Ilustrasi bendera Jepang dan China. | AP/Andy Wong

China pada 8 Januari merilis laporan yang menuduh Jepang memiliki ambisi senjata nuklir dan dinilai mengancam tatanan internasional pascaperang. Dokumen setebal 29 halaman yang disusun China Arms Control and Disarmament Association bersama China Institute of Nuclear Industry Strategy itu menjadi kritik paling terbuka Beijing terhadap arah kebijakan keamanan Jepang di bawah Perdana Menteri Sanae Takaichi.

Laporan tersebut dipublikasikan di tengah meningkatnya ketegangan politik dan keamanan antara kedua negara. Pemerintah Tiongkok menilai sejumlah pernyataan dan sikap pejabat Jepang menunjukkan kecenderungan merevisi tiga prinsip non-nuklir Jepang, yakni komitmen untuk tidak memiliki, memproduksi, atau mengizinkan senjata nuklir berada di wilayahnya.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Mao Ning menyebut pemerintah Jepang tidak menutup-nutupi ambisi nuklir kelompok sayap kanan. Ia merujuk pada seruan Takaichi dan sejumlah pejabat lain yang mendorong peninjauan ulang prinsip non-nuklir tersebut.

Dokumen itu juga menuding Jepang telah melakukan riset senjata nuklir secara diam-diam, menimbun bahan nuklir sensitif dalam jumlah besar, serta memiliki kapasitas teknis untuk memproduksi plutonium tingkat senjata, sebagaimana dilaporkan Associated Press.

Dalam penjelasannya kepada wartawan, Mao menempatkan isu tersebut sebagai bagian dari kewajiban internasional Jepang. 

“Ambisi nuklir yang membesar dari kekuatan sayap kanan Jepang merupakan sinyal berbahaya dari bangkitnya kembali militerisme di Jepang,” kata Mao, sambil mendesak Tokyo mengklarifikasi posisinya dan mematuhi kewajiban di bawah Perjanjian Non-Proliferasi Senjata Nuklir.

Ketegangan ini berakar dari pernyataan Takaichi pada November lalu yang menyebut militer Jepang dapat merespons jika Tiongkok menggunakan kekerasan terhadap Taiwan. Pernyataan itu memicu reaksi keras Beijing dan memperlebar jarak diplomatik kedua negara.

Sebagai respons lanjutan, Tiongkok pada 6 Januari memberlakukan larangan ekspor barang-barang dual-use yang memiliki kegunaan sipil dan militer kepada pengguna militer Jepang. Sehari setelahnya, Beijing mengumumkan penyelidikan anti-dumping terhadap ekspor Jepang untuk dichlorosilane, bahan kimia yang digunakan dalam industri pembuatan chip.

Menurut Bloomberg, kementerian luar negeri dan pertahanan Tiongkok mengeluarkan pernyataan terkoordinasi yang mengecam apa yang mereka sebut sebagai upaya re-militerisasi oleh Tokyo. Di sisi lain, Wakil Menteri Luar Negeri Jepang Takehiro Funakoshi menyampaikan protes resmi terhadap pembatasan ekspor tersebut, dengan menyebutnya sebagai penyimpangan yang tidak dapat diterima dari praktik internasional. Tuntutan itu ditolak oleh pihak Tiongkok.

Perkembangan terbaru ini mengingatkan pada insiden Desember lalu, ketika seorang pejabat tinggi pemerintah Jepang menyatakan kepada wartawan bahwa Jepang seharusnya memiliki senjata nuklir. Pernyataan tersebut kemudian dibantah oleh pemerintah, yang menegaskan kembali komitmen terhadap tiga prinsip non-nuklir. Meski demikian, partai-partai oposisi Jepang tetap melontarkan kritik keras terhadap pemerintahan Takaichi, yang mereka sebut sebagai pemerintahan Partai Demokrat Liberal paling berbahaya sejak Perang Dunia II.