rudal balistik antarbenua (ICBM) China, Dongfeng-41 (DF-41), yang dipamerkan dalam parade militer. | Militarythreats-PLA


Pendapatan sejumlah perusahaan militer utama China turun sekitar 10 persen pada 2024, berlawanan dengan tren global yang justru mencatat kenaikan, menurut laporan Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI). 

Penurunan terjadi di tengah operasi pemberantasan korupsi yang memicu penundaan kontrak dan proyek pengadaan senjata di berbagai lini industri pertahanan negara tersebut. Data ini dirilis sepanjang 2024 dan merujuk pada kinerja perusahaan-perusahaan negara seperti AVIC, Norinco, dan CASC yang berbasis di Beijing.

Pemerintah China sejak 2023 meningkatkan penindakan atas dugaan korupsi di sektor pertahanan, terutama di tubuh People’s Liberation Army (PLA), termasuk Pasukan Roket. Operasi tersebut berdampak pada rotasi pejabat senior, peninjauan ulang kontrak, hingga perlambatan produksi. 

SIPRI mencatat Norinco mengalami penurunan pendapatan paling tajam, anjlok 31 persen menjadi sekitar US$14 miliar, sementara pengiriman pesawat militer AVIC melambat setelah dilakukan evaluasi proyek oleh pemerintah.

Penurunan ini menjadikan kawasan Asia–Oseania sebagai satu-satunya wilayah yang mencatat kontraksi pendapatan dalam daftar 100 perusahaan senjata terbesar dunia pada 2024. 

Secara global, pendapatan industri pertahanan justru naik 5,9 persen menjadi rekor US$679 miliar, didorong oleh perang di Ukraina dan Gaza serta meningkatnya ketegangan di beberapa kawasan.

Di sisi lain, modernisasi militer China tetap berjalan, meski tidak secepat target awal. Beijing dalam tiga dekade terakhir terus menaikkan anggaran pertahanan, yang memperkuat kemampuan armada laut, pengembangan kapal induk baru, rudal hipersonik, hingga sistem unmanned udara dan laut.

Direktur Program Pengeluaran Militer dan Produksi Senjata SIPRI, Nan Tian, menyebutkan bahwa pemberantasan korupsi memicu gangguan besar terhadap proses kontrak. 

“Sejumlah tuduhan korupsi dalam pengadaan senjata China menyebabkan kontrak-kontrak senjata utama ditunda atau dibatalkan pada tahun 2024,” ujarnya dikutip dari pemberitaan CNN.

Ia menjelaskan bahwa penundaan ini ikut menambah ketidakpastian terhadap jadwal modernisasi. 

“Hal ini memperdalam ketidakpastian seputar status upaya modernisasi militer China dan kapan kemampuan baru akan terwujud,” kata Nan Tian kepada REUTERS.

Para diplomat Asia dan Barat, sebagaimana diberitakan sejumlah media internasional, menilai masih sulit mengukur seberapa jauh penindakan korupsi memengaruhi rantai komando serta kesiapan PLA. Perubahan personel di puncak Norinco dan CASC pada 2023–2024 disebut menjadi salah satu pemicu peninjauan proyek yang kemudian memperlambat kontrak.

Peneliti SIPRI lainnya, Xiao Liang, menyatakan bahwa meski terjadi gangguan, investasi militer China tidak akan berhenti. 

“Namun, dalam jangka menengah dan panjang, investasi berkelanjutan dalam anggaran pertahanan dan komitmen politik di balik modernisasi akan terus berlanjut, meskipun dengan beberapa penundaan program, biaya yang lebih tinggi, dan kontrol pengadaan yang lebih ketat,” ujarnya dalam laporan tersebut.

Liang juga menyoroti ketidakpastian pada proyek sistem canggih Pasukan Roket PLA, termasuk rudal balistik dan program kedirgantaraan. Menurutnya, jalur waktu sejumlah kemampuan baru bisa terdorong mundur sehingga menambah keraguan terhadap kesiapan PLA menjelang target modernisasi internal mereka.