Foto: Ribuan warga Iran menghadiri unjuk rasa yang menandai peringatan ke-46 Revolusi Islam Iran tahun 1979 di Teheran, Iran, pada 10 Februari. Hossein Beris/Middle East Images/Middle East Images via AFP


Ketertiban tampak telah kembali ke jalan-jalan Iran. Demonstrasi besar yang mengguncang kota-kota utama pada akhir Desember mereda setelah penangkapan massal, pembatasan ketat ruang publik, serta langkah hukum yang menyasar individu dan jaringan bisnis yang dituduh mendukung kerusuhan. Aparat keamanan menegaskan kembali kendali, sementara media pemerintah menggambarkan situasi sebagai kembali normal.

Namun, ketenangan ini bersifat rapuh. Di baliknya, tekanan ekonomi, krisis legitimasi, dan dilema strategis yang sama tetap ada. Para analis menilai bahwa Iran tidak sedang memasuki fase stabil baru, melainkan jeda sementara dalam siklus ketegangan yang lebih panjang. Dengan ekonomi yang melemah, jaringan sekutu regional yang tertekan, serta ancaman eskalasi militer dengan Amerika Serikat, pilihan kebijakan Teheran semakin menyempit.

Demonstrasi terakhir bermula dari kejatuhan nilai mata uang dan dengan cepat berkembang menjadi tuntutan politik yang lebih luas, termasuk seruan penggulingan Republik Islam. Tanggapan keras negara memicu salah satu konfrontasi paling berdarah sejak Revolusi 1979. 


Para demonstran memblokade jalan dalam demonstrasi di Teheran, Iran, pada 9 Januari 2026. | AFP

Media pemerintah melaporkan lebih dari 3.000 orang tewas, sementara kelompok hak asasi manusia di luar negeri menyebut angka yang lebih tinggi, klaim yang tidak dapat diverifikasi secara independen. Skala kekerasan ini menegaskan besarnya jarak antara negara dan masyarakat.

Dalam konteks ini, tesis utama yang muncul dari kalangan pengamat adalah sederhana namun berat. Status quo tidak berkelanjutan. Iran dihadapkan pada pilihan kompromi sulit untuk meredakan tekanan ekonomi dan eksternal, atau mempertahankan jalur konfrontatif dengan risiko pergolakan lanjutan. Seperti dikatakan Ali Vaez dari International Crisis Group, sistem ini tidak berada pada keseimbangan yang stabil dan hanya dapat terus menurun jika menolak berubah.

Konteks krisis ini dibentuk oleh pengalaman berulang dalam satu dekade terakhir. Protes akibat kenaikan harga bahan bakar pada 2019 dan demonstrasi yang dipimpin perempuan pada 2022 diikuti oleh kombinasi represi dan konsesi terbatas, seperti subsidi atau pelonggaran sosial. Pendekatan itu kini jauh lebih sulit diterapkan. Ruang fiskal menyempit, tekanan sanksi meningkat, dan konflik regional menggerus sumber daya serta legitimasi negara.

Krisis ekonomi

Akar langsung dari gelombang protes terbaru terletak pada kondisi ekonomi yang memburuk. Nilai rial Iran telah terdepresiasi tajam selama bertahun-tahun, mencerminkan sanksi internasional, salah urus struktural, dan korupsi. Dana Moneter Internasional mencatat inflasi Iran melampaui 42% tahun lalu, jauh di atas tingkat satu digit yang sempat dicapai setelah kesepakatan nuklir 2015.

Perbandingan historis ini penting. Pada 2016, setahun setelah kesepakatan nuklir dengan kekuatan dunia, inflasi berada di kisaran 6 hingga 7%. Penarikan sepihak Amerika Serikat dari kesepakatan tersebut pada 2018 dan kembalinya sanksi menandai titik balik. Pendapatan minyak menyusut, akses ke sistem keuangan global terputus, dan daya beli rumah tangga tergerus.

