Demonstrasi besar-besaran yang terjadi di sebuah jembatan layang di Teheran, Iran, yang merupakan bagian dari gelombang protes ekonomi yang lebih luas di seluruh negeri. | AFP


Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei menuding para demonstran sebagai “tentara bayaran orang asing” dan menempatkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebagai pihak yang bertanggung jawab atas jatuhnya korban jiwa, di tengah gelombang protes nasional yang telah menewaskan sedikitnya 42 orang dan memicu ribuan penangkapan di seluruh Iran.

Gelombang protes yang bermula di Grand Bazaar, Tehran, pada 28 Desember berkembang menjadi aksi nasional di 31 provinsi. Aksi ini disebut sebagai kerusuhan paling berkepanjangan di Iran dalam tiga tahun terakhir. 

Badan Berita Aktivis Hak Asasi Manusia yang berbasis di Amerika Serikat melaporkan 42 orang tewas, terdiri dari 34 demonstran dan delapan anggota pasukan keamanan, sementara lebih dari 2.200 orang ditangkap.

Pemicu awal protes adalah anjloknya nilai mata uang Iran hingga mencapai sekitar 1,47 juta rial per dolar AS. Angka tersebut mencerminkan penurunan hampir 20.000 kali lipat dibandingkan periode pascarevolusi 1979, ketika kurs berada di kisaran 70 rial per dolar AS. 

Seiring meluasnya aksi, tuntutan bergeser dari keluhan ekonomi menjadi seruan perubahan yang lebih luas, termasuk kecaman terhadap kepemimpinan tertinggi, dari Tehran hingga wilayah provinsi.

Respons aparat keamanan berlangsung keras. Demonstrasi dibubarkan menggunakan gas air mata, meriam air, dan amunisi tajam. Insiden paling mematikan dilaporkan terjadi di Malekshahi, Provinsi Ilam, ketika sedikitnya lima demonstran tewas setelah aparat menembaki kerumunan di luar markas paramiliter Basij.

Laporan Human Rights Watch dan Amnesty International menyebutkan pasukan keamanan menembak langsung ke arah demonstran yang sebagian besar tidak bersenjata. Korban tewas termasuk sedikitnya empat anak di bawah usia 18 tahun.

Pemerintah Iran juga memperketat pembatasan informasi. Pada 8 Januari, otoritas memberlakukan pemadaman internet hampir total menyusul seruan aksi serentak yang disampaikan Putra Mahkota Iran di pengasingan, Reza Pahlavi. 

Perusahaan pemantau jaringan NetBlocks mencatat konektivitas internet turun hingga sekitar 5 persen, sementara data Cloudflare Radar menunjukkan lalu lintas internet merosot 98,5 persen. Peneliti jaringan menilai langkah tersebut sebagai pemblokiran yang disengaja.

Di tengah eskalasi politik, krisis ekonomi Iran disebut berakar pada sanksi internasional jangka panjang, inflasi kronis, serta dominasi ekonomi oleh Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC). Lembaga ini memperluas pengaruhnya dari sektor militer ke konstruksi, energi, pelabuhan, telekomunikasi, hingga minyak melalui entitas seperti Khatam al-Anbiya, yang kerap memperoleh kontrak pemerintah dengan pengawasan sipil terbatas.

Bank Dunia melaporkan Iran mengalami satu dekade kehilangan pertumbuhan ekonomi, dengan hampir 10 juta penduduk jatuh ke dalam kemiskinan antara 2014 dan 2020. Pemerintahan Presiden Masoud Pezeshkian merespons tekanan tersebut dengan menyetujui subsidi sekitar US$7 per bulan per orang selama empat bulan, kebijakan yang dinilai banyak pihak tidak sebanding dengan kondisi lapangan, mengingat rata-rata upah bulanan berada di kisaran US$200.

Harian Setareh Sobh menulis bahwa devaluasi mata uang merupakan hasil dari kebijakan penyanderaan, permusuhan terhadap Barat dan Israel, mismanajemen, serta pengucilan para ahli dari parlemen dan pemerintahan.

Perhatian internasional meningkat setelah Presiden AS Donald Trump pada 2 Januari menyatakan Amerika Serikat akan “datang untuk menyelamatkan mereka” jika Iran menggunakan kekerasan terhadap demonstran damai. Ia mengulangi pernyataan serupa pada 8 Januari dalam wawancara radio, seraya menegaskan ancaman respons keras bila pembunuhan terhadap warga sipil terjadi. Trump juga menyatakan tidak akan bertemu Reza Pahlavi karena menilai dukungan terhadap tokoh oposisi tertentu tidak pantas.

Menanggapi pernyataan tersebut, Khamenei pada 9 Januari, dalam pidato yang disiarkan televisi negara, menyebut para demonstran sebagai pihak yang “mengabdi pada Trump” dan menyalahkan Presiden AS atas darah rakyat Iran. Pidato itu ditayangkan di hadapan massa pendukung yang meneriakkan slogan anti-Amerika.

Sejumlah analis kebijakan dari Atlantic Council, termasuk mantan penjabat utusan khusus AS untuk Iran Abram Paley, mendorong pemerintahan Trump menunjuk utusan baru, memperluas dukungan layanan pengelakan internet, serta menerapkan sanksi hak asasi manusia yang ditargetkan berdasarkan MAHSA Act yang bersifat bipartisan. Mereka menekankan bahwa rakyat Iran membutuhkan ruang dan waktu untuk menghadapi dinamika protes yang sedang berlangsung.