Pemandangan udara memperlihatkan area perkebunan kelapa sawit yang terendam banjir di kawasan pegunungan Sumatra, Aceh, setelah deforestasi meluas. | EPA


Pemerintah Indonesia menangguhkan operasi tiga perusahaan di Sumatra pada Jumat (6/12) sore untuk membuka jalan bagi audit lingkungan terkait dugaan kontribusi aktivitas pembukaan lahan terhadap banjir dan tanah longsor yang menewaskan lebih dari 800 orang di pulau tersebut. 

Kebijakan ini diumumkan oleh Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq setelah rangkaian inspeksi udara dan darat di Daerah Aliran Sungai Batang Toru dan Garoga.

Kementerian Lingkungan Hidup menghentikan sementara kegiatan PT Agincourt Resources yang mengoperasikan tambang emas Martabe, perusahaan perkebunan negara PT Perkebunan Nusantara III, serta pengembang proyek hydropower PT North Sumatera Hydro Energy. Ketiga perusahaan dijadwalkan hadir dalam pemeriksaan resmi di Jakarta pada 8 Desember.

Dalam keterangan tertulisnya, Hanif menyebut pemerintah tidak menutup peluang proses pidana jika audit menemukan pelanggaran yang memperburuk dampak bencana. Ia menjelaskan bahwa keputusan penangguhan dipicu oleh indikasi aktivitas pembukaan lahan di kawasan hulu yang dinilai perlu diverifikasi secara menyeluruh.

Penelusuran pemerintah atas penyebab banjir besar ini tidak hanya berhenti pada tiga perusahaan tersebut. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan kepada Komisi IV DPR bahwa penyelidikan lebih luas tengah berlangsung terhadap 12 perusahaan lain yang diduga melakukan pembalakan liar di wilayah terdampak. 

Ia menambahkan, kementeriannya berencana mencabut sekitar 20 izin penggunaan kawasan hutan seluas total 750 hektare, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

Di sisi lain, kemarahan publik meningkat setelah beredar gambar kayu gelondongan yang tersapu ke hilir selama banjir. Sejumlah kelompok lingkungan menilai deforestasi memperparah kerentanan wilayah, sementara data Nusantara Atlas menunjukkan Sumatra kehilangan sekitar 4,4 juta hektare hutan sejak 2001.

Bencana hidrometeorologi yang dipicu Siklon Senyar pada 22–25 November menyebabkan lebih dari 880.000 warga mengungsi dan berdampak pada lebih dari 3 juta orang di Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyebut sekitar 500 orang masih hilang hingga kini.

PT Agincourt Resources menyatakan mendukung sepenuhnya evaluasi pemerintah dan siap menyerahkan seluruh dokumen yang diperlukan. Perusahaan tersebut sebelumnya membantah bahwa operasi tambang Martabe memiliki kaitan langsung dengan banjir.