BRICS melemahkan agenda dedolarisasi setelah India menolak rencana mata uang bersama dan memilih mendekat ke AS. | APLUSWIRE/Robin Santoso

Aliansi BRICS mulai meredam agenda dedolarisasi setelah India menyatakan tidak lagi mendukung rencana penggunaan mata uang bersama dan pengurangan ketergantungan terhadap dolar AS. Sikap tersebut disampaikan Menteri Perdagangan dan Industri India Piyush Goyal pada Selasa, 1 Desember 2025, usai pertemuan internal pembahasan arah kebijakan ekonomi blok tersebut. 

Langkah ini menandai perubahan sikap signifikan dibanding fase agresif BRICS beberapa tahun terakhir yang sempat menargetkan pengurangan dominasi dolar AS di sistem keuangan global.

Dedolarisasi menjadi isu utama BRICS sejak 2022, setelah Washington menjatuhkan sanksi ekonomi besar terhadap Rusia. Kelompok ekonomi yang beranggotakan Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan tersebut kemudian mendorong penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan serta menggagas rencana pembentukan mata uang bersama sebagai alternatif dolar.

Upaya itu mendapat momentum selama pemerintahan Joe Biden, ketika negara-negara berkembang melihat peluang memperkuat posisi tawar di tengah ketegangan geopolitik. Namun kebijakan ekonomi yang lebih konfrontatif dari Presiden AS Donald Trump, termasuk ancaman kenaikan tarif perdagangan tambahan, membuat retorika dedolarisasi melemah.

India muncul sebagai anggota pertama yang mengambil langkah berbeda. Piyush Goyal secara terbuka menyatakan keraguannya terhadap feasibility pembentukan mata uang BRICS. 

“Bayangkan berbagi mata uang dengan China,” ujar Goyal dikutip media Watcher Guru. Ia menilai stabilitas kawasan lebih penting ketimbang eksperimen moneter yang berisiko tinggi.

Sikap India diikuti Brasil dan Afrika Selatan yang menunjukkan pendekatan lebih pragmatis terhadap Washington. Kedua negara tersebut menilai bahwa menjaga hubungan ekonomi dengan AS menjadi prioritas di tengah ketidakpastian kebijakan perdagangan global.

Perubahan tersebut dinilai sebagai bukti bahwa BRICS kini lebih berhati-hati dalam mengambil langkah yang berpotensi memicu respons keras dari AS. Sejumlah analis menyebut bahwa kekhawatiran terhadap kebijakan tarif Trump menjadi faktor utama meredupnya agenda dedolarisasi. 

Di sisi lain, beberapa pengamat menilai langkah ini lebih bersifat taktis karena perubahan arah politik global masih mungkin membuka kembali ruang baru bagi pembahasan mata uang alternatif di masa mendatang.

Pada Konferensi Tingkat Tinggi BRICS 2025 yang berlangsung di Brasilia, pembahasan mengenai rencana mata uang baru tidak masuk agenda resmi. Pemerintah Brasil sebagai tuan rumah lebih fokus pada peningkatan penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan antaranggota untuk menekan biaya transaksi. 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia Airlangga Hartarto sebelumnya menjelaskan bahwa dedolarisasi tetap dibahas sebagai agenda jangka panjang, namun tanpa penekanan pada mata uang tunggal.

Indonesia, yang tercatat sebagai mitra BRICS Plus, juga mendorong penggunaan mata uang lokal melalui kebijakan Local Currency Settlement dan setoran modal ke New Development Bank (NDB) senilai Rp16,62 triliun.

Meski wacana mata uang bersama meredup, sejumlah ahli menilai ambisi mengurangi ketergantungan terhadap dolar masih ada, terutama bagi negara yang terdampak sanksi dan volatilitas dolar. Namun dominasi dolar dalam cadangan devisa global yang mencapai sekitar 58 persen menjadi tantangan besar bagi BRICS untuk menciptakan alternatif yang kredibel.

Untuk saat ini, perubahan sikap India dan beberapa anggota lain memperlihatkan bahwa prioritas jangka pendek BRICS bergeser pada stabilitas perdagangan dan mitigasi risiko ekonomi di tengah ketidakpastian kebijakan AS. Posisinya terhadap agenda dedolarisasi akan bergantung pada perkembangan politik dan ekonomi global selanjutnya.