Ilustrasi SOCAR Star Oil Refinery. | Vigar Amrullayev/Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)

Tiongkok menolak keras pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyebut Beijing dan Moskow hanya dapat membeli minyak Venezuela di bawah kendali Washington. Penolakan itu disampaikan Kementerian Luar Negeri Tiongkok dengan menegaskan bahwa negara-negara Amerika Latin memiliki hak berdaulat untuk menentukan mitra kerja sama ekonomi mereka sendiri.

Sikap tersebut disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Mao Ning, dalam konferensi pers rutin di Beijing pada Senin, 12 Januari, sebagai respons atas komentar Trump dalam pertemuan dengan para eksekutif industri minyak di Gedung Putih pada 9 Januari. 

Dalam pertemuan itu, Trump menyatakan AS perlu mengambil alih peran utama di sektor minyak Venezuela guna mencegah masuknya pengaruh China dan Rusia.

Menjelaskan posisi Beijing, Mao menegaskan bahwa hubungan ekonomi di kawasan Amerika Latin tidak berada di bawah kendali pihak mana pun.

“Negara-negara Amerika Latin dan Karibia adalah negara-negara berdaulat yang independen dan memiliki hak untuk memilih mitra kerja sama mereka,” ujar Mao, mengutip transkrip resmi Kementerian Luar Negeri Tiongkok. 

Ia menambahkan bahwa apa pun perkembangan situasinya, Tiongkok akan terus memperdalam kerja sama praktis dengan negara-negara di kawasan tersebut, termasuk Venezuela, serta mendorong pembangunan bersama.

Pernyataan itu muncul di tengah langkah Amerika Serikat yang semakin agresif terhadap Venezuela. Pada Jumat sebelumnya, Trump bertemu dengan eksekutif dari Chevron, ExxonMobil, dan ConocoPhillips, serta mendorong komitmen investasi sedikitnya US$100 miliar untuk menghidupkan kembali industri minyak Venezuela. Dalam forum tersebut, Trump menyebut intervensi AS diperlukan karena China dan Rusia “akan masuk” jika Washington tidak bertindak.

Di sisi lain, pemerintahan Trump telah menyampaikan tuntutan agar pemerintahan sementara Venezuela yang dipimpin Presiden penjabat Delcy Rodríguez memutus hubungan ekonomi dengan China, Rusia, Iran, dan Kuba. 

Washington juga mendorong kemitraan eksklusif dengan AS dalam produksi minyak, termasuk rencana pengawasan penjualan sekitar 30 juta hingga 50 juta barel minyak mentah Venezuela, menurut pejabat pemerintah AS.

Penolakan Beijing juga berkaitan dengan eskalasi sejak operasi militer AS pada 3 Januari dengan nama sandi Operation Absolute Resolve. Operasi tersebut berujung pada penangkapan Presiden Venezuela Nicolás Maduro dan istrinya, Cilia Flores. 

Beberapa hari setelah operasi itu, Presiden China Xi Jinping memperingatkan apa yang ia sebut sebagai “tindakan sepihak dan perundungan” yang dinilai merusak tatanan internasional, meski tanpa menyebut Venezuela secara langsung.

Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri China juga mengecam tuntutan AS atas akses eksklusif terhadap minyak Venezuela. Dalam pernyataan terpisah, Mao menegaskan bahwa hubungan energi Beijing–Caracas berada dalam kerangka hukum yang sah.

“Kerja sama antara China dan Venezuela adalah kerja sama antara negara-negara berdaulat dan dilindungi oleh hukum internasional serta hukum kedua negara,” kata Mao.

China saat ini tercatat sebagai pembeli minyak terbesar Venezuela sekaligus kreditor utamanya, dengan nilai investasi sekitar US$18 miliar, menurut analis energi. 

Meski kontribusi minyak Venezuela hanya sekitar 2 persen dari total impor minyak China, perusahaan milik negara China National Petroleum Corporation telah membentuk usaha patungan dengan perusahaan negara Venezuela, Petróleos de Venezuela.

Selain itu, Beijing menyatakan dukungan terhadap keterlibatan Dewan Keamanan PBB dalam penanganan krisis Venezuela. China mendorong pendekatan dialog dan menolak tekanan militer, sejalan dengan seruannya agar stabilitas dipulihkan melalui mekanisme internasional yang disepakati bersama.