Seorang warga negara Tiongkok terluka setelah tembakan artileri militer Thailand menghantam kawasan sipil di Provinsi Battambang, Kamboja, pada Senin (23/12). Serangan yang menghancurkan satu unit rumah itu terjadi di tengah eskalasi konflik perbatasan Thailand–Kamboja yang telah memasuki pekan ketiga, menurut Kementerian Dalam Negeri Kamboja.
Insiden di Battambang berlangsung bersamaan dengan laporan baku tembak di kota perbatasan Poipet. Otoritas Kamboja menyatakan wilayah yang ditembaki pasukan Thailand dihuni warga sipil, termasuk penduduk asing. Thailand, di sisi lain, menuding pasukan Kamboja meluncurkan roket ke wilayahnya pada hari yang sama.
Kementerian Pertahanan Kamboja melaporkan lebih dari 40 kali tembakan artileri Thailand menghantam wilayah Battambang pada Senin pagi. Bangkok membantah tudingan tersebut dan menyebut pasukan Kamboja melakukan serangan roket, memperpanjang siklus saling tuding di tengah meningkatnya kekerasan.
Di tengah eskalasi tersebut, Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul menerima utusan khusus Tiongkok untuk urusan Asia, Deng Xijun, di Bangkok pada Senin. Pertemuan itu membahas situasi keamanan di perbatasan Thailand–Kamboja serta peran Tiongkok sebagai mitra kawasan.
Usai pertemuan, Anutin menyampaikan bahwa Beijing mendorong stabilitas regional, namun tidak menekan Thailand untuk segera menyetujui gencatan senjata.
“Ia menyampaikan niat negara mereka yang ingin melihat perdamaian, dan Thailand memiliki sikap tegas atas persyaratan kami demi perdamaian,” kata Anutin kepada wartawan, sebagaimana dikutip dari Nation Thailand, Jumat (26/12/2025) .
Seruan penghentian kekerasan juga disampaikan Beijing secara terbuka. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Lin Jian, mendesak kedua pihak menahan diri.
"Sebagai sahabat dan tetangga dekat baik Kamboja maupun Thailand, Tiongkok dengan tulus berharap kedua belah pihak akan bertindak demi memelihara perdamaian dan stabilitas di sepanjang perbatasan kedua negara," kata Lin dalam sebuah pengarahan pada hari Senin (22/12).
Upaya diplomasi regional turut berjalan. Pejabat pertahanan Thailand dan Kamboja sepakat menggelar pertemuan pada 24 Desember di Provinsi Chanthaburi, Thailand, untuk membahas pemulihan gencatan senjata. Kesepakatan itu dicapai dalam pertemuan khusus para menteri luar negeri ASEAN di Kuala Lumpur.
Dalam forum tersebut, Menteri Luar Negeri Malaysia Mohamad Hasan, selaku tuan rumah, meminta kedua negara menahan diri secara maksimal guna mencegah meluasnya dampak konflik terhadap kawasan. ASEAN menilai eskalasi militer di perbatasan berpotensi mengganggu stabilitas regional dan arus kemanusiaan lintas negara.
Namun, Bangkok memberi sinyal bahwa pembicaraan belum tentu menghasilkan terobosan cepat. Menteri Luar Negeri Thailand Sihasak Phuangketkeow mengatakan pemulihan gencatan senjata tidak cukup dilakukan melalui deklarasi politik semata.
“Posisi kami adalah gencatan senjata tidak datang dengan sebuah pengumuman, tetapi harus terwujud melalui tindakan,” ujarnya, dilansir CNA.
Sejak kembali pecah pada 7 Desember, bentrokan bersenjata di sepanjang perbatasan telah menewaskan sedikitnya 23 orang di Thailand dan 20 orang di Kamboja, berdasarkan data pejabat setempat. Konflik tersebut juga memicu gelombang pengungsian besar, dengan lebih dari 900.000 warga meninggalkan rumah mereka di kedua sisi perbatasan.
Sengketa Thailand–Kamboja berakar pada perbedaan penafsiran demarkasi perbatasan sepanjang sekitar 800 kilometer yang ditetapkan pada era kolonial. Sejumlah situs bersejarah, termasuk reruntuhan candi di wilayah perbatasan, kerap menjadi titik perselisihan yang memicu ketegangan militer.
Sebelumnya, kedua negara sempat menyepakati gencatan senjata pada Oktober yang dimediasi Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Kesepakatan tersebut runtuh sebulan kemudian setelah seorang tentara Thailand terluka akibat ledakan ranjau darat di area sengketa.

0Komentar