Prabowo dalam acara panen raya dan pengumuman swasembada pangan di Karawang, Jawa Barat, Rabu (7/1/2026) | YouTube Sekretariat Presiden


Presiden Indonesia Prabowo Subianto pada Rabu mengumumkan rencana pemerintah untuk menyita tambahan sekitar 4 hingga 5 juta hektar lahan pada 2026, memungkinkan perluasan signifikan kampanye penertiban perkebunan dan pertambangan yang dituding beroperasi ilegal di kawasan hutan lindung.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat menghadiri acara panen raya. Ia menyebut pemerintah telah mengambil alih 4,1 juta hektar lahan sepanjang 2025, dengan luas yang ia gambarkan setara wilayah Belanda.

“Kami telah menguasai, telah mengambil alih empat juta hektar perkebunan kelapa sawit yang telah melanggar hukum,” kata Prabowo. “Pada tahun 2026, mungkin kami akan menyita empat atau lima juta lagi.”

Prabowo menjelaskan, penyitaan terutama menyasar perkebunan kelapa sawit yang dinilai melanggar ketentuan kehutanan. Kebijakan ini ditempatkan sebagai bagian dari penguatan penegakan hukum di sektor sumber daya alam, khususnya di kawasan hutan yang selama ini rentan terhadap pembukaan lahan tanpa izin.

Penertiban dilakukan secara intensif sejak Maret 2025, setelah pemerintah membentuk satuan tugas lintas lembaga yang melibatkan unsur militer, kepolisian, kejaksaan, serta kementerian terkait.

Sejalan dengan langkah tersebut, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin pada Desember lalu menyampaikan bahwa pemerintah telah mengidentifikasi potensi denda senilai US$8,5 miliar yang akan ditagih pada 2026 dari perusahaan kelapa sawit dan pertambangan yang beroperasi ilegal di kawasan hutan. Dari jumlah itu, sekitar US$6,54 miliar berasal dari pelanggaran perkebunan kelapa sawit dan US$1,95 miliar dari sektor pertambangan.

Sepanjang 2025, satuan tugas yang sama telah mengumpulkan denda sekitar US$139,7 juta dari 20 perusahaan kelapa sawit dan satu perusahaan tambang nikel, menurut keterangan Kejaksaan Agung.

Dari total lahan yang telah disita, sekitar 1,7 juta hektar dialihkan pengelolaannya kepada Agrinas Palma Nusantara, perusahaan milik negara yang dibentuk pada Januari 2025. Pengalihan ini mengubah profil Agrinas dari penyedia jasa infrastruktur menjadi perusahaan kelapa sawit terbesar di dunia berdasarkan luas lahan. Perusahaan tersebut dipimpin sejumlah perwira militer purnawirawan, dengan Agus Sutomo, mantan komandan pasukan khusus, menjabat sebagai direktur utama.

Kampanye penyitaan ini memicu kegelisahan di industri kelapa sawit nasional. Indonesia memproduksi lebih dari separuh pasokan kelapa sawit dunia, dengan total luas perkebunan sekitar 16,8 juta hektar. Sejumlah analis menilai ketidakpastian status lahan berpotensi mengganggu aktivitas produksi.

Mengutip Reuters, Dalam sebuah konferensi industri di Mumbai, Thomas Mielke dari firma peramalan Oil World mengatakan ancaman nasionalisasi dapat berdampak langsung pada kinerja sektor tersebut. Menurut dia, tekanan semacam itu cenderung berujung pada penurunan hasil produksi. 

Sejumlah produsen besar juga mulai mengurangi penggunaan pupuk dan perawatan di area yang berisiko diambil alih, yang dapat memengaruhi panen pada tahun-tahun mendatang.

Tekanan terhadap pasokan juga datang dari kebijakan energi domestik. Pemerintah berencana menerapkan mandat biodiesel B50 pada 2026, yang diperkirakan akan menyerap sekitar 41% dari total produksi minyak kelapa sawit mentah tahunan nasional, sehingga berpotensi memperketat pasokan di pasar global.

Di sisi lain, peran satuan tugas yang dipimpin Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin turut menjadi sorotan. Kelompok lingkungan menyuarakan kekhawatiran terkait keterlibatan militer dalam tata kelola hutan serta potensi pelanggaran hak asasi manusia selama proses penertiban.

Pada sebuah upacara pada Desember lalu, saat menyerahkan tumpukan uang rupiah hasil denda kepada Menteri Keuangan, Prabowo memuji kinerja satuan tugas tersebut dan menyatakan komitmennya untuk mengambil langkah yang lebih tegas pada 2026 guna melindungi sumber daya nasional.