Foto udara sejumlah rumah bendungan diterjang banjir bandang di kawasan Gunung Nago, Padang, Sumatera Barat, Jumat (28/11/2025). | ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra

Greenpeace Indonesia mendesak tiga menteri kabinet untuk mundur dari jabatannya menyusul bencana banjir bandang dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera sejak akhir November 2025. Seruan tersebut disampaikan setelah korban jiwa dilaporkan mencapai lebih dari 700 orang dengan puluhan ribu warga mengungsi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Desakan itu diarahkan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, serta Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq. Greenpeace menilai bencana ini bukan sekadar force majeure, melainkan kegagalan tata kelola lingkungan dan pengawasan izin lahan.

Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Iqbal Damanik, menjelaskan bahwa organisasi tersebut meminta ketiga menteri menyampaikan permintaan maaf kepada publik dan mengundurkan diri dari jabatan. Ia menilai pemerintah gagal mengantisipasi risiko cuaca ekstrem serta membiarkan deforestasi dan pertambangan ilegal yang memperburuk dampak banjir.

“Kami mendesak tiga menteri ini bertanggung jawab karena kegagalan pengawasan yang memperparah bencana ekologis di Sumatera,” ujar Iqbal dalam pernyataan yang dipublikasikan melalui platform resmi Greenpeace dan kanal video kampanye yang beredar luas di media sosial.

Konteks dan dugaan kelalaian

Menurut Greenpeace, hujan ekstrem yang terjadi pada 25–27 November 2025 merupakan pemicu utama banjir dan longsor, namun kerusakan lingkungan di wilayah hulu membuat daya dukung lanskap tidak mampu menahan volume air. Organisasi tersebut menyebut deforestasi skala besar untuk perkebunan, pertambangan, dan hutan tanaman industri sebagai faktor kunci hilangnya tutupan hutan di Sumatera sejak 1990-an.

Greenpeace juga menyoroti keberadaan aktivitas tambang dan pembukaan lahan yang dinilai dibiarkan tanpa kontrol memadai, termasuk di area rawan bencana. Situasi ini dinilai memperburuk longsor dan menyebabkan kerusakan permukiman secara luas.

Tuduhan spesifik terhadap tiga menteri

Seruan pengunduran diri disampaikan dengan menguraikan tanggung jawab masing-masing kementerian:

Raja Juli Antoni dinilai gagal mengontrol izin kehutanan dan penghentian deforestasi.

Bahlil Lahadalia dikritik terkait lemahnya pengawasan eksploitasi dan izin pertambangan di wilayah rentan bencana.

Hanif Faisol Nurofiq dituding lalai dalam penegakan regulasi analisis dampak lingkungan (AMDAL) dan perlindungan ekosistem.

Dalam pernyataannya, Greenpeace menilai pembiaran administratif tersebut berdampak langsung pada besarnya kerugian masyarakat serta menegaskan bahwa pertanggungjawaban hukum terbuka untuk ditempuh melalui jalur nasional maupun internasional.

Respons awal pemerintah

Sejauh ini belum ada pernyataan resmi mundur dari ketiga menteri. Namun dalam keterangan terpisah, Menteri Lingkungan Hidup sempat menyebut kapasitas lanskap di sejumlah daerah “tidak lagi memadai” untuk menahan volume air ekstrem, sambil menegaskan evaluasi tata ruang sedang berlangsung.

Di sisi lain, Greenpeace meminta pemerintah menetapkan status bencana nasional dan melakukan reformasi tata kelola lahan secara menyeluruh, termasuk restorasi daerah aliran sungai dan penghentian izin baru di hutan primer.

Hingga laporan ini diturunkan, proses evakuasi dan penanganan darurat masih berlangsung di daerah terdampak banjir dan longsor. Data terbaru dari otoritas daerah menyebut ribuan rumah rusak berat dan akses logistik ke beberapa wilayah masih terputus.