Pasukan Israel, didampingi buldoser, menyita kompleks tersebut dan memulai pembongkaran, yang dikecam oleh PBB sebagai pelanggaran hukum internasional. | middle East Monitor


Pasukan Israel membongkar kompleks markas besar United Nations Relief and Works Agency (UNRWA) di kawasan Sheikh Jarrah, Yerusalem Timur yang diduduki, Selasa (waktu setempat). Tindakan ini terjadi saat gencatan senjata di Gaza telah melampaui 100 hari, namun kekerasan dan pembatasan kemanusiaan masih terus berlangsung.

Pembongkaran tersebut segera menuai kecaman Perserikatan Bangsa-Bangsa. PBB menegaskan kompleks itu merupakan fasilitas resmi PBB dengan status tidak dapat diganggu gugat. Sekretaris Jenderal PBB António Guterres menyatakan penghancuran tersebut melanggar perlindungan terhadap properti PBB.

Langkah Israel berlangsung di tengah sorotan internasional yang meningkat terhadap kondisi kemanusiaan Palestina. Di Gaza, situasi keamanan tetap rapuh meski gencatan senjata yang dimediasi Amerika Serikat mulai berlaku sejak 10 Oktober 2025. Pejabat Palestina melaporkan sedikitnya 463 warga tewas sejak kesepakatan tersebut berjalan, dengan serangan udara, drone, dan penembakan masih terjadi di sejumlah wilayah.

Juru bicara PBB Farhan Haq mengatakan Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) menilai ruang gerak bantuan masih sangat terbatas. 

“Peningkatan skala kerja kemanusiaan terus terhambat oleh pembatasan dan rintangan, dengan cuaca buruk baru-baru ini juga menghambat sebagian kemajuan yang telah dicapai,” kata Haq dalam pengarahan pers PBB.

Di sisi lain, Hamas dan Israel saling menuding pelanggaran gencatan senjata. Dalam memorandum politik kepada mediator Mesir, Qatar, dan Turki, Hamas mengklaim Israel melakukan 1.298 pelanggaran, termasuk tembakan langsung, invasi kendaraan militer ke zona gencatan senjata, serta serangan udara dan artileri ke wilayah sipil. Hamas menyebut 483 warga Palestina tewas sejak Oktober 2025, termasuk 169 anak-anak.

Sementara itu, Foundation for Defense of Democracies mengutip data militer Israel yang mencatat 78 pelanggaran gencatan senjata oleh kelompok-kelompok Palestina. Insiden tersebut antara lain melibatkan individu bersenjata yang melintasi garis pembatas serta penemuan peluncur roket di Gaza utara. Militer Israel juga melaporkan menewaskan seorang warga yang diduga mendekati pasukan dan dianggap menimbulkan ancaman mendesak.

Dalam perkembangan politik, Utusan Khusus AS Steve Witkoff pada 14 Januari mengumumkan dimulainya fase kedua gencatan senjata. Tahap ini mencakup pembentukan badan pemerintahan Palestina yang bersifat teknokratis serta agenda pelucutan senjata bagi personel yang tidak berwenang. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut pengumuman tersebut sebagian besar bersifat simbolis dan deklaratif.

Hamas sebelumnya menyatakan kesiapan mengalihkan kewenangan administratif Gaza kepada Komite Nasional untuk Administrasi Gaza yang beranggotakan 15 orang. Namun kelompok itu menolak pelucutan senjata penuh dan menegaskan isu “senjata perlawanan” hanya akan dibahas dalam dialog internal Palestina. Harian Israel Haaretz melaporkan Israel menghalangi masuknya komite tersebut ke Gaza.

Dari sisi kemanusiaan, World Food Programme melaporkan telah menjangkau lebih dari satu juta orang setiap bulan melalui paket makanan dan dapur umum. Namun lembaga itu memperingatkan rapuhnya kondisi saat ini dan mendesak dibukanya koridor kemanusiaan tambahan dari Mesir dan Yordania. Oxfam menyebut bantuan senilai lebih dari US$2 juta masih tertahan di titik-titik masuk dan berulang kali ditolak sejak Maret 2025.

Pembongkaran kompleks UNRWA di Yerusalem Timur menambah rangkaian insiden yang memicu kecaman internasional, di tengah upaya yang belum membuahkan hasil untuk menstabilkan gencatan senjata dan memperluas akses bantuan kemanusiaan bagi warga Palestina.