Pemandangan PLTN Fukushima No. 1 di Prefektur Fukushima, Jepang, tahun 2021. Operator PLTN itu, TEPCO, akan melanjutkan operasi untuk membuang sampel material radioaktif pekan depan. (Foto: Wikimedia Commons/資源エネルギー庁, CC BY-SA 4.0)


Majelis Prefektur Niigata menyatakan siap mendukung dimulainya kembali pembangkit listrik tenaga nuklir Kashiwazaki-Kariwa, menghapus hambatan politik terakhir bagi fasilitas nuklir terbesar di dunia itu untuk kembali beroperasi hampir 15 tahun setelah bencana Fukushima 2011.

Dukungan tersebut diberikan terhadap rencana Tokyo Electric Power Company Holdings Inc. (TEPCO) dan pemerintah pusat Jepang untuk mengaktifkan kembali reaktor No. 6 dan No. 7 di kompleks Kashiwazaki-Kariwa, yang terletak di pesisir Laut Jepang, Prefektur Niigata. 

Pemungutan suara kepercayaan terhadap Gubernur Niigata Hideyo Hanazumi dijadwalkan berlangsung pada 22 Desember dan diperkirakan lolos, sekaligus menuntaskan proses persetujuan di tingkat lokal.

Seperti dilaporkan Kyodo News, langkah ini menjadi bagian dari strategi Tokyo memperkuat pasokan energi nasional di tengah lonjakan permintaan listrik, tingginya biaya impor bahan bakar fosil, serta target penurunan emisi karbon. Pemerintah Jepang menilai restart reaktor nuklir sebagai opsi paling realistis dalam jangka menengah untuk menjaga stabilitas pasokan listrik, khususnya di wilayah timur Jepang.

Hanazumi sebelumnya telah menyatakan persetujuan formal pada November lalu setelah melalui pembahasan panjang dengan pemerintah pusat dan regulator. 

Ia menyebut tenaga nuklir “sangat penting” untuk menopang pasokan listrik yang rapuh di Jepang timur sekaligus mengurangi kesenjangan harga listrik dengan wilayah barat.

Persetujuan gubernur tersebut didasarkan pada hasil peninjauan keselamatan bertahun-tahun oleh Nuclear Regulation Authority (NRA). Otoritas ini telah memberikan izin keselamatan untuk dua reaktor air mendidih canggih di Kashiwazaki-Kariwa sejak 2017. Pada 2023, NRA juga mencabut larangan operasional terhadap TEPCO yang sebelumnya diberlakukan akibat kelalaian sistem keamanan di lokasi pembangkit.

Secara prosedural, persetujuan politik baru efektif setelah majelis prefektur menyatakan dukungan melalui pemungutan suara kepercayaan. Jika disahkan, Hanazumi akan menyampaikan pemberitahuan resmi kepada pemerintah pusat, membuka jalan bagi TEPCO untuk melanjutkan tahapan operasional. 

Perusahaan menargetkan setidaknya satu reaktor dapat kembali beroperasi pada Januari 2026, sebagaimana dikutip Reuters dari analis industri dan kelompok advokasi energi.

Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi, yang mulai menjabat pada musim gugur tahun ini, secara terbuka mendukung kebijakan percepatan restart nuklir. Pemerintahannya memandang energi nuklir sebagai elemen kunci untuk memperkuat keamanan energi dan menekan biaya impor bahan bakar, yang saat ini masih menyuplai sekitar 60%–70% kebutuhan listrik nasional.

Berdasarkan Rencana Energi Dasar terbaru, Jepang menargetkan tenaga nuklir menyumbang sekitar 20% dari bauran listrik nasional pada tahun fiskal 2040, naik dari level di bawah 10% saat ini, sebagaimana dilaporkan Reuters. Target tersebut berjalan paralel dengan ambisi memperluas porsi energi terbarukan hingga 40%–50% pada periode yang sama.

