Merger BUMN karya molor ke 2026 karena persoalan utang dan restrukturisasi keuangan. Pemerintah dan Danantara menunda konsolidasi tujuh perusahaan konstruksi hingga proses pembenahan selesai. | WIKA


Rencana konsolidasi tujuh perusahaan konstruksi pelat merah dipastikan tidak rampung pada 2025 sesuai target awal. Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, menyampaikan bahwa proses merger akan bergeser ke 2026 akibat kompleksitas persoalan keuangan dan tingginya beban utang. Pernyataan itu disampaikan di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (26/11/2025).

Tujuh BUMN yang masuk skema konsolidasi meliputi PT Hutama Karya (Persero), PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT PP (Persero) Tbk, PT Brantas Abipraya (Persero), dan PT Nindya Karya (Persero).

Sebelum merger dilakukan, pemerintah dan Danantara mewajibkan restrukturisasi utang sebagai langkah awal. Tahapan berikutnya adalah impairment atau penurunan nilai aset agar mencerminkan nilai wajar di neraca keuangan masing-masing perusahaan. Setelah itu, pengelompokan perusahaan bakal dilakukan sesuai skenario struktur merger yang dinilai paling optimal.

“Problem keuangan mereka cukup dalam di karya. Kami harus transparan juga kepada publik. Karya-karya kita menghadapi persoalan keuangan yang cukup dalam selama ini,” kata Dony.

Tekanan finansial BUMN karya tercermin dalam laporan kinerja kuartal III-2025. Wijaya Karya mencatat rugi bersih Rp3,21 triliun, berbalik dari laba Rp741,43 miliar pada periode yang sama tahun sebelumnya. Di sisi lain, Waskita Karya membukukan rugi Rp3,17 triliun dalam periode yang sama.

Aminuddin Ma’ruf, Wakil Kepala BP BUMN, sebelumnya pernah menyebutkan target penyelesaian merger pada Desember 2025. Namun, perkembangan terbaru menunjukkan target itu tidak lagi realistis. 

Pemerintah akan memprioritaskan penanganan perusahaan dengan kondisi finansial paling berat, sementara konsolidasi untuk Nindya Karya dan Brantas Abipraya dilakukan belakangan karena kondisinya dinilai lebih sehat.

Sejumlah emiten BUMN karya — Wijaya Karya, Adhi Karya, dan PP dijadwalkan menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada Desember 2025 untuk menyesuaikan anggaran dasar sesuai Undang-Undang BUMN yang baru.

“Kami carry over ke tahun depan. Tidak selesai di tahun ini. Khusus untuk karya tidak selesai di tahun ini,” ujar Dony menegaskan.