Donald Trump, Presiden Amerika Serikat. | Gage Skidmore via Wikimedia Commons

Presiden Venezuela Nicolás Maduro disebut kehabisan opsi politik setelah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menolak sejumlah permintaan yang diajukannya dalam percakapan telepon pada 21 November 2025. Informasi tersebut disampaikan empat sumber yang mengetahui langsung isi pembicaraan kedua pemimpin, seperti dilaporkan Reuters pada Selasa (2/12/2025).

Menurut para sumber, Maduro menyebutkan kesediaannya mundur dari jabatan dan meninggalkan Venezuela asalkan mendapatkan jaminan keamanan dari AS. 

Permintaan itu mencakup amnesti hukum penuh bagi dirinya dan keluarga, pencabutan seluruh sanksi AS, serta penghentian kasus penting yang tengah diproses Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court / ICC). Dua sumber lainnya menjelaskan Maduro juga meminta Wakil Presiden Venezuela, Delcy Rodríguez, ditunjuk sebagai pemimpin sementara hingga pemilu baru digelar.

Trump pada Minggu (30/11) mengakui bahwa percakapan telepon tersebut memang terjadi, namun ia tidak merinci isi pembahasannya. 

Dalam laporan yang sama, Reuters menyebut Trump menolak sebagian besar permintaan Maduro dan justru memberikan tenggat sekitar satu minggu agar Maduro meninggalkan Venezuela menuju negara pilihannya bersama keluarga. Tenggat itu telah berlalu tanpa indikasi pergerakan dari pihak Maduro.

Tekanan Washington terhadap Caracas sebelumnya juga meningkat. Dalam laporan terpisah, Reuters menyebutkan pemerintahan Trump menutup ruang udara Venezuela dan menaikkan imbalan atas informasi yang dapat mengarah pada penangkapan Maduro. 

Otoritas AS menilai Maduro dan sejumlah pejabat senior terlibat dalam kelompok Cartel of the Suns, yang oleh Washington diklasifikasikan sebagai organisasi teroris.

Di sisi lain, Caracas merespons dengan memperkuat konsolidasi politik internal. Pada 1 Desember 2025, Maduro dalam sebuah acara publik menyatakan “kesetiaan mutlak” kepada rakyat Venezuela. Pada hari yang sama, Majelis Nasional Venezuela menangguhkan sesi luar biasa yang rencananya membahas penyelidikan serangan AS terhadap kapal-kapal yang dituduh terlibat penyelundupan narkoba.

Hingga kini belum ada pernyataan resmi dari pemerintah Venezuela mengenai laporan penolakan AS atas permintaan amnesti maupun soal tenggat waktu yang disebutkan diberikan Trump. Sementara Gedung Putih hanya mengonfirmasi bahwa percakapan telepon terjadi, tanpa menjelaskan detail isi diskusinya.