Sanae Takaichi, Perdana Menteri Perempuan Pertama Jepang. | Instagram @kantei


Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi menuai tekanan politik dan diplomatik setelah menyatakan bahwa Jepang dapat merespons secara militer jika China menyerang Taiwan. Pernyataan tersebut memicu kecaman dari Beijing dan kritik di dalam negeri, terutama karena disampaikan di tengah meningkatnya ketegangan keamanan di kawasan.

Kecaman paling keras datang dari China. Menteri Luar Negeri China Wang Yi, dalam pidato diplomatik akhir tahun pada Selasa (30/12/2025), menegaskan kembali komitmen Beijing terhadap “reunifikasi lengkap” dengan Taiwan. Ia menuding adanya provokasi dari faksi pro-kemerdekaan di Taiwan serta transaksi senjata skala besar oleh Amerika Serikat sebagai faktor yang memperkeruh situasi.

Dalam pernyataannya, Wang secara langsung menyinggung Jepang. Ia menilai kepemimpinan Tokyo telah “secara terbuka menantang integritas teritorial China, hasil-hasil sejarah Perang Dunia II, dan tatanan global pascaperang,” seraya memperingatkan agar China tetap waspada terhadap kebangkitan kembali militerisme Jepang.

Pernyataan tersebut disampaikan bertepatan dengan hari kedua latihan militer China bertajuk Justice Mission 2025 di sekitar Taiwan. Latihan ini melibatkan unit darat, laut, udara, hingga pasukan roket, termasuk simulasi tembak langsung dan skenario blokade pelabuhan-pelabuhan kunci. Beijing menyebut manuver tersebut sebagai peringatan terhadap campur tangan pihak eksternal.

Latihan itu dinilai berkaitan dengan dua peristiwa sebelumnya. Pertama, pernyataan Takaichi pada 7 November yang membuka kemungkinan keterlibatan militer Jepang dalam konflik Taiwan. Kedua, pengumuman AS pada 18 Desember mengenai paket penjualan senjata senilai US$11,1 miliar untuk Taiwan, yang disebut sebagai yang terbesar dalam sejarah.

Di dalam negeri Jepang, kritik terhadap Takaichi juga menguat. Profesor hukum konstitusi Masahiko Shimizu dari Universitas Sains Olahraga Nippon menilai pernyataan tersebut bermasalah secara hukum dan berpotensi melanggar komitmen internasional Jepang. Ia menyebut pencabutan pernyataan atau pengunduran diri sebagai opsi yang semestinya dipertimbangkan.

“Pernyataan Takaichi melanggar baik Undang-Undang untuk Perdamaian dan Keamanan maupun Piagam PBB, sehingga menimbulkan masalah serius,” kata Shimizu, dilansir Kyodo News. “Dia juga menyangkal Pernyataan Bersama Sino-Jepang 1972, mengabaikan hukum, dan memperlihatkan ketidaktahuannya sendiri, menjadikannya faktor destabilisasi di Asia Timur.”

Tekanan serupa muncul dari kalangan akademisi dan mantan pejabat. Pada 9 Desember, sejumlah sarjana Jepang dan mantan diplomat menggelar konferensi pers yang menuntut Takaichi menarik ucapannya. Mantan diplomat Kazuhiko Togo memperingatkan bahwa pernyataan tersebut berisiko mendorong hubungan Jepang–China ke situasi yang sangat sulit.

Meski demikian, Takaichi belum sepenuhnya mencabut pernyataannya. Pada 16 Desember, ia hanya menyatakan akan lebih berhati-hati dalam menjawab pertanyaan di parlemen Jepang tanpa mengoreksi substansi ucapannya sebelumnya.

Perdebatan ini juga bersinggungan dengan arah kebijakan pertahanan Jepang. Shimizu menyoroti langkah pemerintah yang secara bertahap melonggarkan pembatasan pascaperang, termasuk prinsip pertahanan eksklusif, Tiga Prinsip Non-Nuklir, serta batas belanja militer.

Kabinet Jepang pada 25 Desember menyetujui anggaran pertahanan rekor lebih dari US$58 miliar untuk tahun fiskal 2026. Ini menjadi tahun keempat berturut-turut kenaikan anggaran, seiring target Tokyo mencapai 2 persen dari produk domestik bruto untuk belanja militer.

Menurut Shimizu, peningkatan belanja tersebut berdampak langsung pada alokasi anggaran lain. Ia menilai penguatan militer telah menekan pendanaan sektor kesejahteraan sosial, dan menegaskan bahwa dana publik seharusnya diprioritaskan untuk pendidikan dan perlindungan sosial.