Petugas imigrasi federal menghadapi pengunjuk rasa di depan Gedung Federal Uskup Hanry Whipple, Kamis 15 Januari 2026, di Minneapolis. | AP PHOTO/ADAM GRAY

Pemerintah Amerika Serikat menempatkan sekitar 1.500 prajurit aktif Angkatan Darat yang berbasis di Alaska dalam status siaga penuh menyusul meluasnya unjuk rasa menentang kebijakan deportasi pemerintahan Presiden Donald Trump. Pasukan tersebut disiapkan untuk kemungkinan pengerahan ke Minnesota, negara bagian yang sejak awal Januari dilanda bentrokan antara warga sipil dan aparat federal.

Status siaga penuh itu diberlakukan pada 18–19 Januari 2026, di tengah eskalasi protes yang dipicu kematian Renee Nicole Good dalam operasi petugas Immigration and Customs Enforcement (ICE) pada 7 Januari. Pentagon menyatakan langkah tersebut diambil sebagai antisipasi apabila situasi keamanan memburuk dan otoritas lokal meminta dukungan tambahan.

Renee Good, 37 tahun, warga negara AS dan ibu tiga anak, tewas setelah ditembak agen ICE saat berada di dalam mobilnya di kawasan South Minneapolis. Department of Homeland Security (DHS) menyebut Good mencoba menabrak petugas, klaim yang kemudian dipertanyakan berdasarkan sejumlah rekaman saksi mata. 

Wali Kota Minneapolis Jacob Frey secara terbuka meragukan narasi tersebut dan menyatakan penjelasan federal tidak sejalan dengan temuan di lapangan.

Insiden itu memicu gelombang protes harian di berbagai titik Minnesota. Ribuan agen federal sebelumnya telah ditempatkan di negara bagian tersebut sebagai bagian dari operasi penegakan imigrasi berskala besar. 

Sejumlah laporan media AS, termasuk CBS News dan Newsweek, mencatat jumlah tahanan ICE secara nasional kini melampaui 73.000 orang, dengan Minnesota menjadi salah satu fokus utama operasi.

Di tengah meningkatnya ketegangan, Presiden Trump melontarkan ancaman akan menerapkan Insurrection Act jika pemerintah negara bagian dinilai gagal memulihkan ketertiban. Undang-undang era abad ke-19 itu memungkinkan pengerahan militer untuk menangani kerusuhan domestik. Meski kemudian menyatakan belum ada alasan mendesak untuk menggunakannya, Trump menegaskan opsi tersebut tetap terbuka.

Wali Kota Frey menilai rencana pengerahan militer aktif berpotensi memperburuk keadaan. Menurut dia, keamanan kota lebih efektif ditangani aparat lokal dan negara bagian. Sikap serupa disampaikan Gubernur Minnesota Tim Walz, yang memilih mengandalkan Garda Nasional negara bagian untuk menjaga ketertiban sekaligus memastikan hak warga menyampaikan pendapat secara damai tetap terlindungi.

Ketegangan kembali meningkat setelah insiden penembakan kedua pada 15 Januari, ketika seorang pria dilaporkan tertembak di bagian kaki oleh agen ICE. DHS menyebut petugas diserang menggunakan sekop salju dan tongkat sapu. Peristiwa itu kembali memicu protes serta tekanan politik dari Washington.

Pemerintah federal kemudian membuka penyelidikan terhadap Walz dan Frey atas dugaan menghalangi penegakan hukum federal. Keduanya menolak tuduhan tersebut dan menyebut langkah itu sebagai bentuk intimidasi politik. 

Pada saat yang sama, seorang hakim federal pada 17 Januari mengeluarkan putusan sementara yang melarang agen ICE menahan atau menggunakan gas air mata terhadap pengunjuk rasa damai.

Situasi di lapangan berdampak pada kehidupan warga. Sejumlah distrik sekolah menawarkan pembelajaran daring, beberapa agenda publik ditunda, dan aktivitas ekonomi di sejumlah kawasan Minneapolis terganggu. 

Hingga kini, Pentagon menegaskan pasukan dari Divisi Lintas Udara ke-11 di Alaska masih berstatus siaga dan belum menerima perintah resmi untuk dikerahkan ke Minnesota.