Negara-negara di COP30 mengusulkan biaya bagi jet pribadi dan kursi premium untuk menutup kesenjangan dana adaptasi iklim. | AP Photo/John Locher


Koalisi negara-negara mengumumkan deklarasi baru pada 15 November untuk menerapkan biaya tambahan bagi jet pribadi serta kursi pesawat kelas bisnis dan kelas satu. Kebijakan yang diumumkan dalam konferensi iklim COP30 di Belém, Brasil, itu diajukan sebagai skema pembiayaan alternatif karena pendanaan adaptasi dari negara maju belum mencapai komitmen yang disepakati.

Koalisi bernama Premium Flyers Solidarity Coalition kini mencakup 13 negara, termasuk Prancis, Spanyol, Kenya, Nigeria, Somalia, Benin, Djibouti, dan Sudan Selatan. Sementara itu Brasil, Fiji, Antigua dan Barbuda, serta Vanuatu bergabung sebagai pengamat.

Rancangan pungutan ini diarahkan pada penumpang premium yang dinilai menghasilkan emisi lebih besar dibanding kelas ekonomi. Berdasarkan data Global Solidarity Levies Task Force, kursi kelas bisnis dan kelas satu menghasilkan emisi sekitar tiga kali lipat dibanding tiket ekonomi, sementara jet pribadi menghasilkan hingga 14 kali lipat emisi per penumpang-kilometer dibanding penerbangan komersial.

Kesenjangan dana adaptasi

Konteks proposal ini muncul setelah negara-negara maju hanya menghimpun US$26 miliar dari target US$40 miliar pendanaan adaptasi bagi negara berpendapatan rendah. Proposal tersebut memperkirakan pungutan global dapat menghasilkan hingga €78 miliar per tahun dengan estimasi biaya sekitar £500 per penumpang premium.

“Yang menghasilkan lebih banyak polutan harus berkontribusi lebih besar,” ujar seorang diplomat Spanyol dalam sesi perundingan terbuka di COP30. Ia menyebut dana tersebut dapat dialokasikan untuk ketahanan iklim, adaptasi, dan pembangunan berkelanjutan bagi negara rentan iklim.

Laurence Tubiana, Utusan Khusus COP30 untuk Eropa, menyebut koalisi tersebut menunjukkan bahwa skema pembiayaan solidaritas dapat bergerak dari ide menjadi implementasi, meski ia mengakui usulan tersebut kemungkinan menghadapi penolakan dari pelaku industri.

Data emisi jet pribadi

Pengajuan pungutan ini juga diperkuat dengan data terbaru mengenai kontribusi jet pribadi terhadap emisi karbon global. Studi 2024 mencatat penerbangan jet pribadi menghasilkan sedikitnya 15,6 juta ton CO₂ pada 2023. Meski jumlah penerbangannya jauh lebih rendah dibanding penerbangan komersial, intensitas emisinya jauh lebih besar.

Beberapa riset menunjukkan jejak karbon jet pribadi dapat mencapai sekitar 1.300 gram CO₂ per penumpang-kilometer, atau hingga 10 kali lipat lebih tinggi dibanding pesawat komersial kategori ekonomi. Laporan lain menunjukkan jet pribadi menghasilkan antara 5 hingga 14 kali lebih banyak emisi per kursi dibanding penerbangan reguler.

Banyak penerbangan jet pribadi juga tercatat beroperasi pada rute jarak pendek di bawah 500 kilometer, yang membuat konsumsi bahan bakar tidak efisien dalam rasio per penumpang karena porsi lepas landas memiliki beban emisi lebih tinggi dibanding fase terbang jelajah.

Secara total, sektor penerbangan menyumbang sekitar 2,5 persen dari emisi CO₂ terkait energi global. Jet pribadi diperkirakan menyumbang antara 2 hingga 4 persen dari total emisi penerbangan, namun laporan internasional menyebut pertumbuhannya meningkat cepat dalam lima tahun terakhir.

Penolakan maskapai dan tren permintaan premium

Usulan pungutan tersebut mendapat kritik dari pelaku industri penerbangan. International Air Transport Association (IATA) menyebut rencana itu “mengecewakan dan membuat frustrasi” serta menilai pajak tambahan tidak secara langsung menurunkan emisi sektor penerbangan.

“Ini agak gila. Pajak tambahan tidak akan menyelesaikan masalah emisi Anda,” kata Thomas Reynaert, Wakil Presiden Senior IATA untuk urusan eksternal.

Perdebatan ini berlangsung di tengah tren meningkatnya permintaan perjalanan kelas premium secara global. Maskapai AS seperti Delta dan United melaporkan peningkatan signifikan pendapatan dari segmen kelas bisnis dan kelas satu. 

Delta mencatat pendapatan premium naik 9 persen menjadi hampir US$5,8 miliar pada kuartal ketiga dan memperkirakan segmen ini akan melampaui pendapatan kelas ekonomi pada 2026. United juga melaporkan kenaikan 6 persen pada periode yang sama.

Sejauh ini, belum ada jadwal penerapan resmi karena detail teknis pungutan masih dalam pembahasan negara anggota menjelang keputusan final di COP30.