Petugas PLN tengah melakukan pemeliharaan jaringan transmisi Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kiloVolt (kV). | PLN


Pemerintah memastikan pasokan bahan bakar minyak (BBM), elpiji, listrik, dan pangan berada dalam kondisi aman menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru). Kepastian tersebut disampaikan oleh sejumlah menteri dan pimpinan badan usaha milik negara (BUMN) pada Jumat (19/12/2025), seiring langkah antisipatif menghadapi potensi lonjakan kebutuhan masyarakat selama masa libur panjang.

Penegasan itu disampaikan di Jakarta serta sejumlah lokasi peninjauan lapangan, termasuk fasilitas energi dan logistik nasional. Pemerintah menilai kesiapan pasokan perlu ditegaskan lebih awal mengingat tingginya mobilitas masyarakat, peningkatan konsumsi energi, serta potensi gangguan distribusi akibat faktor cuaca dan bencana alam di beberapa wilayah.

Dari sektor energi, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan ketersediaan BBM, LPG, dan listrik tetap terkendali meski sebagian wilayah Sumatra terdampak bencana. Pemerintah bersama BUMN energi telah menyiapkan skema pengamanan pasokan agar layanan publik tetap berjalan selama periode Nataru.

Penegasan serupa disampaikan Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung saat meninjau Fuel Pertamina Cikampek di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Ia menyebut pasokan energi primer, mulai dari BBM, batu bara, hingga gas, berada pada level aman dengan rata-rata ketahanan suplai sekitar 17 hingga 20 hari, yang dinilai cukup untuk merespons peningkatan permintaan akhir tahun.

PT Pertamina (Persero) melaporkan cadangan BBM nasional dalam kondisi relatif solid. Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri mengatakan ketahanan stok BBM nasional saat ini mencapai hingga 24 hari, atau sekitar enam hari di atas batas minimal operasional 18 hari. Cadangan tersebut akan dijaga tidak hanya selama Natal dan Tahun Baru, tetapi juga berlanjut hingga hari besar keagamaan berikutnya, termasuk Idul Fitri pada Maret 2026.

Di sektor ketenagalistrikan, PT PLN (Persero) menyiagakan kapasitas pasokan listrik sebesar 53,9 gigawatt (GW) dengan proyeksi beban puncak 46,8 GW. Dengan demikian, terdapat cadangan daya sekitar 7,1 GW atau setara 15,2% dari kebutuhan puncak selama periode Nataru.

Untuk menjaga keandalan pasokan, PLN menyiagakan sekitar 69.000 personel di seluruh wilayah operasi. Perusahaan juga memastikan kesiapan infrastruktur kendaraan listrik dengan mengoperasikan 1.515 Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di berbagai titik strategis, terutama di jalur mudik dan destinasi wisata.

Selain energi, pemerintah menyoroti kesiapan sektor pangan yang kerap menjadi perhatian saat periode libur panjang. Menteri Pertanian yang juga menjabat Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman menyatakan stok pangan nasional dalam kondisi melimpah dan telah disiapkan untuk menjaga ketersediaan serta stabilitas harga selama Nataru.

Perum Bulog melaporkan cadangan beras nasional mencapai sekitar 3,8 juta ton yang tersebar di seluruh Indonesia. Jumlah tersebut dinilai lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga melewati Natal dan Tahun Baru. Data ini sejalan dengan laporan pemerintah daerah, termasuk Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta yang mencatat stok beras sekitar 303.000 ton, dengan kebutuhan bulanan sekitar 78.000 ton.

Dalam pengendalian harga, pemerintah menegaskan pengawasan terhadap pelaku usaha akan diperketat. Andi Amran menyampaikan peringatan agar komoditas pangan tidak dijual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan, sebagaimana disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Stabilitas Pangan di Jakarta pada Kamis (18/12/2025).

Ia menegaskan ketersediaan stok yang melimpah tidak dapat dijadikan alasan untuk menaikkan harga, dan pemerintah akan bertindak jika ditemukan praktik penjualan di atas ketentuan, terutama pada komoditas strategis yang berdampak langsung pada daya beli masyarakat.

Kementerian Perdagangan juga menyiapkan sejumlah strategi untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga barang kebutuhan pokok selama periode Natal hingga Lebaran 2026, termasuk penguatan distribusi, pemantauan harga secara berkala, serta koordinasi dengan pemerintah daerah dan pelaku usaha.

Sementara itu, Bapanas memastikan distribusi pangan menjangkau wilayah terluar dan kepulauan melalui skema Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP). Skema ini mencakup pengiriman ke daerah kepulauan seperti Kabupaten Kepulauan Sangihe, Talaud, dan Sitaro di Sulawesi Utara, guna mencegah disparitas harga dan kelangkaan pasokan di wilayah dengan tantangan logistik lebih besar.