald Trump berbicara dengan personel angkatan bersenjata pada hari Kamis, 26 November 2020. | Shealah Craighead/The White House

Presiden Amerika Serikat Donald Trump mendorong pembentukan Board of Peace atau Dewan Perdamaian sebagai badan internasional baru yang diproyeksikan menyaingi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Arah tersebut terungkap melalui draf piagam bocoran yang diperoleh Bloomberg dan diverifikasi The Times of Israel, yang memuat skema kontribusi finansial besar bagi negara-negara yang menginginkan status keanggotaan tetap.

Inisiatif ini muncul di tengah rencana pengawasan rekonstruksi Gaza pascagencatan senjata Oktober dan akan diperkenalkan lebih lanjut dalam forum global di Davos.

Dalam draf piagam, Dewan Perdamaian digambarkan sebagai “sebuah organisasi internasional yang berusaha mempromosikan stabilitas, memulihkan tata kelola yang dapat diandalkan dan sah menurut hukum, serta mengamankan perdamaian yang bertahan lama di wilayah-wilayah yang terdampak atau terancam oleh konflik.” Dokumen tersebut tidak menyebut Gaza secara eksplisit, meski wilayah Palestina itu menjadi konteks awal pembentukan badan ini.

Piagam mengatur model keanggotaan berjenjang dengan masa jabatan tiga tahun yang dapat diperpanjang oleh ketua. Namun, negara yang menyumbang lebih dari US$1 miliar dalam bentuk dana tunai pada tahun pertama berlakunya piagam dibebaskan dari batasan masa jabatan, sehingga secara efektif memperoleh kursi permanen.

Rancangan itu menetapkan Trump sebagai Ketua Perdana dengan kewenangan luas, termasuk mengundang dan memberhentikan anggota, menetapkan agenda rapat, menyetujui lambang resmi organisasi, serta menunjuk penggantinya sendiri. Keputusan hasil pemungutan suara mayoritas tetap memerlukan persetujuan ketua.

Gedung Putih membantah laporan tersebut dan menyebutnya menyesatkan. Dalam pernyataan resmi, Gedung Putih menegaskan tidak ada biaya keanggotaan minimum. Kontribusi US$1 miliar, menurut mereka, “hanya menawarkan keanggotaan permanen kepada negara-negara mitra yang menunjukkan komitmen mendalam terhadap perdamaian, keamanan, dan kemakmuran.”

Di sisi lain, sejumlah negara dilaporkan menentang rancangan piagam itu dan mulai mengoordinasikan perlawanan kolektif. Sumber yang mengetahui pembahasan tersebut mengatakan kepada Bloomberg, dengan syarat anonim, bahwa ketentuan yang menempatkan kontrol finansial di tangan Trump dinilai tidak dapat diterima oleh sebagian besar calon anggota.

Kritik juga datang dari kalangan pengamat kebijakan global. Daniel Forti, kepala urusan PBB di International Crisis Group, mengatakan kepada Associated Press bahwa inisiatif ini merupakan “jalan pintas AS dalam upaya menggunakan kekuasaan vetonya dalam urusan dunia.” 

Menurut dia, pendekatan tersebut membuka ruang bagi Washington untuk memperluas peran dominannya, termasuk pola yang selama ini terlihat dalam konflik Gaza–Israel.

Seorang diplomat yang mengetahui isi surat undangan kepada para kepala negara menyebut inisiatif itu sebagai “PBB versi Trump” yang dinilai mengabaikan prinsip-prinsip dasar Piagam PBB. Undangan tersebut dikirimkan kepada para pemimpin sekitar 60 negara.

Kementerian Luar Negeri Yordania pada Minggu (19/1/2026) menyatakan Raja Abdullah telah menerima undangan itu dan tengah meninjau dokumen terkait. Mesir, Turki, Argentina, Kanada, serta sejumlah negara Eropa juga mengonfirmasi telah menerima undangan serupa. Di Kanada, Perdana Menteri Mark Carney dilaporkan menyetujui keikutsertaan awal dalam pembahasan.

Sementara itu, kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyampaikan keberatan atas rancangan komposisi Dewan Eksekutif Gaza dalam kerangka Dewan Perdamaian. Dalam pernyataan yang dirilis Sabtu, Israel menilai komposisi tersebut tidak dikoordinasikan dengan pemerintahnya dan bertentangan dengan kebijakan nasional.

Komite eksekutif yang dimaksud mencakup sejumlah tokoh internasional, antara lain Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, utusan khusus Steve Witkoff, Jared Kushner, mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair, Presiden World Bank Ajay Banga, serta CEO Apollo Global Management Marc Rowan.

Pengumuman resmi mengenai anggota tambahan Dewan Perdamaian dijadwalkan berlangsung di sela-sela pertemuan World Economic Forum di Davos pada pekan ini.