Prasetyo Hadi, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) sekaligus Juru Bicara Presiden.

Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menambah alat pendukung operasi modifikasi cuaca untuk memperkuat mitigasi bencana, terutama menghadapi potensi peningkatan curah hujan pada periode Desember 2025 hingga Januari 2026. Arahan tersebut disampaikan melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (29/12/2025).

Instruksi Presiden diberikan di tengah meningkatnya risiko bencana hidrometeorologi pada akhir tahun, seiring karakter musim hujan yang umumnya memuncak pada Desember–Januari. Pemerintah menilai kesiapan perangkat dan perencanaan operasi cuaca perlu diperkuat agar langkah mitigasi dapat dilakukan lebih dini.

“BMKG juga terus menerus melakukan modifikasi cuaca, termasuk Bapak Presiden juga meminta untuk penambahan alat untuk bisa kita melakukan modifikasi cuaca,” kata Prasetyo saat menyampaikan keterangan pers, seperti dikutip Antara, Selasa (30/12/2025).

Prasetyo menjelaskan, luasnya wilayah Indonesia dengan karakter geografis yang beragam menuntut kapasitas mitigasi yang memadai. Pengalaman bencana banjir dan longsor di sejumlah wilayah Sumatera dalam beberapa waktu terakhir menjadi perhatian pemerintah dalam memperkuat langkah antisipasi.

Selain penambahan alat, pemerintah juga menekankan pentingnya perencanaan operasi modifikasi cuaca yang lebih matang dan disusun sedini mungkin. Penguatan dinilai tidak hanya menyangkut jumlah perangkat, tetapi juga kesiapan teknis serta skema operasi yang berbasis evaluasi bencana sebelumnya.

“Termasuk perangkat-perangkat untuk adanya operasi cuaca ini juga perlu diperkuat dan dibuat perencanaan sematang mungkin, sedini mungkin,” ujar Prasetyo.

BMKG juga diminta terus memantau perkembangan iklim dan cuaca secara berkelanjutan, khususnya menjelang pergantian tahun. Berdasarkan prakiraan BMKG, sejumlah wilayah seperti Jakarta, Banten, dan Jawa Barat berpotensi mengalami hujan lebat hingga sangat lebat hingga awal Januari 2026, kondisi yang kerap meningkatkan risiko banjir dan longsor.

Untuk memastikan respons di daerah berjalan cepat, pemerintah meminta BMKG berkoordinasi secara konsisten dengan Kementerian Dalam Negeri. Koordinasi ini diarahkan agar pemerintah daerah di wilayah rawan bencana dapat segera mengambil langkah antisipatif sesuai pembaruan informasi cuaca.

“Kami minta untuk melakukan upaya mitigasi-mitigasi berkoordinasi terus menerus dengan Kementerian Dalam Negeri supaya daerah-daerah yang memang rawan bencana untuk bisa segera melakukan langkah-langkah antisipatif,” tutur Prasetyo.

Hingga saat ini, pemerintah belum mengungkapkan besaran anggaran khusus yang disiapkan untuk penambahan alat modifikasi cuaca BMKG. Informasi yang disampaikan dalam konferensi pers masih sebatas arahan kebijakan tanpa rincian pendanaan.

Secara umum, anggaran BMKG pada 2025 sempat mengalami penyesuaian sebelum dialokasikan kembali untuk penguatan sistem peringatan dini dan layanan kebencanaan. 

Untuk 2026, pagu anggaran BMKG tercatat meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, dengan fokus pada pemeliharaan serta pengembangan layanan informasi cuaca dan iklim.

Di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, BMKG juga membuka peluang pendanaan alternatif guna menutup keterbatasan fiskal. Skema Public Private Engagement mulai didorong untuk pengadaan radar cuaca dan perangkat pendukung lainnya, khususnya di wilayah yang belum terjangkau stasiun BMKG.

Selain itu, opsi pendanaan non-APBN lain yang pernah dibahas meliputi kerja sama internasional, hibah lembaga global seperti Green Climate Fund dan Global Environment Facility, hingga skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk mendukung upaya adaptasi perubahan iklim, termasuk operasi modifikasi cuaca.