Calon penumpang menunggu kedatangan kereta cepat Whoosh di peron Stasiun Whoosh Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, 29 Januari 2025. | ANTARA FOTO/Abdan Syakura


Pemerintah mempercepat pembahasan restrukturisasi keuangan proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh melalui koordinasi lintas kementerian. Isu ini menjadi fokus utama pertemuan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Kantor Kementerian Keuangan, Selasa (20/1/2026), seperti dikutip dari CNBC Indonesia.

Pertemuan yang berlangsung sekitar dua jam itu membahas empat agenda strategis pemerintah. Selain KCJB, topik yang diangkat meliputi penanganan pascabencana di Sumatera, pembangunan tanggul di Pantai Utara Jawa, serta percepatan program perumahan rakyat. AHY menekankan pentingnya sinkronisasi kebijakan agar proyek prioritas tetap berjalan seiring dengan terjaganya stabilitas fiskal.

Dalam konteks KCJB, AHY menyampaikan rencana pembentukan Komite Nasional Kereta Cepat yang melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga. Komite tersebut disiapkan untuk mendorong percepatan restrukturisasi utang sekaligus merumuskan pengembangan jalur kereta cepat ke wilayah lain, termasuk Surabaya.

“Komite ini penting untuk bisa mengambil langkah-langkah strategis maupun taktis proyek kereta cepat,” ujar AHY.

Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur akan bertindak sebagai koordinator utama, sementara Kementerian Keuangan dilibatkan secara intensif karena aspek pendanaan menjadi faktor kunci. AHY menegaskan pemerintah mengambil pendekatan hati-hati agar keputusan yang diambil tidak memunculkan risiko lanjutan.

“Kita terlebih dahulu harus fokus pada restrukturisasi keuangan karena ini juga berkaitan dengan pihak Tiongkok dan keamanan fiskal dari perusahaan-perusahaan yang ada di proyek tersebut,” katanya.

Menurut AHY, langkah restrukturisasi tersebut merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto. Presiden berharap proyek kereta cepat tidak berhenti di Bandung dan dapat dikembangkan ke kota-kota besar lain di Pulau Jawa.

“Kita berharap pengembangan kereta cepat ini juga bisa hingga Surabaya bahkan,” ujar AHY. Ia menambahkan, pemerintah tengah menyiapkan Peraturan Pemerintah yang akan menjadi payung pengembangan kereta cepat, tidak terbatas pada jalur Jakarta–Bandung, melainkan wilayah lain sesuai rencana jangka panjang.

Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan kesiapan memberikan dukungan dari sisi pembiayaan, terutama untuk proyek infrastruktur yang bersifat mendesak seperti penanganan bencana. AHY menyebut komunikasi antar-kementerian berlangsung terbuka dan konstruktif.

“Intinya Bapak Menkeu telah memberikan ruang komunikasi dan koordinasi yang baik. Pada prinsipnya beliau sepakat untuk mendorong proyek-proyek infrastruktur besar yang penting dan urgent,” kata AHY.

Saat ini, proyek KCJB yang dikelola PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) masih menanggung beban utang yang menekan konsorsium BUMN. PT Kereta Api Indonesia (KAI) memimpin konsorsium PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) yang memegang 60% saham proyek tersebut, sementara proses restrukturisasi keuangan masih terus dibahas bersama para pemangku kepentingan terkait.