Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. | Partai Gerindra

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto kecewa terhadap penyelewengan anggaran transfer ke daerah (TKD), yang menjadi alasan utama pemangkasan dana dalam APBN 2026. Hal itu disampaikan Purbaya dalam Dialog Interaktif Siasat Fiskal demi Daerah Berdaya di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (11/12/2025).

Purbaya menjelaskan pemangkasan tersebut berkaitan dengan maraknya pembelanjaan daerah yang dinilai tidak tepat sasaran. Karena itu, alokasi TKD 2026 ditetapkan sebesar Rp 649,99 triliun, turun signifikan dari Rp 919,87 triliun pada APBN 2025.

Sebagai latar, Purbaya yang mulai menjabat pada 8 September 2025 mengaku sempat tidak memahami alasan pemotongan tajam tersebut. Ia bahkan mengusulkan penambahan Rp 43 triliun dari konsep awal Rp 650 triliun sebelum mengetahui penyebabnya.

Di hadapan anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, Purbaya menyampaikan bahwa presiden menyoroti serius tingkat kebocoran anggaran di sejumlah pemerintah daerah. Menurut dia, pemotongan ini merupakan langkah korektif sampai ada pembenahan tata kelola.

“Rupanya, beliau agak kecewa dengan belanja daerah yang diselewengkan,” ujar Purbaya, merujuk pada informasi yang ia terima dari presiden. 

Ia menambahkan upaya untuk menaikkan kembali anggaran TKD akan sulit dipenuhi tanpa perubahan signifikan di tingkat daerah.

Purbaya meminta pemda memperbaiki pola belanja mulai triwulan IV-2025 hingga triwulan I-2026. Ia menegaskan pemerintah pusat memiliki ruang fiskal untuk menormalisasi alokasi TKD apabila kinerja daerah menunjukkan perbaikan disiplin. 

“Nanti kalau bagus, saya yakin triwulan ke-2 tahun depan akan jauh lebih banyak di sana,” jelasnya.

Selain aspek tata kelola, Purbaya juga menyinggung peran DPRD sebagai pengawas anggaran. Ia meminta legislator daerah membantu memastikan penggunaan TKD sesuai aturan dan mendorong investasi berjalan lebih kondusif. Ia memberi contoh kebiasaan sebagian daerah yang meminta keuntungan di awal ketika investor datang. 

“Jangan minta uang depan. Biar mereka tumbuh, nanti profitnya bagi-bagi,” tuturnya.

Menurut Purbaya, perbaikan menyeluruh pada pembelanjaan daerah menjadi syarat utama agar pemerintah pusat kembali meninjau anggaran TKD melalui revisi APBN pada kuartal II-2026.