Pasukan negara anggota NATO di Eropa perkuat militernya di Greenland, menyusul pernyataan Presiden AS Donald Trump untuk menguasai pulau kaya mineral di kawasan Arktik tersebut. | AFP


Greenland, wilayah otonom Denmark, kembali menjadi sorotan geopolitik setelah delapan negara NATO Eropa mengerahkan pasukan ke kawasan Arktik pada Januari 2026. Langkah ini diambil menyusul pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menegaskan niat Washington untuk mengakuisisi pulau terbesar di dunia tersebut, meski ditolak keras oleh Denmark dan pemerintah lokal Greenland.

Mengutip Politico, Pengerahan pasukan dilakukan di sejumlah titik strategis, termasuk ibu kota Nuuk. Negara-negara yang terlibat meliputi Denmark, Jerman, Prancis, Swedia, Norwegia, Finlandia, Belanda, dan Inggris. Pemerintah Denmark menyebut kehadiran militer itu sebagai bagian dari latihan bertajuk Operation Arctic Endurance serta misi pengintaian untuk menjaga keamanan wilayah Arktik.

Di luar konteks latihan, pengerahan ini juga dibaca sebagai sinyal politik bahwa Greenland berada di bawah kedaulatan Denmark dan perlindungan NATO. Kehadiran pasukan Eropa ditempatkan di tengah meningkatnya tensi diplomatik dengan Washington terkait masa depan wilayah tersebut.

Ketegangan menguat setelah Trump kembali menyatakan bahwa akuisisi Greenland merupakan prioritas keamanan nasional AS. Gedung Putih menegaskan kehadiran pasukan Eropa tidak akan mengubah pendirian presiden. Trump bahkan tidak menutup kemungkinan menggunakan “segala cara” untuk memastikan kontrol AS atas wilayah itu.

Dalam sejumlah pernyataan publik, Trump beralasan dominasi AS di Greenland diperlukan untuk menangkal pengaruh Rusia dan China di kawasan Kutub Utara. Ia juga menilai kapasitas pertahanan Denmark belum memadai untuk menghadapi potensi ancaman di Arktik. 

Sejumlah laporan media AS menyebut tim Trump sempat membahas insentif ekonomi, termasuk kemungkinan pembayaran langsung sekitar US$100.000 per warga Greenland, meski rencana tersebut tidak pernah dikonfirmasi secara resmi.

Penolakan datang tegas dari Copenhagen dan Nuuk. Perdana Menteri Greenland, Mute Egede, menegaskan posisi pemerintah lokal. “Greenland bukan untuk dijual dan tidak akan pernah menjadi bagian dari Amerika Serikat,” ujarnya dalam pernyataan resmi yang dikutip Associated Press.

Pemerintah Denmark menilai ancaman penggunaan kekuatan sebagai langkah gegabah yang berisiko merusak stabilitas kawasan. Karena itu, Kopenhagen terus mengintensifkan diplomasi tingkat tinggi dengan Washington guna meredakan ketegangan tanpa mengorbankan kedaulatan wilayahnya.

Respons internasional turut mengemuka. Uni Eropa memperingatkan bahwa penggunaan kekuatan oleh AS terhadap wilayah Denmark akan berdampak langsung pada keberlangsungan NATO. Komisaris Pertahanan UE Andrius Kubilius menyatakan bahwa serangan terhadap sesama anggota aliansi dapat menjadi preseden berbahaya bagi pakta pertahanan Barat.

Rusia dan China juga menanggapi isu Greenland dengan nada kritis. Moskwa menuding narasi ancaman Rusia dan Beijing di Greenland digunakan AS sebagai dalih ekspansi wilayah. Beijing, dalam pernyataan terpisah, menyebut ambisi Trump mengabaikan prinsip kedaulatan internasional dan stabilitas kawasan Arktik.

Di lapangan, AS saat ini menempatkan sekitar 200 personel militernya di Pangkalan Luar Angkasa Pituffik, yang sebelumnya dikenal sebagai Thule Air Base. Denmark mengoperasikan Joint Arctic Command dengan dukungan kapal patroli dan drone.

Dalam beberapa pekan terakhir, sekutu Eropa mulai mengirimkan tim pengintai dan pasukan khusus, sementara Prancis berencana membuka konsulat di Nuuk pada Februari 2026 sebagai bagian dari penguatan kehadiran diplomatiknya.

Dengan pengerahan pasukan yang masih berlangsung serta pernyataan keras dari berbagai pihak, dinamika di Greenland terus bergerak seiring meningkatnya kepentingan strategis kawasan Arktik bagi aktor-aktor global.