NASA melarang warga Tiongkok dengan visa AS mengakses fasilitas, sistem, dan rapat virtual setelah kasus spionase, di tengah persaingan ke Bulan. (Sumber: Wikipedia, lisensi CC BY-SA 4.0)

NASA resmi melarang warga negara Tiongkok dengan visa Amerika Serikat (AS) yang masih berlaku untuk mengakses fasilitas, sistem, hingga pertemuan virtual badan antariksa tersebut. Kebijakan yang mulai berlaku pada 5 September 2025 ini menandai langkah pembatasan paling luas yang pernah diterapkan NASA, sekaligus mempertegas ketegangan teknologi dan geopolitik antara Washington dan Beijing.

Larangan ini memengaruhi ratusan ilmuwan, peneliti, hingga mahasiswa Tiongkok yang selama ini terlibat dalam berbagai program NASA, baik sebagai kontraktor maupun kolaborator riset. 

Bloomberg melaporkan, mereka kini tak lagi bisa mengakses superkomputer NASA yang digunakan untuk riset perubahan iklim, menghadiri rapat daring dengan kolega, atau berpartisipasi dalam konferensi yang didanai NASA.

Sekretaris pers NASA Bethany Stevens mengonfirmasi langkah tersebut. 

"Kami telah mengambil tindakan internal terkait warga negara Tiongkok, termasuk membatasi akses fisik dan keamanan siber ke fasilitas, materi, dan jaringan kami untuk memastikan keamanan pekerjaan kami," ujarnya.


Latar Belakang dan Kasus Spionase

Kebijakan ini keluar di tengah meningkatnya kekhawatiran spionase. Pada Juli lalu, Chenguang Gong, seorang warga negara ganda AS–Tiongkok, mengaku bersalah karena mengunduh lebih dari 3.600 dokumen sensitif dari produsen elektronik AS. 

Dokumen itu mencakup data kamera tahan radiasi untuk sistem peringatan dini rudal serta sensor yang digunakan pesawat untuk menghindari rudal berpemandu inframerah.

Laporan menyebutkan informasi tersebut krusial bagi pertahanan nasional AS. 

"NASA bekerja sama erat dengan militer AS, dan mata-mata itu diduga mampu mencuri informasi penting," demikian bunyi keterangan yang beredar di Washington.

Pemerintah Tiongkok mengecam larangan tersebut. Kedutaan Besar Tiongkok di Washington menilai kebijakan NASA bersifat diskriminatif. Juru bicara Liu Pengyu menyatakan, "Isu ilmu pengetahuan dan teknologi seharusnya tidak dipolitisasi."


Persaingan ke Bulan

Kebijakan NASA juga muncul seiring makin panasnya persaingan AS–Tiongkok menuju Bulan. Penjabat Administrator NASA Sean Duffy menegaskan bahwa persaingan ini mirip dengan era Perang Dingin. 

"Kita sedang berada dalam perlombaan antariksa kedua saat ini. Tiongkok ingin kembali ke bulan sebelum kita. Itu tidak akan terjadi," kata Duffy, Rabu lalu.

Dalam sidang Komite Perdagangan Senat bertajuk "There's a Bad Moon on the Rise", para ahli mengingatkan bahwa Tiongkok berpeluang menyalip AS kecuali ada percepatan besar. 

Mantan Administrator NASA Jim Bridenstine mengatakan, "Kecuali ada sesuatu yang berubah, sangat kecil kemungkinan Amerika Serikat akan mengalahkan jadwal yang diproyeksikan Tiongkok."


Jadwal dan proyek strategis

AS menargetkan mendaratkan astronaut ke Bulan lewat program Artemis pada 2027. Di sisi lain, Tiongkok menargetkan pendaratan awak pada 2030. Kedua negara bahkan telah mengumumkan rencana membangun pembangkit listrik tenaga nuklir di Bulan pada pertengahan 2030-an untuk menopang basis permanen.

Duffy menegaskan bahwa NASA akan mengejar target tersebut dalam kerangka politik saat ini. 

"Kita akan kembali ke Bulan sebelum Presiden Trump meninggalkan kantor," ujarnya dalam sebuah video terbaru, sembari menambahkan bahwa AS akan memenangkan perlombaan antariksa melawan Tiongkok.

Lebih dari sekadar gengsi, persaingan ini terkait kontrol atas sumber daya Bulan, mulai dari unsur tanah jarang, besi, titanium, hingga helium. Para legislator di Washington menyebut bahan-bahan itu vital bagi industri berteknologi tinggi dan keamanan nasional di masa depan.