Korea Utara menyerukan pembatasan penuh ambisi nuklir Jepang.

Korea Utara pada Minggu (21/12) menyerukan agar aspirasi Jepang untuk memiliki senjata nuklir “sepenuhnya dibatasi”. Pernyataan keras itu disampaikan melalui kantor berita pemerintah Korean Central News Agency (KCNA), menyusul kontroversi komentar seorang pejabat senior Jepang yang menyinggung kemungkinan Tokyo memiliki senjata nuklir. Isu ini kembali menyorot sensitivitas proliferasi nuklir di Asia Timur di tengah perubahan lanskap keamanan kawasan.

Dalam pernyataannya, seorang pejabat kebijakan luar negeri Korea Utara menilai wacana peninjauan ulang three non-nuclear principles Jepang yang melarang kepemilikan, produksi, dan pengizinan masuknya senjata nuklir sebagai indikasi jelas niat Tokyo untuk mengembangkan senjata nuklir. 

Kontroversi ini dipicu komentar seorang pejabat senior pemerintah Jepang yang menjadi penasihat Perdana Menteri Sanae Takaichi di bidang keamanan. Pada Kamis lalu, pejabat tersebut menyatakan kepada wartawan bahwa Jepang seharusnya memiliki senjata nuklir dengan alasan meningkatnya ancaman dari ekspansi militer Tiongkok, kapabilitas nuklir Rusia, serta program senjata Korea Utara. 

Pernyataan itu kemudian disebut sebagai pandangan pribadi dan diakui menghadapi banyak hambatan politik maupun hukum, namun tetap dinilai menyimpang dari kebijakan lama Jepang yang konsisten menolak senjata nuklir, sebagaimana dilaporkan Bloomberg dan The Japan Times.

Pemerintah Jepang bergerak cepat meredam polemik tersebut. Kepala Sekretaris Kabinet Minoru Kihara pada Jumat menegaskan kembali komitmen Tokyo terhadap tiga prinsip non-nuklir, seraya menekankan bahwa kebijakan tersebut tetap menjadi fondasi keamanan nasional Jepang. 

Sejalan dengan itu, Departemen Luar Negeri AS menyatakan Jepang tetap dipandang sebagai pemimpin global dan mitra penting dalam rezim nonproliferasi nuklir.

Reaksi juga datang dari China. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Guo Jiakun menyampaikan keprihatinan mendalam atas komentar pejabat Jepang tersebut. Ia mengatakan, jika pernyataan itu benar, maka hal tersebut mencerminkan upaya berbahaya sebagian pihak di Jepang untuk melanggar hukum internasional dan memiliki senjata nuklir. 

Beijing mendesak Jepang agar merefleksikan sejarahnya dan tidak menguji batas keadilan internasional, sebagaimana disampaikan dalam konferensi pers Kementerian Luar Negeri China.

Di sisi lain, isu ini bergulir bersamaan dengan langkah AS yang memberi lampu hijau kepada Korea Selatan untuk mengembangkan kapal selam bertenaga nuklir, yang rencananya akan dibangun di galangan kapal Philadelphia. 

Sejumlah analis yang dikutip Reuters menilai keputusan tersebut berpotensi memicu persaingan kemampuan bawah laut di kawasan, sekaligus membuka ruang bagi negara lain, termasuk Jepang, untuk mengevaluasi ulang kebutuhan strategisnya di bidang pertahanan maritim.