Indonesia dihadapkan pada dilema geopolitik: tetap nyaman jadi mediator atau berani tampil sebagai pemimpin ASEAN di tengah rivalitas besar. (Via Reddit)

Sebagai negara dengan populasi terbesar di Asia Tenggara dan letak geografis yang strategis, Indonesia kerap ditempatkan dalam sorotan geopolitik kawasan. Dari pendiri ASEAN hingga anggota G20, kiprah Indonesia sering disebut penting, tapi perdebatan soal seberapa besar perannya sebagai pemimpin masih terus muncul.

apakah negara dengan populasi terbesar di kawasan ini benar-benar tampil sebagai pemimpin, atau malah hanya ikut arus kepentingan kekuatan besar?

Isu ini makin relevan dalam beberapa tahun terakhir, terutama ketika proyek infrastruktur raksasa, ketegangan Laut Cina Selatan, dan dinamika hubungan dengan Cina serta Amerika Serikat makin menajam.

Sebagai pendiri ASEAN pada 1967, Indonesia memiliki modal strategis berupa populasi 280 juta jiwa, kepulauan yang melintang di jalur perdagangan global, dan prinsip “bebas-aktif” yang menjadi landasan politik luar negeri sejak 1945.

Dari zaman Sriwijaya hingga Majapahit, peran maritim Nusantara sudah terbukti menentukan. Dalam era modern, posisi geografis ini masih menjadi kartu as sekaligus beban jika tidak dikelola dengan cermat.

Pasca Reformasi 1998, Indonesia mulai lebih percaya diri mengedepankan demokrasi dalam forum ASEAN. Pada 2000-an hingga 2010-an, lahir konsep omnidirectional foreign policy yang membangun kemitraan dengan semua pihak sambil menjaga kedekatan dengan ASEAN. Momentum berlanjut dengan keterlibatan aktif dalam Forum Regional ASEAN (ARF), KTT Asia Timur (EAS), hingga G20.

Namun catatan terbaru menunjukkan arah yang lebih pragmatis. Keputusan memilih konsorsium Cina untuk proyek kereta cepat Jakarta–Bandung menjadi simbol bagaimana kepentingan ekonomi mendikte pilihan geopolitik. Proyek itu memang jadi etalase modernisasi, tetapi juga menimbulkan debat soal ketergantungan fiskal dan manajemen utang.

Di sisi lain, belakangan muncul geliat baru yang jarang dibicarakan. Anggaran pertahanan Indonesia tahun 2025 melonjak tajam hingga lebih dari US$15 miliar, naik hampir 50 persen dibanding tahun sebelumnya. Belanja besar ini diwujudkan lewat pembelian jet tempur Rafale dari Prancis, kesepakatan pembangunan kapal selam Scorpene di Surabaya, serta keterlibatan terbatas dalam proyek jet tempur KF-21 dengan Korea Selatan.

Latihan militer multilateral “Komodo” di Laut Natuna juga menjadi panggung diplomasi pertahanan Indonesia, melibatkan 38 negara dan hampir 20 kapal perang asing. Sinyal ini penting sebagai ajang untuk menunjukkan diri lebih dari sekadar mediator, meski strategi besar yang koheren masih belum jelas.

Pemerintah menegaskan bahwa investasi asing termasuk dari Cina adalah instrumen percepatan pembangunan. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyebut komitmen investasi yang masuk sebagai bukti kepercayaan dunia pada Indonesia.

Kementerian Luar Negeri pun berulang kali menuturkan bahwa prinsip “bebas-aktif” tetap berlaku. Artinya, Indonesia berusaha menjaga kedaulatan sembari membuka diri pada kerja sama strategis.

Dalam konteks pertahanan, Menteri Pertahanan menyebut pembelian Rafale, kapal selam, hingga radar Thales sebagai “bagian dari modernisasi minimum” agar Indonesia tidak dipandang lemah di kawasan.

Tapi tak semua pihak seoptimis itu. Beberapa analis menilai Indonesia terlalu pragmatis bahkan cenderung reaktif. Lowy Institute, misalnya, menekankan perlunya Indonesia “merebut kembali” kepemimpinan ASEAN agar tidak terdorong ke pinggir oleh agenda eksternal.

Dari kacamata negara tetangga, posisi Indonesia ambigu. Malaysia dan Singapura mengakui bobot Indonesia sebagai “abang besar” ASEAN, tetapi pada isu strategis seperti Laut Cina Selatan Indonesia lebih sering tampil sebagai mediator ketimbang pengambil keputusan utama. Sementara Vietnam lebih vokal dan konsisten menantang klaim Beijing, Indonesia cenderung menahan diri, memilih pendekatan diplomasi maritim dan pembangunan pangkalan di Natuna sebagai sinyal kedaulatan.

Ekonomi, aliran modal asing menggerakkan infrastruktur tetapi membawa risiko ketergantungan. Keamanan, belanja pertahanan yang meningkat menunjukkan keseriusan baru, tetapi fragmentasi alutsista dari Prancis, Korea, Turki hingga wacana kerja sama dengan Rusia dan Cina bisa memunculkan risiko koordinasi dan interoperabilitas. 

Diplomasi, dalam forum multilateral Indonesia aktif tetapi efektivitasnya terbentur prinsip non-interference dan kepentingan beragam antaranggota ASEAN.

Sejarah mencatat Indonesia bisa jadi motor diplomasi regional, tetapi di era kompetisi modal dan kekuatan militer, retorika saja tidak cukup. Menjadi pemimpin artinya siap mengambil risiko, bukan sekadar menjadi fasilitator yang mencari aman.

Indonesia punya semua modal untuk jadi nahkoda Asia Tenggara mulai dari populasi, posisi geografis, dan kini anggaran pertahanan yang meningkat. Yang masih dipertanyakan, apakah Indonesia benar-benar siap mengendalikan arah kapal atau lebih nyaman duduk di kursi penumpang sambil menunggu siapa yang lebih dulu menyalakan lampu hijau.

Disclaimer: Artikel ini merupakan pendapat pribadi penulis. Isi dan sudut pandang yang disajikan sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis dan tidak mencerminkan kebijakan editorial atau pandangan Apluswire.com.