Tekanan ekonomi tidak berhenti pada angka makro. Pemadaman listrik bergilir dan kekurangan air kronis menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, memperparah rasa ketidakpastian. Gangguan layanan dasar ini memiliki implikasi politik yang signifikan. Kontrak sosial implisit yang selama puluhan tahun bertumpu pada janji stabilitas dan keamanan semakin kehilangan maknanya ketika negara kesulitan menyediakan kebutuhan paling dasar.

Upaya jangka pendek untuk meredam ketidakpuasan, seperti subsidi atau bantuan tunai, menghadapi keterbatasan fiskal. Dengan cadangan devisa yang tertekan dan ruang manuver anggaran yang sempit, kemampuan negara untuk membeli ketenangan sosial menurun. Ini membedakan krisis saat ini dari episode protes sebelumnya dan menjelaskan mengapa respons negara lebih mengandalkan alat koersif.

Bagi pembuat kebijakan di Teheran, implikasinya jelas. Tanpa perbaikan struktural atau keringanan sanksi yang berarti, tekanan ekonomi akan terus menjadi pemicu instabilitas. Namun jalan menuju perbaikan itu dipenuhi dilema strategis yang menyentuh inti identitas dan keamanan negara.

Dilema kebijakan

Untuk mendapatkan keringanan sanksi yang signifikan, Iran perlu kembali ke meja perundingan dengan Washington. Di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump, tuntutan Amerika Serikat mencakup pembatasan ketat program nuklir, penghentian pengembangan rudal balistik, dan pengurangan dukungan terhadap aktor non negara di kawasan. Ketiga elemen ini telah lama menjadi pilar kebijakan luar negeri dan doktrin pertahanan Iran.


Foto: Presiden Masoud Pezeshkian (kedua dari kanan) dan kepala Organisasi Energi Atom Iran (AEOI) Mohammad Eslami (kanan) selama 'Hari Teknologi Nuklir Nasional,' di Teheran, pada 9 April 2025. | Iranian Presidency

Program nuklir, meski kontroversial, pernah menjadi ruang kompromi terbatas. Kesepakatan 2015 menunjukkan bahwa kepemimpinan Iran bersedia mengekang sebagian aktivitas pengayaan dengan imbalan manfaat ekonomi. Namun, tuntutan pembongkaran total infrastruktur nuklir, seperti yang diisyaratkan Trump, secara konsisten ditolak Teheran yang bersikeras bahwa program tersebut bersifat sipil.

Rudal balistik dan jaringan sekutu regional menghadirkan tantangan yang lebih dalam. Keduanya dipandang sebagai inti dari strategi pertahanan maju, yang bertujuan mencegah konflik langsung mencapai wilayah Iran. Konsesi pada aspek ini dipersepsikan sebagai pelemahan keamanan nasional. 

Mohammad Ali Shabani dari Amwaj.media menilai bahwa tidak jelas apakah Iran bersedia menerima pembatasan formal pada ketiga elemen tersebut, terutama di bawah ancaman eskalasi militer.

Kebuntuan ini menciptakan paralisis kebijakan. Menolak bernegosiasi berarti mempertahankan tekanan ekonomi dan risiko isolasi lebih lanjut. Membuat konsesi besar berpotensi menggerus legitimasi internal dan persepsi kekuatan regional. Dalam konteks protes domestik dan ketegangan eksternal, ruang kompromi menjadi semakin sempit.

Bagi elite Iran, dilema ini juga bersifat waktu. Setiap penundaan memperdalam krisis ekonomi dan sosial, tetapi setiap langkah menuju kompromi membawa risiko politik jangka pendek. Ketegangan antara kebutuhan pragmatis dan prinsip ideologis menjadi semakin tajam, tanpa solusi yang jelas.

Tekanan eksternal

Krisis domestik Iran tidak dapat dipisahkan dari lingkungan regional dan global yang berubah cepat. Perang singkat namun intens dengan Israel tahun lalu menandai eskalasi signifikan, termasuk serangan langsung ke wilayah Iran untuk pertama kalinya. Setidaknya ratusan orang tewas selama konflik tersebut, mengguncang persepsi keamanan internal.