Di tingkat lokal, dukungan publik di Prefektur Niigata masih terbelah. Survei yang dilakukan pemerintah prefektur pada musim gugur menunjukkan sekitar 60% responden menilai kondisi untuk memulai kembali pembangkit belum terpenuhi. Hampir 70% responden menyatakan masih meragukan kemampuan TEPCO dalam mengoperasikan fasilitas nuklir secara aman.

Jajak pendapat lain yang dirujuk otoritas setempat menunjukkan opini masyarakat hampir berimbang, dengan sekitar setengah responden mendukung restart dan sedikit di bawah setengah menentang. Kekhawatiran utama tetap berkisar pada isu keselamatan dan rekam jejak TEPCO pasca-bencana Fukushima Daiichi, yang mengalami tiga kali meltdown setelah gempa bumi dan tsunami pada Maret 2011.

Penolakan tersebut terlihat dalam aksi protes warga di luar gedung majelis prefektur. Sejumlah pengunjuk rasa merupakan penyintas dan pengungsi Fukushima yang kini menetap di Niigata. Salah satunya Ayako Oga, petani sekaligus aktivis anti-nuklir, menyatakan setiap kabar tentang rencana restart mengingatkannya kembali pada trauma kecelakaan nuklir. Ia menilai keputusan ini bukan sekadar soal pasokan listrik, melainkan soal kepercayaan publik terhadap janji keselamatan.

Menanggapi kekhawatiran tersebut, Hanazumi menyebut persetujuan yang ia berikan sebagai keputusan sulit namun perlu. Ia menegaskan risiko tidak pernah bisa dihilangkan sepenuhnya, tetapi kebijakan publik juga tidak dapat hanya didasarkan pada kekhawatiran tanpa dasar teknis yang jelas, sebagaimana dikutip Reuters.

Sebagai bagian dari persetujuan, Hanazumi mengajukan tujuh tuntutan kepada pemerintah pusat. Di antaranya penjelasan publik yang lebih transparan terkait langkah keselamatan, perbaikan dan pengujian rute evakuasi, pengawasan lebih ketat terhadap kinerja TEPCO, serta evaluasi ulang skema subsidi bagi komunitas tuan rumah pembangkit.

TEPCO, dalam pernyataan resminya, menyatakan komitmen untuk berinvestasi sekitar 100 miliar yen di Prefektur Niigata selama satu dekade ke depan. Dana tersebut ditujukan untuk mendukung pembangunan regional dan memulihkan kepercayaan masyarakat. Perusahaan juga menegaskan tidak akan mengulangi kesalahan yang berujung pada kecelakaan Fukushima Daiichi.

Dari sisi dampak energi, Kementerian Ekonomi, Perdagangan, dan Industri Jepang memperkirakan pengoperasian kembali satu reaktor di Kashiwazaki-Kariwa dapat meningkatkan pasokan listrik wilayah Tokyo sekitar 2%. 

Tambahan pasokan ini dinilai penting di tengah proyeksi kenaikan permintaan listrik akibat ekspansi pusat data kecerdasan buatan dan pabrik semikonduktor dalam beberapa tahun ke depan.

Kompleks Kashiwazaki-Kariwa memiliki tujuh reaktor dengan kapasitas gabungan lebih dari 8 gigawatt, menjadikannya pembangkit listrik tenaga nuklir terbesar di dunia berdasarkan kapasitas bersih. Sebagian besar reaktor tersebut tidak beroperasi sejak 2012, ketika Jepang memperketat standar keselamatan dan menghentikan hampir seluruh armada nuklirnya pasca-Fukushima.

Secara nasional, 14 dari 33 reaktor yang dinilai layak operasi telah kembali berproduksi. Pemerintah Jepang menyatakan akan “memaksimalkan penggunaan” tenaga nuklir sebagai bagian dari strategi transisi energi, sembari tetap memperluas pembangkit berbasis energi terbarukan.