Tentara Turki, memegang senapan serbu MPT 76 (7.62x51 mm NATO), mengambil bagian dalam parade militer Hari Nasional Rumania. | Micra Moira/Depositphotos


Turki menyatakan kesiapan unit-unit militernya untuk dikirim ke Gaza sebagai bagian dari International Stabilization Force. (ISF), meskipun menghadapi penolakan keras dari Israel. Langkah ini bertujuan untuk memperkuat gencatan senjata yang rapuh antara Israel dan Hamas, namun Israel menegaskan bahwa keterlibatan Turki dalam pasukan tersebut tidak dapat diterima.

Menurut sejumlah sumber keamanan di Ankara yang dikutip Al Jazeera, pasukan Turki saat ini dalam keadaan "siaga penuh" dan dapat segera dimobilisasi untuk bergabung dalam misi internasional tersebut. 

Turki berperan penting sebagai penjamin gencatan senjata bersama dengan Qatar dan Mesir, serta memainkan peran utama dalam memfasilitasi pertukaran tahanan dan menjaga kestabilan situasi di Gaza. 

Pemerintah Turki telah mengonfirmasi bahwa keterlibatan mereka adalah langkah strategis untuk mengamankan perdamaian dan memfasilitasi transisi menuju stabilitas jangka panjang.

Namun, Israel dengan tegas menolak setiap kemungkinan partisipasi Turki dalam pasukan internasional tersebut. Kementerian Luar Negeri Israel menyebut hubungan Turki dengan Hamas sebagai alasan utama penolakan ini, dengan Menteri Luar Negeri Israel, Gideon Saar, menegaskan bahwa negara-negara yang ingin mengirimkan pasukan harus menunjukkan sikap yang lebih adil terhadap Israel. 

Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, bahkan menyebut pengerahan pasukan Turki sebagai "garis merah" yang tidak dapat diterima.

Di sisi lain, beberapa negara mayoritas Muslim, termasuk Indonesia dan Azerbaijan, telah menyatakan bahwa mereka tidak akan berpartisipasi dalam ISF kecuali Turki disertakan dalam misi tersebut. 

Menurut Menteri Luar Negeri Turki, Hakan Fidan, negara-negara ini percaya bahwa Turki memiliki peran krusial dalam meningkatkan legitimasi dan mendukung keberhasilan misi stabilisasi tersebut. 

Fidan menambahkan bahwa peran Turki dianggap penting untuk menjaga hubungan diplomatik dengan negara-negara besar di kawasan, termasuk memastikan bahwa Hamas tidak akan menargetkan pasukan yang melibatkan Turki.

Menteri Luar Negeri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, memperingatkan pada 6 Desember bahwa gencatan senjata yang sedang berlangsung berada di "momen kritis". 

Ia menekankan bahwa kesepakatan gencatan senjata tidak akan berhasil tanpa adanya penarikan penuh pasukan Israel dan pemulihan stabilitas di Gaza. Menurut pejabat-pejabat Turki yang dikutip Reuters, penolakan Israel terhadap keterlibatan Turki dapat mengancam keberhasilan misi perdamaian yang sedang dijalankan.

Rencana perdamaian yang lebih luas yang digagas oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengharapkan pengerahan Pasukan Stabilisasi Internasional dan pembentukan pemerintahan Palestina teknokratis. 

Fase kedua dari rencana ini, yang mencakup pelucutan senjata oleh Hamas, diharapkan segera dimulai, dengan Gedung Putih menargetkan untuk mengumumkan fase berikutnya sebelum Natal.

Meski begitu, kebuntuan diplomatik ini menunjukkan adanya perbedaan pandangan yang tajam antara pihak-pihak yang terlibat, dengan masing-masing negara berusaha untuk memperjuangkan kepentingan strategis dan politik mereka di tengah situasi yang semakin memanas.