Di tingkat regional, jaringan sekutu Iran menghadapi tekanan berat. Hizbullah di Lebanon mengalami kerugian signifikan akibat serangan Israel yang menargetkan persenjataan dan kepemimpinan. 

Aktor non negara di Irak semakin terintegrasi dalam sistem politik lokal dan cenderung lebih berhati-hati. Runtuhnya rezim Bashar al Assad di Suriah menghilangkan salah satu pilar penting pengaruh Iran di Levant.

Menurut Halireza Azizi dari Institut Jerman untuk Urusan Internasional dan Keamanan yang dikutip Al Jazeera, perkembangan ini memicu perdebatan internal di Iran mengenai efektivitas strategi berbasis aktor non negara. 

Argumen yang mengemuka adalah bahwa wilayah Iran justru diserang setelah sekutu regional melemah, bukan sebelumnya. Kesimpulan sementara yang tampak adalah upaya menggandakan jaringan tersebut dengan penyesuaian taktis.

Fokus kini bergeser pada kelompok yang lebih kecil di Irak, jalur alternatif untuk memasok Hizbullah, dan peningkatan ketergantungan pada Houthi di Yaman. Namun efektivitas pendekatan ini masih belum jelas, terutama di tengah ancaman Amerika Serikat. Pemindahan aset militer AS ke Timur Tengah dan retorika keras Trump berfungsi sebagai tekanan tambahan dalam kalkulasi Teheran.

Pada saat yang sama, diplomasi belum sepenuhnya tertutup. Pernyataan Trump di World Economic Forum (WEF) bahwa saluran komunikasi dengan Iran terbuka menunjukkan adanya ruang negosiasi, meski dibayangi sinyal kekuatan militer. Negara-negara Teluk Arab dilaporkan mendorong Washington untuk menahan diri, khawatir eskalasi akan menjerumuskan kawasan ke dalam kekacauan lebih luas.

Krisis legitimasi

Di balik tekanan ekonomi dan eksternal, tantangan paling mendalam bagi Iran mungkin terletak pada legitimasi internal. Selama puluhan tahun, kontrak sosial implisit antara negara dan masyarakat bertumpu pada pertukaran stabilitas dan keamanan dengan pembatasan kebebasan politik dan sosial. Protes berulang dan konflik eksternal telah mengikis dasar kesepakatan ini.

Perang dengan Israel dan gangguan layanan dasar memperdalam keraguan publik terhadap kemampuan negara memenuhi janjinya. Shabani mencatat bahwa penyediaan keamanan kini juga dipertanyakan, bukan hanya kebebasan atau kesejahteraan. Dalam konteks ini, setiap konsesi eksternal yang dirasakan sebagai kelemahan dapat memperparah krisis kepercayaan.

Perubahan struktural juga tengah berlangsung di dalam sistem. Azizi menyoroti pergeseran bertahap dari kepemimpinan klerikal ke dominasi militer, dengan Korps Pengawal Revolusi Islam muncul sebagai aktor ekonomi dan politik paling kuat. Transformasi ini memiliki implikasi jangka panjang terhadap arah negara, terutama menjelang era pasca Khamenei.

Pertanyaan kuncinya bukan apakah perubahan akan terjadi, melainkan bagaimana bentuknya. Apakah tekanan kumulatif akan memicu mobilisasi publik baru yang menuntut perubahan sistemik, atau menghasilkan transformasi terkelola di mana institusi keamanan beradaptasi dan mempertahankan kekuasaan dalam bentuk berbeda. Jawaban atas pertanyaan ini masih terbuka.

Yang jelas, Iran berada di persimpangan jalan. Ketenangan saat ini menyembunyikan dinamika yang belum terselesaikan. Dengan ekonomi yang rapuh, lingkungan regional yang tidak bersahabat, dan legitimasi yang tergerus, pilihan kebijakan semakin terbatas. 

Bagi pembuat kebijakan, pelaku pasar, dan pengamat geopolitik, satu kesimpulan menonjol. Status quo mungkin bertahan untuk sementara, tetapi ia semakin mahal dan semakin sulit dipertahankan.