Uang kertas rial Iran, mata uang resmi Iran. | Mohamadreza Nadimi/WANA


Nilai tukar rial Iran terpuruk ke level terendah dalam sejarah modern dan menjadi salah satu pemantik gelombang demonstrasi besar yang pecah sejak akhir Desember 2025. Pelemahan mata uang yang ekstrem, inflasi tinggi berkepanjangan, serta tekanan sanksi internasional mendorong protes meluas di berbagai wilayah Iran hingga Januari 2026.

Berdasarkan kurs Rabu (14/1/2026), 1 rial Iran hanya setara sekitar Rp 0,015. Nilainya bahkan praktis nol terhadap dollar AS. Pada periode yang sama, 1 dollar AS diperdagangkan di kisaran 1.137.500 rial Iran, sementara pada 6 Januari sempat menyentuh rekor terendah sekitar 1,4 juta rial per dollar AS.

Kondisi tersebut berbanding terbalik dengan situasi saat Revolusi Iran 1979. Kala itu, 1 dollar AS masih setara sekitar 70 rial Iran, sebagaimana dikutip dari Euronews. Sejak periode tersebut, nilai tukar rial telah tergerus puluhan ribu kali lipat.

Tekanan nilai tukar terjadi di tengah inflasi tinggi yang berlangsung lama. Data resmi Bank Sentral Iran menunjukkan inflasi tahunan rata-rata berada di level 43% selama delapan tahun terakhir. Secara kumulatif, lonjakan harga membuat barang dan jasa meningkat lebih dari 17 kali lipat, berdampak langsung pada daya beli mayoritas penduduk.

Sebagai pembanding, inflasi Indonesia pada 2025 tercatat 2,92%, tertinggi sejak pandemi Covid-19, namun masih jauh di bawah laju inflasi Iran. Di Iran, pelemahan mata uang juga tercermin pada harga emas.

Harga emas 18 karat—kadar yang paling umum diperdagangkan di dalam negeri—melonjak dari 1.387.000 rial menjadi sekitar 160.550.000 rial per gram. Kenaikan ini setara lebih dari 11.000% dalam beberapa tahun, seiring kombinasi pelemahan rial dan kenaikan harga emas global sekitar 230% sejak 2018.

Tekanan ekonomi tersebut diperberat oleh sanksi internasional. Pada September 2025, Perserikatan Bangsa-Bangsa kembali memberlakukan sanksi terhadap Iran setelah Dewan Keamanan gagal mempertahankan keringanan sanksi terkait kesepakatan non-proliferasi nuklir.

Langkah snapback itu mencakup embargo senjata konvensional, pembatasan program rudal balistik, pembekuan aset tertentu, serta larangan perjalanan.

Uni Eropa menerapkan kebijakan serupa, termasuk sanksi tambahan yang dikaitkan dengan isu hak asasi manusia dan dugaan peran Iran dalam memasok drone ke Rusia untuk perang di Ukraina.

Di tengah tekanan ekonomi dan diplomatik tersebut, demonstrasi pecah pada 28 Desember 2025 dan dengan cepat menyebar. Aksi protes dilaporkan terjadi di lebih dari 185 kota di seluruh 31 provinsi, menjadikannya salah satu gelombang unjuk rasa terbesar sejak demonstrasi Mahsa Amini pada 2022.

Organisasi Amnesty International melaporkan sedikitnya 28 demonstran dan warga sipil tewas dalam periode 31 Desember 2025 hingga 3 Januari 2026. Sementara itu, CBS News memverifikasi rekaman video yang menunjukkan ratusan jenazah di fasilitas kamar mayat di pinggiran Teheran. Ribuan orang lainnya dilaporkan ditahan sejak protes berlangsung.

Situasi ekonomi juga tercermin dalam indikator makro. Inflasi tahunan Iran tercatat mencapai 48,6% pada Oktober 2025 dan 42,2% pada Desember 2025. Bank Dunia memproyeksikan produk domestik bruto Iran menyusut 1,7% pada 2025 dan berlanjut 2,8% pada 2026. Estimasi lembaga internasional menunjukkan antara 22% hingga 50% penduduk Iran hidup di bawah garis kemiskinan pada Maret 2025.

Pemerintah Iran merespons protes dengan langkah-langkah pengamanan. Otoritas sempat memutus akses internet dan jalur telepon pada malam 8 Januari waktu setempat. Pemerintah juga mengganti Gubernur Bank Sentral Iran, dengan Mohammad Reza Farzin digantikan oleh Abdolnaser Hemmati.

Jaksa Agung Iran pada 10 Januari memperingatkan bahwa siapa pun yang terlibat dalam aksi protes dapat dianggap sebagai “musuh Tuhan”, sebuah tuduhan yang dalam sistem hukum Iran dapat berujung pada hukuman mati.

Dari luar negeri, Presiden AS Donald Trump pada 2 Januari 2026 menyatakan Washington akan campur tangan jika otoritas Iran merespons demonstrasi dengan kekerasan, menambah sorotan internasional terhadap situasi ekonomi dan politik Iran.