Ilustrasi area hutan yang luas telah ditebang atau mengalami deforestasi untuk pembukaan lahan perkebunan. | Auriga.or.id

Indonesia Maritime Institute (IMI) mendesak pemerintah agar tidak terburu-buru melakukan rehabilitasi pascabencana banjir bandang di Sumatera tanpa terlebih dahulu membenahi persoalan di wilayah hulu. 

Desakan itu disampaikan menyusul rangkaian banjir bandang yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sejak akhir November 2025, yang menewaskan lebih dari seribu orang dan memicu kekhawatiran bencana serupa akan berulang jika penanganan hanya berfokus di wilayah hilir.

Direktur Eksekutif IMI Yulian Paonganan, yang akrab disapa Ongen, menegaskan rehabilitasi pascabencana harus berbasis pemahaman kondisi ekologis secara menyeluruh. Menurut dia, kegagalan membaca tingkat kerusakan lingkungan setelah banjir justru berisiko memicu bencana serupa dalam waktu dekat.

Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 26 Desember 2025, banjir bandang di tiga provinsi tersebut menewaskan 1.137 orang, sementara 163 orang lainnya masih dinyatakan hilang. BNPB mencatat bencana dipicu curah hujan ekstrem yang berlangsung berhari-hari akibat Siklon Tropis Senyar, dengan dampak yang diperparah oleh deforestasi luas di kawasan pegunungan.

Dalam konteks penanganan pascabencana, Ongen mengusulkan empat tahapan rehabilitasi yang dinilai krusial untuk menekan risiko banjir bandang berulang. 

Tahap pertama, pemerintah diminta segera mengadopsi teknologi penahan air sementara di wilayah hulu yang kehilangan tutupan vegetasi. Teknologi tersebut antara lain berupa pohon buatan, turap, atau tanggul yang dirancang secara ilmiah.

Ia menjelaskan, struktur penahan air tersebut bersifat sementara, namun dirancang mampu bertahan selama 20 hingga 30 tahun, sembari menunggu hasil reboisasi tumbuh dan kembali berfungsi menahan aliran air permukaan.

Tahap kedua, reboisasi skala besar perlu dilakukan tidak hanya di lokasi terdampak banjir, tetapi juga di kawasan hutan gundul lain di Indonesia yang memiliki risiko serupa. Menurut IMI, pendekatan ini diperlukan karena karakter banjir bandang berkaitan langsung dengan kondisi daerah tangkapan air di wilayah hulu.

Setelah dua tahapan tersebut dinyatakan aman secara ekologis dan teknis, rehabilitasi infrastruktur serta pembangunan kembali permukiman dapat dilakukan sebagai tahap ketiga. Adapun tahap keempat, wilayah yang dinilai rawan bencana perlu direlokasi dan didesain ulang agar tidak kembali menjadi titik kerentanan.

Lebih jauh, Ongen menilai banjir bandang di Sumatera tidak dapat diperlakukan sebagai bencana siklus alam semata. Ia menyebut penyebab utamanya bersumber dari aktivitas manusia, terutama pembukaan hutan dalam skala besar.

“Bencana ini bukan peristiwa siklus ratusan tahun. Ini adalah bencana yang bersumber dari deforestasi masif. Tanpa pembenahan serius, kejadian serupa akan terus berulang bahkan dengan curah hujan rendah,” kata Ongen, seperti dikutip dari Antara, Minggu (28/12/2025)

Data yang dihimpun IMI menunjukkan sekitar 1,4 juta hektare hutan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat telah mengalami deforestasi. Kerusakan tersebut dipicu oleh aktivitas sedikitnya 631 perusahaan pemegang izin usaha, mulai dari pertambangan hingga hak guna usaha (HGU) perkebunan sawit.

Menurut Ongen, tanpa pembenahan menyeluruh di wilayah hulu, upaya rehabilitasi di wilayah terdampak berisiko tidak efektif dan berulang.

“Kalau tidak dibenahi dari sumbernya, kita hanya akan sibuk membangun ulang rumah-rumah yang akan kembali hanyut,” tegasnya.