Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan angkat bicara mengenai polemik Bandara Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) yang mencuat dalam beberapa pekan terakhir.
Dalam keterangan resmi pada Senin, 1 Desember 2025, Luhut menyebut izin pembangunan bandara tersebut diberikan saat ia memimpin rapat lintas instansi sebagai bagian dari strategi hilirisasi nikel nasional. Fasilitas itu, menurutnya, lazim diberikan kepada investor besar selama tidak melanggar aturan nasional.
Pernyataan itu muncul setelah Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menemukan bandara IMIP beroperasi tanpa kehadiran petugas negara seperti Bea Cukai dan Imigrasi saat kunjungan ke Morowali pada 19–20 November 2025.
Temuan tersebut ia sebut sebagai “anomali” dan menegaskan tidak boleh ada “republik di dalam republik”, seperti diberitakan sejumlah media nasional. Pemeriksaan itu kemudian memicu sorotan publik terhadap status dan legalitas bandara yang beroperasi di dalam kawasan industri tersebut.
Kementerian Perhubungan telah mencabut status internasional Bandara IMIP melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 55 Tahun 2025 yang ditandatangani Menteri Dudy Purwagandhi pada 13 Oktober 2025. Luhut menegaskan dirinya tidak pernah memberikan izin bandara di Morowali maupun Weda Bay sebagai bandara internasional.
“Bandara khusus ini untuk melayani penerbangan domestik dan memang tidak memerlukan bea cukai atau imigrasi sesuai aturan perundang-undangan,” ujar Luhut dalam pernyataannya.
Ia menjelaskan bahwa pembangunan bandara tersebut berbarengan dengan percepatan hilirisasi nikel yang mulai dirintis sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan dilanjutkan di masa Presiden Joko Widodo.
Kebijakan penghentian ekspor nickel ore mendorong industri beralih memproduksi komoditas bernilai tambah seperti stainless steel, precursor, dan cathode.
Menurut Luhut, ekspor produk hilir nikel yang sebelumnya hanya sekitar US$1,2 miliar per tahun kini telah menyentuh US$34 miliar pada tahun lalu dan diperkirakan naik ke kisaran US$36–US$38 miliar tahun ini.
“Total investasi sektor hilirisasi sudah mencapai US$71 miliar, dan Morowali sendiri lebih dari US$20 miliar. Lapangan kerja yang tercipta lebih dari 100 ribu orang,” kata Luhut.
Ia menambahkan bahwa setelah meninjau kesiapan berbagai negara soal teknologi dan pasar, hanya China yang dinilai siap memenuhi kebutuhan Indonesia saat itu. Atas dasar itu, ia mengatakan mendapatkan persetujuan Presiden Joko Widodo untuk bertemu Perdana Menteri Li Qiang demi membahas dukungan investasi tersebut.
Menanggapi kritik yang menyebut keberadaan bandara dan fasilitas tertentu sebagai bentuk “negara dalam negara”, Luhut menjelaskan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Wang Yi, yang ditunjuk Presiden Xi Jinping, untuk memastikan operasi kawasan industri berjalan sesuai standar dan tidak ada pelanggaran hukum.
Ia menyebut sejak 2021 telah meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menindak perusahaan asal China yang belum memenuhi standar lingkungan.
Sejauh ini, pemeriksaan terhadap bandara IMIP masih berlangsung di lingkungan Kementerian Perhubungan, sementara klarifikasi dari berbagai kementerian terus dikumpulkan untuk memastikan operasional bandara tersebut sesuai ketentuan.

0Komentar