Ribuan demonstran Gen Z di Nepal mengibarkan bendera One Piece, terinspirasi aksi di Indonesia setelah pemerintah memblokir 26 media sosial. (Navesh Chitrakar/REUTERS)

Ribuan anak muda di Nepal mengibarkan bendera bajak laut dari anime One Piece dalam demonstrasi besar yang berlangsung di Kathmandu dan sejumlah kota lain pada Senin (8/9/2025). Aksi itu pecah setelah pemerintah mencabut izin 26 platform media sosial, termasuk WhatsApp, Instagram, dan Facebook, dengan alasan maraknya penipuan daring dan penyebaran informasi palsu.

Protes berujung bentrokan dengan aparat. Sedikitnya 19 orang dilaporkan tewas dan lebih dari 400 lainnya luka-luka pada hari pertama aksi. 

Meski pemerintah mencabut kembali larangan media sosial pada malam hari, massa tetap melanjutkan demonstrasi dengan tuntutan politik yang lebih luas, termasuk desakan pengunduran diri Perdana Menteri KP Sharma Oli.

Bendera Jolly Roger milik kru Topi Jerami ikon dalam serial One Piece menjadi simbol yang menonjol. Para demonstran muda, yang menamai diri mereka Generasi Z, menjadikan bendera itu sebagai lambang perlawanan terhadap sensor dan korupsi. 

“Bagi kami, bendera ini bukan sekadar simbol dari anime, tapi juga lambang perlawanan,” kata seorang mahasiswa di Kathmandu yang ikut aksi kepada media lokal.

Sebelum pecah demonstrasi, pemerintah Nepal mengumumkan pemblokiran 26 aplikasi media sosial. Otoritas beralasan langkah itu diambil karena platform tidak mendaftar sesuai aturan serta gagal menekan hoaks dan praktik penipuan online. Namun, kebijakan ini segera memicu kemarahan publik, khususnya di kalangan anak muda yang menilai itu sebagai upaya membungkam kritik.

“Bagi kami, ini jelas serangan terhadap kebebasan berbicara dan berekspresi,” ujar seorang aktivis mahasiswa di Kathmandu. Poster dengan tulisan “#WAKEUPNEPAL” dan “UNMUTE YOUR VOICE” juga terlihat dalam barisan demonstran.

Fenomena bendera One Piece sebelumnya muncul di Indonesia pada Agustus lalu, ketika kelompok sopir truk dan aktivis muda mengibarkan simbol serupa dalam unjuk rasa menolak kebijakan larangan truk ODOL (over dimension overload). Pengibaran bendera ini bahkan sempat menuai komentar dari Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, yang menilai hal itu sebagai “gerakan sistematis” yang bisa mengancam persatuan nasional.

Meski berbeda pemicu, pola penggunaan simbol budaya pop ini menunjukkan resonansi yang sama: generasi muda memanfaatkan bendera fiksi sebagai identitas perlawanan. 

Di Nepal, aksi dengan bendera One Piece berlangsung bersamaan dengan gelombang tuntutan politik yang semakin meluas, termasuk desakan mundurnya para elite yang dianggap gagal mengelola negara.