Ilustrasi militrr Filipina. | ABS-CBN


Australia akan mengalokasikan anggaran dalam anggaran pertahanan 2026 untuk pembangunan infrastruktur pertahanan di lima instalasi militer di Pulau Luzon, Filipina. Pendanaan ini menegaskan langkah lanjutan Canberra dalam mempererat kemitraan keamanan dengan Manila di tengah situasi kawasan yang semakin sensitif, terutama di South China Sea dan sekitar Taiwan.

Departemen Pertahanan Australia menyatakan pekerjaan infrastruktur dijadwalkan mulai berjalan tahun ini. Pemerintah Australia, dalam pernyataan resminya, menyebut telah “mengidentifikasi peluang untuk mengembangkan infrastruktur militer di lima lokasi” di Luzon, pulau terbesar dan terpadat di Filipina. Seluruh proyek tersebut ditegaskan tetap berada di bawah kedaulatan dan kepemilikan Filipina, serta ditujukan untuk memperkuat kemampuan pertahanan teritorial negara itu.

Pengalokasian dana ini ditempatkan dalam konteks penguatan hubungan pertahanan Australia–Filipina yang berlangsung dalam beberapa tahun terakhir. Kedua negara diperkirakan akan merampungkan Perjanjian Kerja Sama Pertahanan baru pada 2026, melanjutkan komitmen yang dibangun dalam Pertemuan Menteri Pertahanan Filipina–Australia kedua di Manila pada Agustus lalu. 

Dalam pertemuan itu, Menteri Pertahanan Australia Richard Marles dan Sekretaris Pertahanan Filipina Gilberto Teodoro Jr. menyepakati pembangunan, penggunaan, peningkatan, dan pemeliharaan infrastruktur pertahanan untuk delapan proyek di lima lokasi militer Filipina, sebagaimana tercantum dalam pernyataan bersama pemerintah Australia.

Kedekatan strategis tersebut juga tercermin dalam aktivitas militer bersama. Pada 2025, Australia menggelar Latihan Alon, latihan militer luar negeri terbesarnya, yang melibatkan sekitar 3.600 personel serta unsur udara dan laut di sejumlah lokasi Filipina, termasuk Pangkalan Udara Clark dan Fort Magsaysay di Luzon. Latihan ini disampaikan sebagai upaya memperkuat interoperabilitas dan kesiapan bersama kedua militer.

Analis senior Australian Strategic Policy Institute (ASPI), Euan Graham, menempatkan Filipina sebagai salah satu mitra pertahanan Australia yang paling selaras secara strategis di Asia Tenggara. Ia mengatakan lingkungan politik di bawah Presiden Ferdinand Marcos Jr. membuka ruang luas bagi kerja sama pertahanan yang lebih dalam. 

“Australia dan Filipina memiliki sikap kebijakan luar negeri yang sangat selaras,” ujar Graham kepada ABC News, seraya menambahkan bahwa keselarasan tersebut dinilainya lebih kuat dibandingkan sejumlah kemitraan Australia lainnya di kawasan.

Penguatan kerja sama ini berlangsung di tengah meningkatnya gesekan antara Filipina dan China di South China Sea. Data Asia Maritime Transparency Initiative menunjukkan kapal penegak hukum Filipina dan China terlibat rata-rata 12,1 interaksi konfrontatif per bulan dalam periode Agustus 2024 hingga Mei 2025. 

Pada pekan yang sama, Manila dan Beijing kembali saling menuding terkait aktivitas kapal dan nelayan di perairan yang disengketakan, dengan Dewan Maritim Nasional Filipina menolak klaim China bahwa Manila melakukan provokasi.

Secara geografis, Filipina berada di jalur yang oleh perencana militer Amerika Serikat disebut sebagai first island chain, rangkaian pulau yang dianggap penting dalam strategi pembendungan pengaruh China di Indo-Pasifik. 

Dokumen Strategi Keamanan Nasional terbaru pemerintahan Donald Trump menekankan pembangunan kapasitas militer mitra-mitra regional di sepanjang jalur tersebut untuk mencegah agresi. Dalam kerangka itu, Graham menilai penguatan kemampuan pertahanan negara mitra dapat mengurangi kebutuhan Australia untuk terlibat langsung dalam konflik berskala lebih besar.

Pada saat yang sama, Filipina mendorong modernisasi militernya sendiri melalui program Horizon 3 senilai sekitar US$35 miliar. Program ini berfokus pada penguatan angkatan laut dan udara, termasuk rencana pengadaan fregat dari HD Hyundai Heavy Industries serta penjajakan pesawat tempur KF-21 buatan Korea Aerospace Industries, sebagaimana dilaporkan Yonhap pada awal Januari.