Presiden Amerika Serikat Donald Trump berbicara dengan para peserta Konferensi Aksi Titik Balik 2023 di Palm Beach County Convention Center di West Palm Beach, Florida. | Gage Skidmore/Wikimedia Commons (CC BY-SA 2.0)

Presiden Amerika Serikat Donald Trump memutuskan menarik Amerika Serikat dari puluhan organisasi internasional dan badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), termasuk perjanjian iklim global serta lembaga yang bergerak di isu kesetaraan gender. Keputusan tersebut tertuang dalam memo kepresidenan yang disampaikan kepada pejabat senior pemerintahan pada 7 Januari 2026.

Dalam memo itu disebutkan, AS menarik diri dari total 66 entitas, terdiri atas 31 badan PBB dan 35 organisasi non-PBB. Pemerintah AS menilai sejumlah lembaga internasional tersebut tidak beroperasi sejalan dengan kepentingan nasional serta dinilai membebani anggaran negara.

Sejumlah badan PBB yang ditinggalkan mencakup United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), kerangka kerja iklim global yang menjadi payung Perjanjian Paris 2015. 

Selain itu, AS juga menghentikan keterlibatan di UN Women dan United Nations Population Fund (UNFPA), dua badan yang berfokus pada kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, serta kesehatan ibu dan anak.

Kebijakan ini diumumkan di Washington dan mulai berlaku sesuai ketentuan hukum domestik AS yang mengatur partisipasi serta pendanaan terhadap organisasi internasional. Untuk badan PBB, penarikan diri dimaknai sebagai penghentian partisipasi atau pendanaan sejauh diizinkan oleh hukum nasional.

Langkah tersebut menandai perubahan tajam dari pendekatan multilateralisme yang sebelumnya dianut AS. Pemerintahan Trump menempatkan kebijakan ini sebagai bagian dari prinsip “America First”, dengan alasan sejumlah lembaga internasional dinilai memajukan agenda global yang bertentangan dengan kedaulatan negara, tumpang tindih, tidak efisien, dan bergantung pada kontribusi dana AS.

Dampak kebijakan ini disorot sejumlah pejabat dan pengamat, khususnya di sektor iklim. Presiden dan CEO Natural Resources Defense Council Manish Bapna mengatakan AS akan menjadi negara pertama yang keluar dari UNFCCC. 

“AS akan menjadi negara pertama yang keluar dari UNFCCC,” kata Bapna, seperti dikutip Reuters, Rabu (7/1/2026).

Selain isu iklim, penarikan diri juga mencakup badan-badan lain seperti Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), UN Human Rights Council, United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees (UNRWA), UN Conference on Trade and Development (UNCTAD), serta Komisi Pembangunan Perdamaian PBB. Dari kelompok non-PBB, AS menghentikan keterlibatan dalam berbagai entitas teknis dan ekonomi, termasuk kesepakatan pajak global OECD dan sejumlah forum energi internasional.

Di sisi pendanaan, memo tersebut menegaskan pemerintah telah memangkas sebagian besar kontribusi sukarela AS ke badan-badan PBB. Penghentian dana ini mulai berdampak pada operasional sejumlah lembaga internasional, mengingat AS selama ini menjadi salah satu donatur terbesar.

Meski menarik diri dari puluhan entitas, AS tidak keluar dari PBB secara keseluruhan. Pemerintah tetap mempertahankan keanggotaan di Majelis Umum dan kursi tetap di Dewan Keamanan PBB, sembari menghentikan partisipasi aktif dan pendanaan pada sebagian besar infrastruktur teknis dan sosial PBB yang dinilai tidak strategis.