India siap menanggung 85% biaya pembangunan Pelabuhan Sabang, sementara Indonesia menutup 15% sisanya. Proyek strategis ini diharapkan menjadikan Sabang pusat perdagangan internasional. (Humas BPKS)

Pemerintah India menyatakan kesiapannya menanggung 85% biaya pembangunan Pelabuhan Sabang, sementara Indonesia diharapkan menutup 15% sisanya untuk penyusunan Detail Plan Report (DPR). 

Kesepakatan ini dibahas dalam rapat koordinasi Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) bersama Pemerintah Aceh di Banda Aceh, Senin (25/8/2025).

Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir, menegaskan perlunya koordinasi erat dengan Pemerintah Pusat agar rencana strategis ini segera terealisasi. 

“Kami akan segera menyampaikan Surat Rekomendasi kepada Presiden RI dan mendorong Kementerian Luar Negeri untuk mengaktifkan kembali mekanisme Joint Task Force Indonesia–India,” kata Nasir.

Rapat koordinasi ini menindaklanjuti pertemuan antara Gubernur Aceh dan Duta Besar India di Jakarta pada 20 Agustus 2025. 

Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Aceh berencana mengundang Duta Besar India ke Aceh pada awal September untuk memperkuat komitmen kedua pihak.

BPKS menekankan bahwa pengembangan Sabang merupakan agenda strategis nasional. 

“Kami berharap Sabang bisa menjadi pusat perdagangan dan investasi internasional,” ujar perwakilan BPKS dalam keterangan resminya.

BPKS dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 dengan mandat mengelola, mengembangkan, dan membangun Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang. 

Lembaga ini menjadi motor utama dalam menyiapkan Sabang sebagai kawasan investasi dan perdagangan.

Dalam kerangka kerja sama ini, mekanisme Joint Task Force (JTF) Indonesia–India disebut penting sebagai wadah koordinasi teknis. 

Pemerintah Aceh menilai reaktivasi JTF akan mempercepat proses perencanaan hingga pelaksanaan di lapangan.

Dukungan investasi India di Sabang tidak lepas dari strategi geopolitik dan geoekonomi negara tersebut di kawasan Samudra Hindia. 

Posisi Sabang yang berdekatan dengan Selat Malaka jalur perdagangan internasional tersibuk menjadikannya titik penting dalam rantai logistik global.

Bagi India, penguatan kerja sama dengan Indonesia melalui proyek ini juga terkait dengan upaya menghadapi pengaruh Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik, sekaligus memperdalam hubungan ekonomi dan politik dengan salah satu mitra utama di ASEAN.