Iman Rachman, yang menjabat sebagai Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI).


Iman Rachman mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Jumat (30/1), menyusul kejatuhan pasar saham domestik selama dua hari berturut-turut yang menghapus lebih dari US$80 miliar nilai kapitalisasi pasar. Langkah itu diambil setelah MSCI Inc. memperingatkan potensi penurunan status Indonesia terkait persoalan transparansi dan investabilitas pasar.

Pengunduran diri tersebut disampaikan Rachman di Jakarta, di tengah tekanan pasar yang meningkat setelah Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) anjlok tajam pada perdagangan Rabu dan Kamis. Penurunan lebih dari 8% dalam dua hari itu menjadi yang terburuk sejak April, sekaligus memicu penghentian sementara perdagangan (trading halt) selama dua sesi beruntun.

“Saya mengundurkan diri sebagai Direktur Utama Bursa Efek Indonesia. Saya berharap ini adalah yang terbaik untuk pasar modal,” kata Rachman, seperti dikutip dari CNBC Indonesia. Ia menambahkan, “Saya percaya ini adalah tanggung jawab saya sebagai Direktur Utama Bursa Efek Indonesia.”

Peringatan MSCI picu aksi jual

Tekanan jual di pasar saham dipicu oleh pernyataan MSCI yang menyoroti adanya “masalah investabilitas fundamental” di Indonesia. Penyusun indeks global itu memperingatkan bahwa Indonesia berisiko diturunkan statusnya dari pasar berkembang (emerging market) menjadi pasar frontier jika isu tersebut tidak ditangani hingga Mei mendatang.

MSCI menyoroti kekhawatiran investor terkait transparansi struktur kepemilikan saham serta potensi perilaku perdagangan terkoordinasi yang dapat mengganggu pembentukan harga. Dalam pernyataannya, MSCI menyebut telah membekukan pembaruan entri saham Indonesia dalam produk indeksnya sambil berdiskusi dengan otoritas terkait untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

Di sisi lain, Goldman Sachs menurunkan peringkat saham Indonesia menjadi underweight. Bank investasi itu memperingatkan potensi arus keluar dana (outflow) berkisar antara US$2,2 miliar hingga US$7,8 miliar jika Indonesia benar-benar kehilangan status pasar berkembang.

Respons regulator

Merespons gejolak tersebut, otoritas pasar dan regulator bergerak cepat untuk menenangkan investor. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Kamis mengumumkan rencana menggandakan persyaratan free float minimum bagi perusahaan tercatat dari 7,5% menjadi 15%, yang akan mulai berlaku pada Februari.

Selain itu, regulator menyatakan akan menyelidiki afiliasi pemegang saham dengan kepemilikan di bawah 5% guna meningkatkan transparansi pasar. Langkah-langkah ini, menurut otoritas, ditujukan untuk menjawab kekhawatiran yang disampaikan investor global.

Ketua OJK Mahendra Siregar mengatakan komunikasi dengan MSCI berlangsung “positif” dan menyatakan harapan agar isu tersebut dapat diselesaikan pada Maret. 

“Kami melihat bahwa lembaga tersebut masih ingin memasukkan saham emiten Indonesia dalam indeks globalnya,” ujarnya.

Tekanan sentimen fiskal

Gejolak pasar saham juga terjadi di tengah kekhawatiran investor terhadap arah kebijakan fiskal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Penunjukan keponakannya, Thomas Djiwandono, sebagai pejabat di bank sentral pada bulan ini, menyusul pemberhentian Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada 2025, ikut menekan sentimen pelaku pasar.

Dalam periode yang sama, nilai tukar rupiah melemah hingga menyentuh rekor terendah 16.985 per dolar AS pekan lalu. Data bursa menunjukkan investor asing mencatatkan penjualan bersih saham Indonesia sekitar US$645 juta selama dua hari aksi jual.

Paul Dmitriev, analis senior dan co-portfolio manager di Global X ETFs, menilai tekanan tersebut menjadi perhatian serius bagi pembuat kebijakan. “Para pembuat kebijakan ingin memperbaiki ini,” katanya. 

“Pemerintah memiliki segala insentif untuk mengatasi masalah-masalah ini karena arus keluar sistemik akan sangat besar dan dapat berdampak material terhadap pasar.”