Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Shell.


Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan kuota impor bahan bakar minyak (BBM) bagi operator stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) swasta dan menyatakan pasokan BBM telah kembali normal. Namun, di lapangan, ketersediaan BBM beroktan tinggi di sejumlah SPBU swasta masih terbatas.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Laode Sulaeman mengonfirmasi penetapan kuota impor tersebut pada Senin (5/1/2026) saat ditemui di Kantor BPH Migas, Jakarta. Menurut dia, sebagian operator SPBU swasta sudah mulai merealisasikan impor setelah kuota ditetapkan.

“Sudah (mendapatkan kuota). Sudah (mulai impor). Berarti mulai dari sekarang,” ujar Laode.

Laode tidak merinci besaran kuota impor yang diberikan kepada masing-masing operator. Ia menyampaikan tambahan kuota tahun ini berada di kisaran yang sama dengan tahun sebelumnya. Pada 2025, kuota impor BBM untuk SPBU swasta tercatat sekitar 10% lebih tinggi dibandingkan 2024.

Sebelumnya, Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menyatakan pada Jumat (2/1/2026) bahwa pengajuan kuota impor BBM oleh SPBU swasta untuk 2026 telah masuk dan masih dalam proses penyelesaian di Direktorat Jenderal Migas.

Di sisi distribusi, pernyataan pemerintah mengenai normalisasi pasokan belum sepenuhnya sejalan dengan kondisi di lapangan. Berdasarkan pantauan pada situs resmi Shell Indonesia, sejumlah produk BBM beroktan tinggi—Shell Super (RON 92), Shell V-Power (RON 95), dan Shell V-Power Nitro+ (RON 98)—masih belum tersedia di berbagai SPBU.

Kondisi serupa terlihat di jaringan SPBU BP-AKR yang saat ini baru menyediakan BP 92, sementara BP Ultimate (RON 95) belum tersedia. Adapun SPBU Vivo di sejumlah lokasi hanya menawarkan Revvo 92 dan solar, dengan Revvo 95 belum tersedia di jaringan tersebut.

Kelangkaan BBM di SPBU swasta sempat terjadi pada 2025 setelah kuota impor yang ditetapkan pemerintah habis terserap. Pemerintah kemudian menambah kuota impor sebesar 10% dari volume awal, namun tambahan tersebut kembali habis dalam waktu singkat.

Untuk menjaga pasokan, pemerintah mendorong skema business to business (B2B), di mana SPBU swasta menyerap BBM dari Pertamina. Pada akhir 2025, Pertamina tercatat menyalurkan sekitar 430 ribu barel BBM ke SPBU swasta. Rinciannya, 100 ribu barel disalurkan ke BP-AKR, 100 ribu barel ke Vivo, 100 ribu barel ke Shell, dan sisanya dialokasikan untuk BP-AKR pada tahap kedua.

Selain kuota impor BBM, Laode juga menyampaikan rencana penghentian impor solar mulai 2026. Kebijakan ini seiring dengan beroperasinya proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan yang diharapkan menopang kebutuhan solar nasional dari produksi dalam negeri.

“Tahun 2026 ini sesuai yang sudah diumumkan pak Menteri, bahwa solar itu sudah kita tidak impor lagi. Jadi kita mengandalkan produksi dalam negeri setelah beroperasinya RDMP Balikpapan,” kata Laode.